Home Artikel Analisa Politik Pilpres 2019 “Riuh Dalam Isu, Sepi Dalam Makna”

Analisa Politik Pilpres 2019 “Riuh Dalam Isu, Sepi Dalam Makna”

179
0

Oleh Anthony Tonggo

JIKA opini publik zaman dulu dikendali Pers, maka di era teknologi internet saat ini, masyarakat pun menjadi pengendali opini publik juga.

Sesuatu yang tidak viral di media konvensional (Pers), bisa dengan tiba-tiba menjadi viral, sehingga (bahkan) sering kali pers pun mengikuti topik yang diviralkan media sosial (medsos). Tentu saja ada stakeholder yang tidak siap menerima dampak viralnya topik itu.

Sayangnya, ada banyak topik viral yang tidak berguna bagi pengembangan hidup umum sebagai masyarakat dan bangsa ini.

Topik-topik viral yang tidak berguna itu juga topik-topik menyangkut politik, termasuk menyangkut pilpres 2019.

Pertanyaannya: Isu-isu apa sajakah yang tidak berguna bagi pilpres kita?

Jokowi dan Prabowo dalam Isu

JOKOWI dan Prabowo adalah tokoh yang saat ini paling banyak diterpa isu. Tentu saja isu-isu ini dimunculkan dengan tendensius agar salah satu dari kedua tokoh ini terpilih atau tidak terpilih menjadi presiden.

Jokowi diriuhkan dengan isu PKI, pro asing, pro aseng, pembengkak utang negara, keturunan china, ayah yang belum jelas, agama nonmuslim, rupiah melemah di hadapan Dollar AS, dll. Bahkan sempat dianggap biang yang membuat Indonesia banyak kalah dalam Asian Games 2018.

1. Isu PKI adalah isu yang selalu dipakai sejak 1965 hingga kini, mungkin juga ke depan. Korbannya sudah banyak; mulai dari tercabutnya nyawa hingga tercabutnya hak dan harkat seseorang.

Padahal kasus G30S tahun 1965 sampai sekarang sejarahnya masih simpang-siur. Orde Baru bilang itu dilakukan PKI, tapi di kubu lain mengatakan bahwa dalang G30S adalah para pemburu kekuasaan lewat pelengseran Soekarno. Tidak digelarnya pengadilan dan pembunuhan massal bagi orang yang bukan pelaku pembunuhan tujuh jenderal adalah salah satu poin ironinya, padahal ini kan negara hukum. Jadi, ketika pelaku G30S masih pro-kontra, maka memvonis PKI sebagai pelaku adalah tindakan keji. Toh ada teori yang mengatakan bahwa sejarah dibuat untuk menguntungkan penguasa.

Selain kemisteriusan pelaku G30S, juga komunis secara global sudah ambruk. Komunis sebagai ideologi memang tidak akan pernah hilang (memang itu kodrat semua ideologi), tapi pengikut komunis nyaris sudah tidak ada.

Berakhirnya perang dingin antara blok AS dan Uni Soviet pada akhir abad 20 telah memporakporandakan komunis. Sabda Gorbachev (glasnost dan perestroika) telah meruntuhkan raksasa itu.

Tinggallah China sendirian. Namun ketika melihat China saat ini banyak melakukan bilateral (terutama ekonomi) dengan berbagai negara (termasuk dengan AS sebagai rival komunis), maka itu berarti China pun diam-diam sudah meninggalkan komunis. Negara lain yang tengah dilanda kapitalisme pasti tidak akan bisa berhubungan dengan negara komunis yang menentang kapitalisme itu sendiri.

Selain itu, daftar orang kaya di dunia pun ditenggarai warga China juga. Tahun 2018 ini saja ada 13 pengusaha China masuk dalam daftar 100 orang terkaya di dunia. Di Indonesia saja ada dua orang keturunan China yang masuk dalam daftar itu, yaitu Budi Hartono dan Michael Hartono dari Djarum Kudus.

Bila China dan mereka masih komunis mestinya mereka tidak akan jadi orang kaya, karena justru sifat penumpukkan kekayaan secara individual itulah yang ditentang komunis sendiri. Jadi, kalau China masih komunis, maka seharusnya di China tidak boleh ada orang kaya, karena itu bertentangan dengan pemikiran awal sang pencetusnya (Karl Marx maupun Lenin).

