Home Artikel Bansos Beraroma Politik

Bansos Beraroma Politik

277
0

Oleh : Che Johanes Lendes

Pemerintah Kabupaten Ngada akhir-akhir ini dihebohkan dengan pemberitaan berbagai media sosial dan surat kabar online akibat kurangnya transparansi dalam hal proses realisasi dana Bansos yang diperuntukan bagi masyrakat sebagai sasaran penerima bantuan tersebut.

Dikutip dari berita media online Larantuka.Com-Focus Indonesia News (19/11/2018) bahwa, ada ratusan Warga Kabupaten Ngada, Flores (NTT) dari sejumlah wilayah yang berkumpul di teras Kantor Keuangan Pemerintah Kabupaten Ngada untuk merealisasikan bantuan sosial yang telah dijanjikan, namun yang terjadi adalah masyarakat merasa dipermainkan karena setelah melengkapi syarat administrasi tidak juga direalisasi.

“Sudah dua kali kami dipanggil menghadap pihak keuangan daerah. Lalu dipermainkan seperti mau jemur ikan kering. Uang negara untuk membantu masyarakat seakan-akan seperti uang-uang pribadi untuk dipinjamkan kepada rakyat. Perilaku yang terjadi di sini membuat kami sangat resah. Terus terang saja, jumlah warga yang mengalami nasib merasa dipermainkan berjumlah ratusan orang”, bunyi pengaduan masyarakat Ngada, dilansir surat kabar online.

Tidak adanya klarifikasi dari pihak Keuangan Pemerintah Kabupaten Ngada perihal persoalan yang diadukan masyarakat, menandakan buruknya pola komunikasi publik yang dibangun Pemerintah Daerah, sehingga masyarakat kebingungan akibat kurang mendapatkan informasi yang memadai terhadap obyek persoalan yang sedang dialami. Dana bansos sejatinya dialokasikan untuk kepentingan rakyat yang sifatnya mendesak dan urgen.

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81/PMK.05/2012, Bantuan Sosial adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang, atau jasa yang diberikan pemerintah pusat atau daerah kepada masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial dan meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat.

Dan risiko sosial merupakan kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

Artinya, bansos adalah langkah mitigasi pemerintah terhadap risiko sosial yang dihadapi masyarakat. Pencairan dana bansos tidak membutuhkan birokrasi yang sulit dan tidak melalui tender.

Sehingga, apabila masyarakat memerlukan bantuan dan menurut penilaian Kepala Daerah atau pimpinan satker layak menerimanya, maka dengan mudah mencairkan atau memberikan langsung kepada masyarakat. Dalam hal kebijakkan politik anggaran yang syarat dengan kepentingan antar eksekutif dan legislatif di daerah akan menimbulkan berbagai sangkaan publik.

Pertama, Politisasi Anggaran. Selama ini diketahui publik bahwa dana bansos sarat kepentingan politik. Indikasi nyata terlihat ketika pemilu berlangsung, baik itu Pilkada maupun pemilu legislatif, kucuran dana bansos terlihat mengalir deras kepada masyarakat yang mendukungnya.

Aroma politiknya sangat terasa dalam menentukan pihak-pihak yang berhak menerimanya. Dan dalam pelaksanaannya banyak terjadi penyelewangan sehingga banyak kepala daerah, anggota DPR/DPRD atau pimpinan instansi yang berurusan dengan hukum.

Bahkan, data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ratusan pejabat terindikasi dan terbukti mengorupsi dana bansos.

Kedua, adanya hidden agenda. Yang dimaksud disini adalah hidden agenda politik pihak-pihak tertentu. Sebab, anggaran selalu berkelit kelindan dengan politik, bahkan berfungsi sebagai alat politik (political tools).

Akibatnya, ada pihak-pihak yang merasa dirugikan dan tidak mendapat apa-apa, sementara di pihak lain “bergelimang” kucuran dana bansos.

Mengutip pendapat Aaron Wildavsky bahwa anggaran tak bisa dipisahkan dengan politik.

Artinya, kebijakan anggaran berkorelasi penting dengan orientasi politik penguasa. Belanja hibah dan bansos patut diawasi dan diduga menguntungkan pihak-pihak yang hari ini memegang kendali kekuasaan.

Sehingga sangat berpotensi penggunaannya untuk kepentingan non publik (kebijakan populis) menjelang Pemilihan umum serentak yang akan diselenggarakan pada 17 April 2019 mendatang akan sangat menguntungkan pihak-pihak tertentu (melalui klaim).

Penulis menduga ada indikasi penyalahgunaan kekuasaan dalam pengelolaan dana hibah dan bansos dengan menggunakan beberapa modus.

Pertama, Program atau kegiatan yang tidak jelas dan berkelanjutan. Padahal penggunaan dana hibah dan bansos seharusnya didasarkan pada asas efektif dan efisen. Lebih dari itu, untuk menekan dan tidak mengulang kegiatan dan sasaran yang sama, belanja hibah dan bansos seharunya didesain untuk mendanai program yang berkelanjutan.

Nyatanya, bentuk program belanja hibah dan bansos tidak didesain efektif, efisien dan berkelanjutan.

Kedua, Bansos diberikan kepada individu atau kelompok yang merupakan basis pendukung para Politisi atau Partai Politik, dengan tujuan untuk merawat basis mereka agar tidak dapat di intervensi oleh lawan Politik lainnya.

Ketiga, Bansos digunakan untuk membangun popularitas pribadi dan kampanye terselubung.

Modus ini secara administrasi bisa saja tidak menyalahi aturan. Namun, akan menimbulkan suatu kebiasaan di mata penerima dan masyarakat umum lainnya. Biasanya modus ini akan disertai dengan penggunaan atribut simbol-simbol yang dapat meningkatkan popularitas para Politisi maupaun Partai Politik.

Rekomendasi: BPK harus melakukan audit investigatif terhadap penggunaan dana bansos, sehingga potensi penyelewengan penggunaan dana tersebut tidak terjadi.

Kepala Daerah harus memperhatikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana bansos kepada masyarakat, sehingga tidak ada prasangka yang kurang baik menjelang pemilihan umum serentak pada 17 April 2019.

Masyarakat harus berhati-hati dalam menerima dana tersebut, jika terbukti dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu masyarakat bisa mengkritisi dan mengadukan kepada pihak-pihak yang berwenang.

Pos anggaran untuk bansos seharusnya diprioritaskan untuk belanja-belanja wajib, seperti kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan, dan lain-lain*)

Penulis: Che Johanes Lendes – Kader PMKRI.