Home Opini Jangan Salah Kaprah, Kemiskinan Tidak Sebatas Miskin Harta

Jangan Salah Kaprah, Kemiskinan Tidak Sebatas Miskin Harta

141
0

Suara Redaksi

Kamus kemiskinan secara teori maupun refleksi-refleksi sangat banyak diungkap oleh para pemikir. Badan Pusat Statistik juga mempunyai defenisi kemiskinan disertai pilah artikulasi kemiskinan itu sendiri.

Dengan demikian, hal kemiskinan diketahui tidak hanya sebatas kekurangan harta benda, sebab kemiskinan juga kaya arti dan refleksi untuk peradaban manusia.

Maka pertama, jika mengetahui kemiskinan hanya dibatasi pada pengertian kemiskinan sebagai keterbatasan atau ketiadaan harta benda, sama arti dengan memiskinkan pengertian kemiskinan yang kaya arti.  Terperangkap pada pembatasan yang tidak seharusnya, atau bisa disebut sebagai bodoh memberi arti yang lebih luas tentang kemiskinan yang kaya raya arti. Dalam profesi pekerja sosial misalnya, kemiskinan ditekankan sebagai hal yang multi-dimensional.

Bisa diambil contoh, secara ekonomi, kemiskinan dapat didefinisi sebagai kekurangan sumber daya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang.

Sumber daya dalam konteks ekonomi tidak hanya menyangkut aspek finansial tetapi meliputi semua jenis kekayaan (wealth) yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas.

Secara politik, kemiskinan dilihat dari rendahnya akses terhadap kekuasaan. Pengertian kekuasaan dalam konteks ini mencakup tatanan sistem politik yang dapat menentukan kemampuan sekelompok orang dalam menjangkau dan menggunakan sumber daya.

Lalu muncul pertanyaan, bagaimana orang dapat memanfaatkan sumber daya yang ada dalam masyarakat. Bagaimana orang dapat ikut ambil bagian dalam pembuatan keputusan penggunaan sumber daya yang tersedia. Bagaimana kemampuan orang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan dan memperoleh ruang untuk mengakses sumber daya.

Selanjutnya, kemiskinan secara sosial-psikologis menunjuk pada kekurangan jaringan dan struktur sosial yang mendukung dalam mendapatkan kesempatan-kesempatan peningkatan produktivitas.

Menurut Sarasutha dan Noor dalam Supadi dan Achmad Rozany (2008 : 3 – 4) “kemiskinan secara konseptual dapat dibedakan atas tiga pengertian, yaitu kemiskinan subyektif, kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif.

Kemiskinan subyektif, setiap orang mendasarkan pemikirannya sendiri dengan menyatakan bahwa kebutuhannya tidak terpenuhi secara cukup walaupun secara absolut atau relatif sebenarnya orang itu tidak tergolong miskin. Kemiskinan subyektif terjadi karena individu menyama-ratakan keinginan (wants) dengan kebutuhan (needs).

Pengertian kemiskinan absolut adalah kondisi di mana seseorang atau keluarga memiliki pendapatan tetapi tidak mencukupi untuk pemenuhan kebutuhan minimumnya sehari-hari secara efisien.

Lebih jauh, pengertian kemiskinan relatif berkaitan dengan konsep relative deprivation. Konsep ini terkait erat dengan ketimpangan.

Selanjutnya, menurut BPS (2008), kemiskinan dapat dikelompokkan dalam empat terminologi, yaitu kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, kemiskinan kultural dan kemiskinan struktural.

Kemiskinan absolut menurut BPS, ditentukan berdasarkan ketidakmampuan seseorang atau sekelompok orang untuk memenuhi kebutuhan pokok minimumnya seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan.

Berikutnya, pengertian kemiskinan absolut lebih banyak digunakan oleh pemerintah dalam upaya penanggulangan kemiskinan pada berbagai sektor pelayanan publik, misalnya di bidang pangan, kesehatan, pendidikan dan perumahan.