Soviet dan China saja sudah tidak komunis lagi, apalah artinya Jokowi di hadapan keraksasaan kapitalisme? Apalah artinya Indonesia?

Kalaupun komunis masih ada, perlukah kita takut? Apanya yang buruk dari komunis? Bagi orang yang belajar tentang ideologi tersebut, komunisme itu paham yang mengajarkan tentang kesamarataan kesejahteraan. Bukankah itu pun cita-cita kita di Indonesia juga? Lalu apakah logis kita memfitnah komunis?

Isu-isu yang tidak benar sering mengatakan bahwa di negara komunis itu anti Tuhan dan menghalalkan segala cara. Padahal hampir semua agama pun berkembamg di Sovyet dan China. Jika perilaku nenghalalkan segala cara, mestinya di Sovyet dan China sana manusia hampir atau sudah punah. Buktinya China masih jadi penduduk terpadat di dunia. Itu artinya di sana pun beradab.

Jadi, isu PKI atas Jokowi adalah isu yang tidak bermakna. Ramai, tapi tidak berguna.

2. Isu Jokowi antek asing hanya karena Indonesia dalam pergaulan dunia. Mana ada negara yang tidak boleh bergaul dengan negara lain? Bukankah pergaulan dunia itu amanat konsitusi kita? Adakah presiden-presiden sebelumnya yang anti asing? Tidak ada, kan?

Kalau soal investor asing masuk Indonesia, apakah ada isu juga soal anti terhadap orang Indonesia yang berinvestasi di luar negeri? Kalau soal tenaga kerja asing masuk Indonesia, apakah ada isu juga soal anti terhadap TKI/TKW kita di luar begeri sana?

Orang luar negeri ke Indonesia diprotes. Orang Indonesia ke luar negeri didiamkan. Itu artinya isu ini tidak berguna.

3. Jokowi dan Prabowo dituduh keturunan China. Kalaupun itu benar, apanya yang salah? Regulasi kita cuma mengatur soal kewarganegaraan, bukan keturunan seorang pemimpin. Jika keturunan China tidak boleh, maka kenapa Anies Baswedan yang keturunan Arab dibolehkan jadi gubernur? Kenapa dulu tidak mempersoalkan Fuad Bawazir keturunan Arab yang jadi anggota kabinet? Kenapa tidak menolak HS Dillon keturunan India yang jadi penasihat presiden di era SBY?

Artinya, keturunan seseorang tidak mempunyai pengaruh terhadap mutu kepemimpinannya. Mayoritas pemimpin di Eropa, AS, dan Australia itu keturunan Yahudi dan ternyata negara-negara itu pun tetap hebat, bahkan lebih hebat dari Yahudi sendiri.

Jadi, isu Jokowi dan Prabowo keturunan China itu tidak berguna.

4. Siapa ayah Jokowi pun dipermasalahkan. Apakah ada korelasinya antara ayah terhadap mutu kepemimpinan seseorang? Artinya, apalah arti ayahnya jika toh kepemimpinan seseorang bagus? Ini pun isu yang tidak berguna bagi kelahiran seorang presiden bermutu.

5. Jokowi diisukan nonmuslim. Dengan kebolehan Jokowi dalam mengaji dan menjadi imam solat, maka isu ini reda. Cuma yang jadi masalahnya, memangnya ada UU yang melarang orang nonmuslim jadi presiden RI?

Kalau diragukan mutunya, nama-nama seperti Frans Seda, Kasimo, Cosmas Batubara, LB Moerdani, bahkan Ahok pun sudah terbukti hebat. Kalaupun Ahok kalah di pilkada DKI, itu hanya soal gerakan antinonmuslim semata. Juga, Eropa, Amerika, dan Australia dikenal sebagai negara paling hebat di muka bumi; toh pemimpinnya kan nonmuslim. Di Timur Tengah yang dipimpin orang muslim kok tidak juga lebih hebat dari Eropa, Amerika, dan Australia?

Keluarga Prabowo yang nonmuslim pun dipersoalkan. Apa hubungannya antara kualitas Prabowo dengan agama yang dianut keluarganya? Apakah UU juga melarang bahwa agama keluarga seorang capres harus sama dengan capresnya? Kalau soal mutu, dulu Obama yang kristiani pun keluarganya banyak yang muslim.

