Home Artikel Perjuangan Khilafah Lebih Kencang Dari Suara Amien Rais Bongkar Korupsi

Perjuangan Khilafah Lebih Kencang Dari Suara Amien Rais Bongkar Korupsi

179
0

Oleh: TPDI, Petrus Selestinus

Suara lantang Amien Rais meminta Presiden mencopot Kapolri Jend. Tito Karnavian dan akan membongkar kasus korupsi di KPK yang mandeg nyaris tak terdengar, bukan saja karena suara Amien Rais tidak cukup berbobot seiring rendahnya legitimasi politik Amien Rais, akan tetapi oleh karena pernyataan kembalinya sistem Khilafah Islamiyah ke Indonesia oleh para pengawal Aliansi Pemuda dan Mahasiswa yang tergabung dalam Persaudaraan Alumni 212, saat pemeriksaan Amien Rais di Polda Metro Jaya jauh lebih kencang dan menggema.

Publik lantas bertanya apakah tujuan Amien Rais membawa ratusan pengawal ketika memenuhi panggilan Penyidik adalah untuk memberikan support kepada Amien Rais terkait pemeriksaan sebagai saksi atau tujuannya untuk mempromosikan atau mengkampanyekan kembalinya sistem Khilafah Islamiyah di Indonesia yang secara hukum sudah dilarang dan diancam dengan pidana dan pencabutan status Badan Hukum sebagaimana pembubaran HTI melalui UU No. 16 Tahun 2017.

Presiden Jokowi tidak perlu mendengarkan apalagi mengabulkan permintaan Amien Rais agar Presiden mencopot Jenderal Tito Karnavian dari jabatannya sebagai KAPOLRI termasuk tidak perlu mendengarkan janji Amien Rais akan membongkar secara perlahan kasus korupsi yang mandeg di KPK usai diperiksa sebagai saksi, karena tugas penindakan kasus korupsi sudah menjadi pekerjaan Instansi Penegak Hukum. Namun yang harus diperhatikan secara sungguh-sungguh oleh Presiden dan KAPOLRI adalah aktivitas pengawal Amien Rais yang menggema menuntut penerapan Khilafah Islamiyah di Indonesia sebagai sistem yang menurut mereka bisa merubah Indonesia menjadi lebih kuat bahkan bisa mengalahkan Amerika dan Rusia.

Polri lebih baik fokus pada tugas mulia mencari dan menemukan keterlibatan pihak lain di luar Ratna Sarumpaet sebagai pelaku turut serta dari pada mendengarkan tuntutan Amien Rais meminta Presiden Jokowi mencopot Kapolri tanpa dasar hukum itu.

Penyidik Polri tidak boleh ragu menjadikan Amien Rais sebagai tersangka pelaku turut serta menyebar berita hoax yang mengandung ujaran kebencian, manakala Penyidik sudah memiliki alat bukti yang cukup, baik berdasarkan pengakuan Tersangka Ratna Sarum Paet, Keterangan Ahli, maupun petunjuk tentang peristiwa penyebaran berita hoax yang terjadi pada tanggal 2 Oktober 2018 dan seterusnya.

Sementara terhadap pernyataan Aliansi Pemuda dan Mahasiswa yang tergabung dalam Persaudaraan Alumni 212, tentang perlunya Indonesia menerapkan sistem Khilafah Islamiyah di Indonesia dan Ganti Presiden-Gantin Sistem, maka Polri harus segera melakuakn tindakan kepolisian, terlebih-lebih karena gema orasi kembalinya Khilafah Islamiyah di Indonesia dilakukan di hadapan ratusan aparat Kepolisian di Polda Metro Jaya, saat Amien Rais, yang juga fungsionaris PAN dan Tim Kampanye Nasional Capres-Cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, diperiksa sebagai Saksi untuk Tersangka Ratna Sarumpaet dalam kasus penyebaran berita hoax.

Apa yang terjadi dengan Aliansi Pemuda dan Mahasiswa yang tergabung dalam Persaudaraan Alumni 212 yang mengawal Amien Rais saat pemeriksaan di Polda Metro Jaya di satu pihak dengan keberadaan Amien Rais dan Ratna Sarumpaet dalam struktur Tim Kampanye Nasional Capres-Cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di pihak lain, terkait dengan pesan-pesan yang disampaikan oleh Aliansi Pemuda dan Mahasiswa yang tergabung dalam Persaudaraan Alumni 212 tentang perlunya penerapan Sistem Khilafah Islamiyah di Indonesia, Ganti Presiden-Ganti Sistem, terdapat korelasi dengan sikap politik Partai Koalisi Pengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang mendukung HTI.

Olehkarena itu Polri dan BAWASLU harus mencermati dan mengambil langkah-langkah penindakan beradasarkan UU No. 16 Tahun 2017, Tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 Tentang Ormas menjadi UU, dan UU Pemilu dalam suatu penyelidikan secara proyustisia, terkait dengan kepentingan dan kebutuhan Tim Kampanye Nasional Capres-Cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di satu pihak dan kepentingan memperjuangkan kembalinya sistem Khilafah Islamiyah di Indonesia di pihak lain yang membutuhkan dukungan politik dalam satu sistem kekuasaan yang kuat di masa yang akan datang. Jangan biarkan UU No. 16 Tahun 2017, Tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas UU No. 17 Tahun 2013, Tentang Ormas sebagai macan ompong atau hanya sekedar bisa mencabut Status Badan Hukum HTI.

Sementara aktivitas para mantan pengurus dan anggota HTI yang memperjuangkan berlakunya Ideologi Khilafah di Indonesia dibiarkan tetap berlangsung, terlebih-lebih setelah mendapat dukungan dari Partai Politik Koalisi yang tergabung dalam Tim Kampanye Nasional /TKN Capres-Cawapres Prabowo-Sandiaga Uno.

Penulis : PETRUS SELESTINUS, Wakil Ketua I Pimpinan Nasional HARIMAU JOKOWI & Koordinator TPDI.