Home Berita KOMPAK NTT Dorong Audit Investigasi di Kabupaten Lembata NTT

KOMPAK NTT Dorong Audit Investigasi di Kabupaten Lembata NTT

408
0

Focus Indonesia News – KOMPAK NTT atau Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi NTT melalui keterangan Pers diterima redaksi media ini, malam (24/10), menyatakan akan mendesak audit investigasi untuk Kabupaten Lembata atas rangkaian dugaan perbuatan diduga mafia dan belum tersentuh hukum.

Penegasan ini dikutip redaksi dari sumber keterangan Pers KOMPAK NTT melalui Koordinator KOMPAK NTTatau Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Nusa Tenggara Timur, Gabriel Goa.

Dalam pernyataan Pers, Gabriel Goa yang juga sebagai Direktur Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian Indonesia menegaskan sejumlah pikiran sikap terhadap Kabupaten Lembata. Berikut kutipan redaksi, penegasan KOMPAK NTT dan PADMA Indonesia.

Lembata adalah salah satu Kabupaten Produsen Migrasi Kultural ke Malaysia, umumnya non prosedural.

Alasan pergi melarat ke Malaysia karena daerahnya termasuk gersang dan tandus serta tiadanya industri besar yang bisa menyediakan lapangan pekerjaan. Potensi yang belum digarap serius di Lembata adalah potensi Kelautan (ikan,garam), Pariwisata, Pertanian dan Peternakan.

Miris rasanya melihat perilaku elite Legislatif di Lembata yang tidak memiliki rasa malu menggunakan uang rakyat miskin Lembata melalui Dana Operasional Pimpinan jika tinggal di Rujab. Faktanya mereka tidak menempati Rujab tapi Dana Operasionalnya diambil.

Terpanggil untuk selamatkan uang Rakyat Lembata maka kami, pertama, mendesak Pimpinan DPRD Lembata untuk menempati Rujab yang sudah dibangun dari uang rakyat Lembata.

Kedua, mendesak BPK RI Perwakilan NTT untuk melakukan audit investigasi terhadap penyalahgunaan dana operasinal Rujab.

Ketiga,mendesak KPK RI untuk melakukan penyelidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Lembata.

Sebelumnya dikabarkan, PADMA Indonesia terima atensi monitor dugaan Lembata.

Diberitakan Media ini Pengadaan sound system untuk ruang Paripurna DPRD Lembata diduga bermasalah. Berikutnya diduga rumah dua unsur Pimpinan DPRD Lembata tidak ditempati namun tetap dibayar.

Selanjutnya, Data LHP BPK terungkap pengadaan sound system untuk ruang sidang Paripurna DPRD Lembata bermasalah, kerugian negara diduga bisa mencapai Rp.300 juta.

Masih tentang Lembata, juga diduga pengadan perabot rujab Ketua DPRD Lembata dilakukan asal jadi. (Red/)