Home Artikel Cuitan Benny K. Harman atas sikap Presiden berimplikasi Tindak Pidana Ujaran Kebencian

Cuitan Benny K. Harman atas sikap Presiden berimplikasi Tindak Pidana Ujaran Kebencian

1024
0

Oleh: PETRUS SELESTINUS (KOORDINATOR TPDI & ADVOKAT PERADI).

“CUITAN BENNY K. HARMAN TENTANG SIKAP PRESIDEN ATAS HOAX RATNA SARUMPAET BERIMPLIKASI TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN”.

Pernyataan Benny Kabur Harman (BKH), politisi Partai Demokrat yang juga caleg DPR RI NTT 1 dari Partai Demokrat, melalui akun twitternya berisi komentar atas berita dan foto wajah Ratna Sarumpaet yang lebam, tersebar di medsos dan menjadi viral, bahwa: ada 3 (tiga) kemungkinan mengapa kasus penganiayaan Ratna Sarumpaet, Presiden bersikap diam.

Pertama, Presiden sibuk, karena ini perkara kecil;
Kedua, Presiden memelihara preman dan diduga kuat yang meninju Ratna adalah preman-preman suruhan Presiden;
Ketiga, cara ini sudah sesuai dengan revolusi mental.

Hal ini membuat Netizen marah dan telah melaporkan BKH ke Bareskrim Mabes Polri.

Cuitan BKH yang dimuat dalam twitternya itu serta merta menuai banyak kritik, caci maki bahkan hujatan sepanjang hari, nyaris tak seorangpun membenarkan cuitan BKH, di medsos dan media online.

Bahkan cuitan BKH tentang 3 (tiga) kemungkinan sikap Presiden itu, dinilai Netizen sebagai tanpa dasar, prematur, tidak hati-hati alias ceroboh dan dikualifikasikan sebagai kejahatan “Ujaran Kebencian” itu serta merta menjadi viral sebagaimana viralnya berita hoax penganiayaan Ratna Sarumpaet dan permintaan maaf Prabowo Subianto atas berita hoax tersebut.

Kemarahan para Netizen tidak berhenti di situ saja, tetapi ada seorang Netizen asal NTT yang juga Advokat di Jakarta pada tanggal 4 Oktober 2018 sudah melaporkan Benny K. Harman dan Ratna Sarumpaet dkk. ke Bareskrim Polri, karena Benny K. Harman diduga bersama-sama dengan Ratna Sarumpaet, Prabowo Subianto dan Fadli Zon bersama sama melakukan tindak pidana Ujaran Kebencian (Hate Speach) atas sebuah berita hoax yang mereka ciptakan bersama, sehingga memenuhi unsur pasal 45A ayat (1) dan (2) jo. pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008, Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jika kita mencermati cuitan BKH tentang 3 (tiga) kemungkinan sikap Presiden atas peristiwa penganiayaan Ratna Sarumpaet.

Maka sangat beralasan kemarahan Netizen terhadap 3 (tiga) cuitan BKH itu, terlebih-lebih oleh karena pertama, soal penganiayaan Ratna Sarumpaet yang hoax itu, BKH berpandangan Presiden harus tahu dan menyikapinya, padahal secara teknis organisatoris kewenangan menangani masalah pidana adalah tugas aparat Kepolisian bukan Presiden.

Karena itu untuk apa Presiden diminta secara khusus ikut mengurusi Ratna Sarumpaet. Kedua, tentang kemungkinan Presiden memelihara premen dan diduga kuat yang meninju Ratna adalah preman-preman suruhan Presiden, cuitan inipun tidak memiliki dasar hukum apapun, karena tidak ada unit kerja di Istana Presiden yang membidangi tugas memelihara preman-preman, karena itu dari mana BKH bisa menarik konklusi bahwa ada preman yang dipelihara Presiden dan preman itu disuruh Presiden untuk meninju Ratna. Dan ketiga, BKH menempatkan sikap diam Presiden sesuai dengan progran revolusi mental, inilah yang memubat Netizen marah dan membully BKH, karena konklusi BKH tidak berdasarkan fakta apalagi itu terbukti bersumber dari berita hoax.

Polemik di antara warga masyarakat menyikapi cuitan Benny K. Harman dalam twitternya yang sudah beredar luas, saat ini sudah masuk dalam domain Bareskrim Mabes Polri karena telah dilaporkan oleh Advokat Rudiyanto Kabunang, SH. MH. CLI, dengan kualifikasi delik “Ujaran Kebencian”, sehingga Netizen bahkan Publik diharapkan mempercayakan Bareskrim Mabes Polri untuk bekerja dan diharapkan Bareskrim Polri segera merespons Laporan Polisi ini secepatnya sebagaimana layaknya Mabes Polri merespons dengan cepat menjadikan Ratna Sarumpaet sebagai Tersangka.

Hal ini harus diprioritaskan guna mencegah timbulnya keonaran di tengah warga terutama di dalam memasuki masa kampanye pemilu 2019.