Pengertian kemiskinan relatif menurut BPS (2008) adalah “suatu kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan”.

Berikutnya, dari sejumlah pengertian dan penjelasan mengenai kemiskinan, disebutkan juga kemiskinan relatif ditafsir mempunyai kaitan dengan kemiskinan subyektif, dimana seseorang atau sekelompok orang merasa dirinya miskin bukan hanya karena tidak mampu memenuhi kebutuhan dan keinginannya tetapi mereka merasa miskin karena membandingkan dirinya dengan orang lain yang menurutnya mempunyai kehidupan dan status sosial ekonomi yang lebih baik.

Lalu juga dikenal budaya miskin (cultur of poverty) yang dikemukakan Oscar Lewis digunakan berbagai pihak sebagai rujukan untuk merumuskan pengertian kemiskinan kultural termasuk oleh BPS.

Menurut BPS (2008), ”kemiskinan kultural diakibatkan oleh faktor-faktor adat dan budaya suatu daerah tertentu yang membelenggu seseorang tetap melekat dengan indikator kemiskinan”. Pengertian kemiskinan kultural dikemukakan BPS mengacu pada sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, tradisi dan kebiasaan yang cenderung mengarahkan masyarakat pada sikap apatis, ”nrimo” atau pasrah pada nasib, boros dan bahkan tidak kreatif sekalipun ada bantuan dari pihak luar.

Menilik Sudut Pandang

Dengan sedikit gambaran di atas, pertama, hal kemiskinan, baik pengertian maupun refleksi-refleksi manusia atas kemiskinan itu sendiri mempunyai sudut pandang dan cakupannya masing-masing.

Maka terhadap ungkapan kemiskinan sesungguhnya tidak terlepas dari sudut pandang. Sebaliknya ungkapan kemiskinan haruslah seperti ungkapan berkerangka, untuk dapat melahirkan jawaban dan ataupun bagaimana mengatasi masalah, memikirkan solusi-solusi dan serangkaian tindakan dalam upaya mengatasinya.

Jika demikian, maka apabila seorang Kepala Negara atau juga Kepala Daerah menyebut kemiskinan, maka tinjauannya tentu mempunyai sudut pandang dan arah sasaran untuk sebuah tujuan atas tugas melekat, bisa jadi diantaranya dalam agenda  pembangunan bangsa, dimensi perubahan nasib rakyat.

Mengutip pengertian kemiskinan relatif menurut BPS (2008) misalnya, kemiskinan adalah “suatu kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan”.

Ini salah satu contoh. Maka pada poinnya, melahirkan orientasi penanganan, baik dari dalam lini system itu sendiri maupun terhadap obyek sasaran dalam agenda perubahan.

Sebaliknya, bisa merupakan miskin pemahaman akibat sumber daya manusia yang berimplikasi pada ketimpangan kehidupan orang banyak, lalu miskin kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan sektor-sektor vital lainnya, sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi dikuti dampak berikutnya.

Maka dengan adanya sudut pandang, sesungguhnya kemiskinan tidak hanya soal kemiskinan tentang harta. Kemiskinan juga bisa merupakan miskin keberpihakan kebijakan dalam nota perubahan nasib masyarakat, daerah, bangsa dan negara, miskin perhatian, miskin terobosan, miskin motivasi, miskin inovasi, dan lain-lain yang pada ujungnya dapat diasumsi sebagai kebodohan yang terpelihara, lalu jauh dari misi penyelamatan. ):

Jika dihubungkan dengan tekad Indonesia masa kini, maka kemiskinan pun adalah bagian dari revolusi mental, pertama tata kelola dan mental kinerja untuk azas manfaat bagi bangsa dan negara ini (masyarakat).

Jangan Salah Kaprah, Kemiskinan Tidak Sebatas Miskin Harta.

Suara Redaksi