Home Artikel Ratna Sarumpaet Tersangka, Signal Kuat Prabowo, Fadli Zon, Amin Rais Berikutnya

Ratna Sarumpaet Tersangka, Signal Kuat Prabowo, Fadli Zon, Amin Rais Berikutnya

780
0

Oleh: Petrus Selestinus, Koordinator TPDI & Advokat PERADI.

“PRESS RELEASE: PENETAPAN STATUS TERASANGKA RATNA SARUMPAET, SIGNAL KUAT PRABOWO SUBIANTO, FADLI ZON, AMIN RAIS DKK. MENJADI TERSANGKA PADA EPISODE BERIKUTNYA.

Polda Metro Jaya secara resmi telah menahan Tersangka Ratna Sarumpaet, setelah sebelumnya melakukan penangkapan dan memberi status tersangka, karena diduga telah melakukan tindak pidana menyebarkan informasi bohong yang dapat menimbulkan rasa kebencian, melanggar ketentuan pasal 14 UU No. 1 Tahun 1946, Tentang Peraturan Hukum Pidana dan pasal 28 jo. pasal 45 A UU No.: 19 Tahun 2016, Tentang Perubahan Atas UU No.: 11 Tahun 2008, Tentang ITE. Pemberian status tersangka dan penahanan terhadap Ratna Sarumpaet didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sudah dimiliki Penyidik dan pasal yang disangkakan terhadap Ratna Sarumpaet ancaman pidananya di atas 5 (lima) tahun penjara.

Dengan pemberian status tersangka dan penahanan terhadap Ratna Sarumpaet oleh Penyidik, maka publik mempertanyakan bagaimana sikap Polri terhadap sejumlah tokoh penting seperti Prabowo Subianto, Amin Rais, Fadli Zon dkk. sebagai pihak pertama yang mendapatkan informasi langsung peristiwa kekerasan yang fiktif itu dari Ratna Sarumpaet, kemudian mempublish dan mendramatisir peristiwa kekerasan itu sebagai sebuah peristiwa besar yang mengguncangkan negeri ini tanpa chek and balance, apalagi kemudian terbukti informasi itu sebagai informasi hoax yang berpotensi menimbulkan kebencian antar warga masyarakat berdasarkan kelompok pendukung capres-cawapres 2019.

Hasil penyelidikan Polda Metro Jaya pada tanggal 2 Oktober 2018, menemukan petunjuk kuat tentang jejak-jejak ketidakbenaran peristiwa yang disebut kekerasan penganiayaan terhadap Ratna Sarumpaet, sebagaimana sudah dipublish oleh Prabowo Subianto, Fadli Zon, Amin Rais dkk. terutama tidak adanya jejak Ratna Sarumpaet di Bandung pada tanggal 21-24 September 2018, tidak adanya peristiwa kekerasan terhadap Ratna Sarumpaet karena terdapat bukti keberadaan Ratna Sarumpaet di salah satu Rumah Sakit di Tebet, Jakarta Selatan sejak tanggal 21 hingga tanggal 24 September 2018, untuk operasi sedot lemak karena sudah dipesan sebelumnya.

Oleh karena informasi yang didapat Prabowo Subianto, Fadli Zon, Amin Rais dkk. dari Ratna Sarumpaet belum dilakukan klarifikasi, konfirmasi dan chek and balance, tetapi langsung dipublish dan didramatisir ke publik melalui media elektronik itu, kemudian peristiwa kekerasan yang didramatisir itu ternyata sebuah rekayasa sebagai khabar bohong belaka dan fiktif, sehingga Penyidik Polda Metro Jaya menetapkan Ratna Sarumpaet sebagai tersangka dan ditahan, maka pertanyaannya adalah apakah Prabowo Subianto, Fadli Zon, Amin Rais dll. sebagai orang yang kemudian menyebarkan berita bohong itu, akan dijadikan tersangka dan ditahan.

Secara hukum, peran dan posisi Prabowo Subianto, Fadli Zon, Amin Rais dkk. dalam kasus Ratna Sarumpaet ini adalah sebagai peran turut serta, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan (pasal 55 KUHP), karena mereka secara bersama-sama dengan peran masing-masing diduga sebagai turut serta melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh UU dan diancam dengan pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 jo. pasal 45A UU No. 19 Tahun 2016, Tentang ITE. Oleh karena itu Prabowo Subianto, Fadli Zon, Amin Rais dkk. sangat layak dan beralasan untuk dimintai pertanggung jawaban secara pidana, dijadikan sebagai tersangka dan ditahan, tergantung dari bagaimana hasil pengembangan di lapangan oleh Penyidik.

Polri harus obyektif dan tetap menjaga netralitasnya dalam kasus ini serta tidak boleh segan-segan melakukan tindakan kepolisian atau upaya paksa, jika Prabowo Subianto, Fadli Zon, Amin Rais dkk. terbukti terlibat turut serta sebagai pelaku atau yang menyuruh melakukan perbuatan yang dilarang oleh UU yaitu membuat dan menyebarkan Informasi atau Laporan Palsu dengan tujuan mencemarkan nama baik Polri dan Presiden Jokowi, sebagai penanggungjawab keamanan, ketertiban dan keselamatan warga masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 jo. pasal 45A UU ITE. Inilah saatnya hukum ditegakan.

Penulis: Petrus Selestinus, Koordinator TPDI & Advokat PERADI.