Home Berita Dua Proyek Di Manggarai Flores Dimonitoring Tim TP4D

Dua Proyek Di Manggarai Flores Dimonitoring Tim TP4D

439
0

Focus Indonesia News – Tim Pengawalan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah atau TP4D Kabupaten Manggarai (Flores-NTT) memonitoring langsung dua paket proyek pada Dinas Kesehatan setempat (15/11/2018).

Ketua Tim TP4D Manggarai, Faisyal Karim ikut terjun langsung ke dua lokasi tersebut yaitu titik-titik proyek yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Hal ini dibenarkan Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai, Kanisius Nasak.

Disebutkan, kegiatan monitoring dilakukan guna memastikan progres pekerjan Puskesmas Kota dan Bangka Kenda.

“Tim TP4D melakukan tugas kerja guna mengetahui perkembangan pekerjaan dan kemudian mencocokan administrasi sesuai dengan kemajuan pekerjaan” kata Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai, Kanisius Nasak.

Ditegaskan, pihaknya tidak hanya mengejar kuantitas proyek tetapi juga kualitas pekerjaan.

Dia berharap, dengan kehadiran Tim TP4D mampu menciptakan pekerjaan-pekerjaan yang berkualitas sebab TP4D sangat penting dalam mengawal pembangunan suatu daerah.

Dihimpun media, berikut tugas-tugas TP4D antara lain:

  1. Mengawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan melalui upaya-upaya pencegahan/preventif dan persuasif baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai wilayah hukum penugasan masing-masing.
  2. Memberikan penerangan hukum di lingkungan Instansi pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak lain terkait materi tentang perencanaan, pelelangan, pelaksanaan pekerjaan, perijinan, pengadaan barang dan jasa, tertib administrasi dan tertib pengelolaan keuangan Negara.
  3. Dapat memberikan pendampingan hukum dalam setiap tahapan program pembangunan dari awal sampai akhir.
  4. Melakukan koordinasi dengan aparat pengawasan internal pemerintah untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang berpotensi menghambat, menggagalkan dan menimbulkan kerugian bagi keuangan Negara.
  5. Bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi pekerjaan dan program pembangunan.
  6. Melaksanakan penegakkan hukum represif ketika ditemukan bukti permulaan yang cukup setelah dilakukan koordinasi dengan aparat pengawasan internal pemerintah tentang telah terjadinya perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan dan/atau perbuatan lainnya yang berakibat menimbulkan kerugian bagi keuangan Negara. (*Kons Hona)