Home Berita Temui DKP NTT, PMII Desak Perketat Juga Lembata

Temui DKP NTT, PMII Desak Perketat Juga Lembata

370
0

Focus Indonesia News – Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kupang, Nusa Tenggara Timur masa khidmat 2018/2019 melakukan audiensi ke Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi NTT dan mendesak Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur segera menyelesaikan masalah Kelautan dan Perikanan di Nusa Tenggara Timur, diantaranya di Kabupaten Lembata.

Rangkuman Redaksi, gerakan PMII ini dilakukan pada Jum’at (12/10/2018 ). Sebelumnya diberitakan, Dinas Kelautan dan Perikanan Lembata Dituntut Segera Selesaikan Konflik. Dikutip Redaksi, melalui Bidang Kelautan dan Perikanan PMII Kupang, Muhamad Aras melaporkan bahwa Kamis (11/10/2018) Nelayan Tradisional Kecamatan Nubatukan melakukan Rapat Tatap muka bersama Ketua Himpunan Masyarakat Nelayan Indonesia (HMNI) Kabupaten Lembata.

Ditegaskan, apabila tuntutan yang telah disepakati secara bersama oleh seluruh nelayan tradisional, oleh DKP Kabupaten Lembata, maka para nelayan akan melakukan tindakan anarkis.

Menurut Ketua Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kupang, Dinas Kelautan dan Perikanan ( DKP ) Provinsi NTT harus segera mengambil langkah serius guna mencegah konflik horizontal yang berkembang ditengah nelayan.

PMII juga mendesak Dinas Kelautan dan Perikanan NTT segera menyelesaikan persoalan-persoalan Kelautan dan Perikanan lainnya yang hingga hari ini tak sejengkalpun diselesaikan oleh Dinas terkait, baik DKP Provinsi maupun DKP Kabupaten / Kota.

“Audiensi ini mendesak langkah strategis dan langkah taktis yang harus dikerjakan dan ditindak lanjuti oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT atas tumpukan pekerjaan rumah dan tugas kinerja yang harus dikerjakan tanpa kecuali di Kabupaten Lembata”, tegas Ketua Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kupang, Hasnu.

Dijelaskan, persoalan horizontal yang berkembang antar sesama masyakat nelayan di Perairan Teluk Lewoleba semestinya pihak Pemerintah, dalam hal ini DKP Kabupaten Lembata sigap dan konstruktif melakukan Pengaturan-Pengaturan Penyelesaian di daerah, antar nelayan tradisional dan nelayan modern.

Nelayan Tradisional yang melakukan operasi penangkapan di perairan Teluk Lewoleba, kata Hasnu, itu dilakukan dengan menggunakan alat-alat terbatas seperti Pukat Dasar (Botton Gilnet), Pancing Tonda, Pancing Ulur dan unit penangkapan ikan lainnya yang masih dalam skala kecil. Sedangkan, Nelayan Modern yang melakukan operasi penangkapan ikan di Perairan Teluk Lewoleba melakukan operasi penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkap ikan Mini Purseine.

PMII menyerukan kedua-duanya adalah sama-sama masyarakat setempat. Sebagaimana Sumberdaya Kelautan dan Perikanan merupakan sumberdaya open acces, artinya bahwa siapan dia berhak untuk melakukan operasi penangkapan ikan selama tidak bertentangan dengan UU No 45 Tahun 2009 Jo UU No 32 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Diuraikan, dalam UU No 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan perubahan atas UU No 31 Tahun 2004 pada pasal 1 ayat 5 menegaskan “Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan diperairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun termasuk kegiatan yang menyimpan, mendinginkan, mengawetkan, memuat, dan mengangkut dan mengolah ikan”.

Pada Undang-undang ini juga dijelaskan bahwa pengolahan perikanan dilakukan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kebersamaan, kemitraan, kemandirian, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, kelestarian, dan pembangunan yang berkelanjutan.

Namun pada dasarnya, lanjut Hasnu yang juga mahasiswa Fakultas Perikanan pada program Studi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Konsentrasi Penangkapan di Universitas Muhammadiyah Kupang, PERMENKP Nomor 71 Tahun 2016 tidak mampu melaksanakan Undang-undang sebagai bentuk acuan dalam pembuatan kebijakan pemerintah yang baik. Karena menurut Hasnu UU ini telah melupakan asas yang telah diamanatkan dalam UU No 45 Tahun 2009 Tentang perikanan yang saya jelaskan diatas.

Tentu PMII menilai PERMENKP yang dikeluarkan oleh Susy Pudjiastuti selaku Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Indonesia tidak cocok untuk diberlakukan di Perairan Teluk Lembata dan dibutuhkan review serta revisi. (Puskominfo PMII Kupang/Red/)