Home Berita Data LHP BPK, Terungkap Pengadaan Sound System DPRD Lembata Bermasalah

Data LHP BPK, Terungkap Pengadaan Sound System DPRD Lembata Bermasalah

463
0
ilustrasi anggaran
ilustrasi anggaran

LN, Focus Indonesia – Diberitakan sebelumnya bahwa pengadaan sound system DPRD Lembata diduga bermasalah ratusan juta rupiah.

Pasalnya sekitar Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah)   sebagai nilai kerugian negara.

Dihimpun Redaksi, berdasarkan data akurat Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Nomor 45.c/LHP/XIX.KUP/11/2016, tertanggal 18 November 2016, ditanda-tangani Akuntan, Hery Purwanto, S.E.M.M.,Ak.,CA tertera sejumlah pokok materi dan rekomendasi.

BPK RI merekomendasikan Bupati Lembata menginstruksikan Sekretaris DPRD untuk memerintahkan PPK menagih dan menyetorkan ke Kas Daerah dari CV GH atas kemahalan harga sebesar Rp. 206.975.000,00 dan denda keterlambatan sebesar Rp.59.417.000,00, dan dari CV M atas kekurangan volume pengadaan mebelair sebesar Rp.17.820.000,00.

Selanjutnya, memberikan sanksi kepada PPK dan PPHP atas kelalaiannya dalam menerima pekerjaan yang tidak sesuai ketentuan.

Berikutnya, memberikan sanksi kepada PPK SKPD dan pengguna anggaran atas kelalaian menyetujui pembayaran pekerjaan tidak sesuai ketentuan.

Sebelumnya dikabarkan, dihubungi redaksi Focus Indonesia melalui wawancara telepon (16/10/2018) Ketua DPRD Kabupaten Lembata, Ferdinandus Koda dalam keterangannya kepada redaksi mengungkapkan, terkait dugaan masalah, dirinya pernah didatangi tipikor dan kerugian negara yang disangka berkisar sekitar tiga ratusan juta rupiah, namun lebih jelasnya seperti apa, Ferdinandus Koda mengatakan bukan tupoksinya karena sudah terkait dugaan dan ataupun indikasi tidak sesuai spesifikasi.

“Kalau saya ikuti memang ada soal sih. Saya didatangi oleh Tipikor, saya memberikan keterangan apa adanya bahwa lelang itu dilakukan oleh pihak sekretariat dewan dan kontraktor peserta lelang. Terakhir saya dengar bahwa kerugian negara diduga tiga ratus juta rupiah, tetapi saya tidak tau lagi selanjutnya seperti apa”, tegas Ketua DPRD Kabupaten Lembata, Ferdinandus Koda. (red/)