Jadi, dari segi konstitusi dan kualitas, isu agama dalam capres Jokowi dan Prabowo tidak berguna bagi nilai apa pun.

6. Pada babak-babak awal Asian Games 2018 lalu, ketika tim indonesia kalah, ada sekelompok masyarakat menyalahkan Jokowi. Namun ketika hasil akhirnya Indonesia berada di peringkat 4 (pertama dalam sejarah), isu miring itu diam sendiri. Jadi, pembuat isu itu seperti menampar mukanya sendiri.

7. Hebohkan aksi Jokowi di penutupan Asian Games yang pakai stunmen dianggap menipu. Memangnya itu masalahnya dimana buat kesejahteraan bangsa ini? Memangnya kalau Jokowi pakai stunmen terus bisa bikin orang Indonesia jadi miskin, diserang penyakit, jadi lupa matematika semua? Hahaha…, ini benar-benar isu ideot kelas wahid…hahaha…!

Bagi rakyat, aksi Jokowi itu hiburan. Bila dilakoni sendiri oleh Jokowi, ya rakyat terhibur. Bila ternyata stunmen, pun rakyat terhibur. Yang tidak merasa terhibur itu cuma yang ideot kelas wahid tadi.

Jadi, ini isu yang paling tidak berguna.

8. Paling akhir, Jokowi disalahkan ketika dollar AS naik drastis di bulan Agustus lalu. Katanya ekonomi rusak. Kerusakan sebuah ekonomi kan dipengaruhi oleh banyak sekali faktor dan indikatornya. Melemahnya mata uang itu cuma salah satu gejala saja. Jika tidak didukung dengan faktor-faktor lain, maka melemahnya mata uang itu tidak berdampak kepada ekonomi secara umum.

Ketika dollar terus naik, sedangkan tidak terjadi rush di bank Indonesia, dan ternyata ketergantungan ekonomi Indonesia di era Jokowi terhadap AS kecil (juga karena akibat proteksi ekonomi AS sendiri oleh Trump yang menaikkan pajak import dan melindungi produk AS), maka Indonesia tidak terpengaruh. Dua hal inilah yang membedakan krisis ’97 dengan 2018 ini.

Ketika harga barang dan jasa tetap stabil, maka isu itu pun hilang dengan sendirinya. Diam. Berarti tadinya heboh sia-sia.

9. Prabowo dituding pelanggar HAM yang berhubungan dengan penculikan dan penembakan mahasiswa 98. Semua tuduhan ini tidak bertanggungjawab, karena tidak membawa Prabowo ke pengadilan. Cuma bisanya berkoar di luar pengadilan.

Isu yang berguna itu bukan Prabowo pelanggar HAM, tapi pada Prabowo adalah terpidana pelanggar HAM. Mana mungkin menuduh seseorang diluar mekanisme hukum. Meski isu hangat, langkah penyelesaian kasus itu tetap diam. Isu yang tidak berguna.

10. Pernah juga orang mempersoalkan tampang fisik Jokowi yang (maaf!) dinilai jelek. Apa hubungannya antara kinerja seorang pemimpin dengan tampangnya? Belum pernah ada teori kepemimpinan yang menjelaskan bahwa tampang seseorang bisa menentukan kinerja kerjanya.

Zumi Zola yang ganteng itu jadi gubernur pun tidak juga dikenal prestasi hebat tu. Bahkan kini Zumi Zola dihadapkan ke pengadilan atas kasus korupsinya.

Rano Karno yang seganteng itu pun jadi gubernur Banten, tapi Banten pun tidak dikenal hebat.

SBY pun gagah, tapi juga kinerjanya tidak lebih bagus dari Jokowi kan? Abraham Lincoln itu pasti kalah ganteng dibanding SBY, tapi di masa Lincoln-lah Amerika pun hebat.

11. Ketika tahu bahwa Jokowi tidak mumpuni dalam bahasa Inggris dan Prabowo tidak fasih dalam bahasa Arab serta mengaji, publik pun ribut soal debat capres 2019 harus pakai bahasa Inggis, Arab, dan mengaji.

Selain regulasinya tidak mengamanatkan seorang capres harus bisa berbahasa Inggris dan Arab serta mengaji, justru UU mengatur tentang kewajiban berbahasa Indonesia dalam setiap forum formal kenegaraan. Jadi, justru berbahasa asing dalam debat capres itulah yang melanggar hukum.

