Home Berita PMII Desak BPK NTT Periksa Anggota DPRD NTT Kasus Bansos 2010

PMII Desak BPK NTT Periksa Anggota DPRD NTT Kasus Bansos 2010

652
0

Focus Indonesia News – Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kupang kembali beraudiensi untuk kedua kalinya dengan Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan NTT di Kupang.

Rangkuman redaksi, sebelumnya PMII Kupang melakukan audiensi bersama Kabag Humas dan Layanan Umum BPK NTT, berikutnya (28/09/2018 ) PMII kembali mendatangi BPK Perwakilan NTT.

Menurut Ketua Umum PC PMII Kupang Hasnu Ibrahim, audiensi PMII bersama BPK terkait kelanjutan hasil audiensi bersama Kabag Humas dan Layan Umum BPK NTT sebelumnya yang belum membuahkan hasil.

PMII Kupang menuntut dan mendesak dengan tegas agar BPK NTT dapat bekerja secara profesional serta optimal dalam mengeluarkan hasil pemeriksaan di NTT, secara khusus PMII Kupang menyoroti isu terkait Dana Bantuan sosial Tahun 2010, yang diduga menyeret sejumlah anggota DPR NTT.

PMII Kupang juga menantang komitmen Viktor Bungtilu Laiskodat selaku Gubernur NTT untuk membuktikan target pembentukan Birokrasi NTT yang bersih dan berintegritas.

Kedatangan Aktifis PMII Kupang diterima Kepala Sekretariat Perwakilan, Lisinius S. Sitanggang, Kepala Sub Auditorat NTT I, Nurendro Adi Nugroho, Ketua Tim Senior, Nuur Widiastono, Kepala Sub Bagian Humas dan Tata Usaha, Palti E Laitera, Anggota Tim Senior, Isak R. Olang, Staf Humas dan Tata Usaha, Vanny de Hasan,  tim senior BPK RI NTT, Nuur Widiastono.

Kepada PMII Kupang, BPK Perwakilan NTT mengatakan apabila ada pejabat publik yang ditemukan melakukan korupsi dan dibuktikan berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK di lapangan, maka yang bersangkutan dikatakan sebagai terindikasi korupsi. Sebab tugas BPK hanya pada skala Pemeriksaan Keuangan Negara, berikutnya terhadap pasal dugaan pidana korupsi merupakan kewenangan KPK, POLRI dan Jaksa.

Kepala Auditorat NTT I, Nurendro Adi Nugroho menjelaskan perubahan bangsa harus dimulai dengan perubahan mental dan nalar kritis mahasiswa atau sebagaimana dilakukan PMII sebagai pilar moral pengawas bangsa. Sementara itu terkait Bansos, BPK RI Perwakilan NTT telah melakukan pemeriksaan intensif berdasarkan amanat UU dan tupoksi BPK.

Data PMII Kupang sedikitnya Rp. 17,4 Triliun Anggaran Bansos Tahun 2010 terindikasi kuat dikorupsi berdasarkan Hasil Pemeriksaan dan menyeret beberapa Anggota DPRD Provinsi NTT.

BPK memesan jika PMII betul-betul konsen dengan advokasi persoalan Korupsi, maka patut juga melakukan audiensi menyeluruh dengan semua pihak terkait, misalnya Kejati, Inspektorat dan Polda NTT.

PMII menegaskan kehadiran PMII adalah warning bagi aparat negara, baik eksekutif, legislatif dan yudikatif agar menjunjung tinggi azas dan integritas demi terbebasnya NTT dari tradisi korupsi yang juga patut diduga sudah menggurita di berbagai sektor. (Sumber: Puskominfo PMII Kupang / Red)