Home Artikel Aspek Hukum Bohongnya Ratna Sarumpaet

Aspek Hukum Bohongnya Ratna Sarumpaet

478
0
Aspek Hukum Kebohongan Ratna Sarumpaet
Ilustrasi: https://hikayat.afahrurroji.net

Oleh: Pieter Hadjon

LarantukaNEWS – Heboh terkait kobohongan yang baru-baru ini dilakukan oleh Ratna Sarumpaet membuat bermunculan berbagai komentar dan pendapat pada lini masa sosial media para netizen.

Tidak ketinggalan pula Pieter Hadjon, SH, MH, praktisi hukum asal Larantuka, Flores Timur, yang sehari-harinya berkantor di Surabaya, turut mengulas persoalan kebohongan seroang Ratna Sarumpaet dari sisi hukum.

Berikut tulisan beliau yang diangkat dengan judul: Aspek Hukum Bohongnya Ratna Sarumpaet:

Bagaimana bisa orang-orang sekelas Prabowo, Amien Rais, serta orang-orang hebat di kubu mereka bisa tertipu oleh wajah wanita tua dan buruk kelakuan pula. Bagaimana nanti saat memegang tampuk pimpinan negeri ini, apakah tidak dengan mudah mereka ditipu oleh muka-muka cantik dan penuh muslihat untuk menghancurkan negeri ini?

Kalau sekelas Fadly Zon dan Fachri Hamzah, seantero negeri juga tahu bagaimana kualitas mereka. Calon pimpinan yg digadang-gadang sangat Islami, sangat religius dan didukung oleh orang-orang dan ormas paling islam dan paling religius di negeri ini, menurut mereka.

Tapi apakah tindakan mereka menampakkan keislaman mereka, kereligiusan mereka, di mana sikap tabayyun? sungguh ironis!

Dengan yakinnya mereka melakukan press released untuk mengutuk penganiayaan hoax a-la Ratna Sarumpaet. Sekarang, setelah semua kebohongan itu terbukti, semua beramai-ramai “mencuci tangan”, sungguh sikap munafik seperti telah menjadi bagian dari mereka, terutama mereka yang “mencucinya” mau paling bersih, Sandiaga Uno yang juga adalah calon wakil presiden yang berpasangan dengan Prabowo.

Sementara Hanum Rais, putri dari Amien Rais memilih bungkam, raja ngeles super hebat. Corong Prabowo, Fadly Zon dan Fachri Hamzah tetap ngeles tanpa batas setelah sebelumnya begitu serius menanggapi isu hoax terkait pengeroyokan Ratna Sarumpaet.

“Sebenarnya saya lumayan terhibur dengan drama-drama konyol yang barusan terjadi, setelah beberapa waktu kita dicekam bencana yang mengancam seantero negeri”, tulis Pieter Hadjon pada laman media sosialnya.

Pada akhirnya, Ratna Sarumpaet ditinggal menanggung akibat dari ulahnya sendiri. Akibat dari kebohongan yang dibuatnya.

Masih menurut Pieter Hadjon, SH,MH, perbuatan Ratna Sarumpaet bukan sekedar sebuah lelucon tapi sudah termasuk tindak pidana menyebarkan berita bohong yg merugikan masyarakat dan juga pemerintah.

Aparat penegak hukum seharusnya tidak tinggal diam dan segera melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap Ratna Sarumpaet atas dugaan melakukan tindak pidana melanggar pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU 19/2016) yang berbunyi: “Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. Diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 45A ayat (1) UU 19/2016, dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar. Semoga pak polisi segera mengusut dan menangkap para pelaku hoax ini.

(Sumber: Laman Sosial Media Pieter Hadjon, SH,MH)