Home Berita Harimau Jokowi: Tolak Pertemuan Internasional Khilafah Di NKRI

Harimau Jokowi: Tolak Pertemuan Internasional Khilafah Di NKRI

402
0

Focus Indonesia News – Elemen Harimau Jokowi melalui Wakil Ketua Umum Pimpinan Pusat Harimau Jokowi, Petrus Selestinus kembali menyerukan sikap tegas, tolak Pertemuan Internasional Khilafah di wilayah NKRI. Penegasan ini dikutip redaksi atas keterangan Pers elemen tersebut melalui Petrus Selestinus (15/11/2018)

Diuraikan, Polri harus menindak para penyelenggara pertemuan internasional tentang khilafah dengan menerapkan sanksi pidana sesuai ketentuan UU No. 16 Tahun 2017, Tentang Perpu Ormas Menjadi UU. Alasannya, karena rencana pertemuan internasional Khilafah di Sentul, Bogor tanggal 17 November 2018, diduga masih berhubungan dengan aktivitas HTI yang sudah dibuarkan oleh Pemerintah.

Langkah Polri tidak cukup hanya dengan tidak memberikan ijin akan tetapi juga perlu ada tindakan Kepolisian. Jika Panitia tetap memaksakan diri melaksanakan pertemuan, maka sanksi pidana wajib diterapkan dengan menjadikan Panitia Pertemuan sebagai tersangka untuk dimintai pertanggung- jawaban pidana. Saat ini dukungan publik dan dukungan politik dari Parpol pendukung Pemerintah (HANURA, NASDEM, PPP, PKB, GOLKAR, PDIP) serta media masa terhadap sikap Pemerintah mempertahankan kedaulatan dan kehormatan negara (Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika) dan menolak paham yang mencoba mengancam kedaulatan negara sangat tinggi, sehingga hal itu telah memberi legitimasi yang tinggi kepada Polri untuk bertindak tegas terhadap siapapun yang melakukan aktivitas keormasan yang bertujuan mengganti Pancasila dengan Ideologi lain termasuk Khilafah.

Ditambahkan, saatnya Polri memberlakukan ketentuan pidana di dalam UU No. 16 Tahun 2017, Tentang Perpu Ormas yang mengancam dengan pidana penjara minimum 4 tahun hingga penjara maksimum seumur hidup atau penjara 20 tahun, barang siapa yang menjadi anggota atau pengurus ormas yang dalam aktivitas sosialnya bertentangan dengan Pancasila atau bertujuan menggantikan ideologi Pancasila dan kedaulatan NKRI. Paham yang bertujuan menggantikan ideologi Pancasila, oleh UU No. 16 Tahun 2017, Tentang Perpu Ormas dinyatakan sama dengan ateisme, komunisme, marxisme-leninisme.

Eelemen Harimau Jokowi mengkonstatir adanya trend gerakan sekelompok masyarakat yang mencoba membangun Khilafah Islamiyah di Indonesia semakin menguat bahkan dilakukan secara terbuka, sementara Pemerintah Cq. Kementerian Hukum dan HAM RI hanya menerapkan sanksi administratif terhadap ormas anti Pancasila dengan mencabut status Badan Hukum dan Pembubaran, sebagaimana hal itu telah diberlakukan terhadap Ormas HTI.

Padahal sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam UU No. 16 Tahun 2017, Tentang Perpu Ormas belum pernah diterapkan terhadap anggota dan/atau pengurus Ormas yang dalam kegiatannya memyimpang dari Pancasila. Oleh karena itu POLRI sesuai dengan kewenangannya wajib menegakan hukum negara sebagai hukum nasional untuk membasmi paham atau aliran sesat dari manapun datangnya yang bertujuan mengganti ideologi negara Pancasila dengan ideologi lainnya, dengan sanksi pidana terberat yaitu penjara seumur hidup. (Tim/Red)