Home Artikel Biarkan Pengibaran Bendera HTI, Gubernur Kaltim Dan Wakil Terancam Penjara Seumur Hidup

Biarkan Pengibaran Bendera HTI, Gubernur Kaltim Dan Wakil Terancam Penjara Seumur Hidup

385
0
Petrus Selestinus
Petrus Selestinus

Oleh: Petrus Selestinus

Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian dan Bareskrim Polri harus perintahkan Mapolda Kaltim untuk melakukan penyelidikan secara pro-yustisia terhadap Gubernur Kaltim Isran Noor dan Wakilnya Hadi Mulyadi dan pelaku pengibar bendera HTI lainnya, untuk memastikan kemungkinan keterlibatan Isran Noor dan Hadi Mulyadi dalam aktivitas terlarang HTI sebagai Ormas yang sudah dibubarkan bersamaan dengan status Badan Hukumnya dicabut oleh Pemerintah berdasarkan ketentuan Pasal 80A UU No. 16 Tahun 2017 Tentang Perpu Ormas.

Mendagri tidak cukup hanya mengutus Timnya melakukan pemeriksaan internal secara kekeluargaan, melainkan seharusnya mendorong Kapolri agar Gubernur Kaltim Isran Noor dan Wakilnya Hadi Mulyadi segera diproses hukum untuk dimintai pertanggung-jawaban secara pidana yang ancaman pidana penjaranya seumur hidup.

Alasannya karena berperan membiarkan kelompok aksi bela tauhid mengibarkan bendera HTI di halaman Kantor Gubernur Kaltim, pada Jumat, 26 Oktober 2018 yang lalu, meskipun kemudian diperintahkan untuk diturunkan lagi bendera HTI dimaksud.

Ini adalah peran turut serta atau dalam hukum pidana disebut delneming dan diatur di dalam pasal 55 dan 56 KUHP, yang berbunyi “dipidana sebagai pelaku tindak pidana, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan pidana.

Dugaan tindak pidana pokoknya adalah membantu HTI sebagai Ormas yang sudah dibubarkan tetapi masih melakukan aktivitas mengibarkan bendera HTI di halaman Kantor Gubernur Kaltim, lantas oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim membiarkan pengibaran bendera HTI dimaksud.

Ini Tindak Pidana pelecehan terhadap bendera merah putih, karena Kantor Gubernur seharusnya hanya boleh mengibarkan bendera Merah Putih sebagai Bendera Negara sehingga tindakan seperti itu sudah merupakan kejahatan melecehkan Bendera Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 jo pasal 66 UU No. 24 Tahun 2004, Tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan yang berpotensi merusak persatuan dan kestuan dalam bingkai NKRI.

Sudah saatnya Polri menggunakan pendekatan secara hukum pidana yaitu tindakan kepolisian dengan menerapkan ketentuan pasal 59 ayat (3) dan (4) jo pasal 82 UU No. 16 Tahun 2017, Tentang Perpu Ormas bagi siapapun yang membawa panji-panji HTI, karena pendekatan melalui tindakan administratif ternyata tidak berdampak menghentikan gerakan HTI memperjuangkan khilafah sebagai salah satu target gerakan HTI.

Jika tidak ada langkah tegas, maka tidak tertutup kemungkinan langkah serupa akan diikuti oleh Kepala Daerah lainnya yang berafiliasi politik dengan Partai Politik seperti Gerindra, PAN dan PKS yang selama ini mendukung perjuangan HTI mempertahankan keormasannya.

Penulis: Petrus Selestinus, Koordinator TPDI & Advokat Peradi