Juga penting, soal penguasaan komunikasi dalam pergaulan dunia adalah soal manajerial semata. Bisa saja menggunakan juru bicara, penterjemah, atau intepriter.

Soeharto jadi presiden 32 tahun tidak bisa berbahasa Inggris, tapi pergaulan global Indonesia tidak ada masalah. Ini isu yang konyol dan sia-sia.

Jadi, bayangkan, sudah 4 tahun ini, masyarakat Indonesia sibuk riuh dengan isu-isu yang tidak berguna. Habiskan enerji sia-sia untuk pro-kontra. Riuh dalam isu, tapi sepi dalam makna.

Kalau mau ikuti kebodohan pembuat isu, Jokowi dan Prabowo belum pernah makan ubi nuabosi pun dimasalahkan. Jokowi mengigau waktu tidur dan Prabowo pernah jatuh waktu balita pun dimasalahkan. Jumlah materi isu pun jadi panjang. Apa hubungannya semua itu dengan kinerja seorang presiden terpilih kelak? Benar-benar konyol bangsa ini!

Bagaimana membuat isu yang berguna untuk melahirkan presiden bermutu? Ikuti terus jawaban di bawah ini.

Jacob Oetama: Jurnalisme Bermakna

KAMIS, 17/4/2003, dan Jumat, 5/9/2014, UGM dan UNS memberi penghargaan doktor (honoris causa) kepada pemimpin umum Kompas Gramedia Grup (KKG), Jacob Oetama. Beliau dinilai sebagai tokoh paling berhasil membangun jurnalisme di Indonesia. Kata rektor UGM saat itu (Prod. Dr. Sofian Effendi, mantan dosen saya yang kini Ketua Komisi ASN), jurnalisme yang dikembangkan Jacob adalah damai, sejuk, bertanggung jawab, berpihak pada kepentingan umum, dan humanis.

Dalam pidato pengukuhannya, Jacob Oetama membuka rahasia dirinya, yaitu jurnalisme bermakna. Apakah sesuatu itu berguna untuk diketahui masyarakat? Katanya, jika itu tidak berguna bagi orang lain, maka sesuatu itu tidak layak untuk diberitakan, dibicarakan, ditulis, dan diisukan.

Dalam konteks pilpres 2019, mari kita memainkan isu-isu yang bermakna. Berguna bagi terpilihnya pemimpin atau presiden terbaik diantara Jokowi dan Prabowo.

Bahaslah kapasitas capres yang akan berpengaruh (langsung maupun tidak langsung) pada kinerja mereka setelah terpilih kelak. Isu-isu yang tidak berkorelasi dengan kinerja seorang presiden tidak usah dinaikkan dan dinimbrungi, karena hal itu hanya untuk mempertontonkan kualitas diri kita yang buruk. Ini juga berlaku ketika kita membicarakan isu menyangkut mutu para caleg saat ini.

Disiplin pada orientasi makna, mari kita tengok pada proses pemilihan pemimpin di kalangan gereja Katolik Roma dan Vatikan. Pemilihan Paus itu tenang, damai, tanpa intrik, tanpa jual “kecap”, tanpa kebencian, tanpa caci-maki, tanpa hoaks, tanpa kesombongan dan tanpa meremehkan. Kesannya sih tanpa demokrasi, tapi setiap Paus selalu jadi pemimpin dunia, suaranya didengar dunia, karyanya dirasakan dunia, dan dunia pun menghormatinya. Pasca pemilihan pun tak ada oposisi lagi. Ini berkat “makna” selalu jadi alat saring pikiran, perkataan, perbuatan, tulisan, dan pembicaraan.

Hal ini sama juga dengan kita yang mau naikkan status di akun facebook, tweeter, line, dll milik kita! Sebaiknya kita bertanya dulu ke diri kita sendiri sebelum dinaikkan: Apakah calon status iti berguna bagi orang-orang yang membacanya? Jika dia berguna bagi orang lain, maka itu artinya status yang bermakna. Tapi jalau jawabannya tidak berguna bagi orang lain yang membacanya, maka itu artinya informasi sampah yang tidak berguna. Mungkin dia hanya berguna bagi Anda sendiri, sehingga dia dimasukkan file pribadi saja. Kalau cuma berguna untuk satu-dua orang, sebaiknya japri atau inbox saja.

Ketika kita tiba pada yang bermakna, maka benarlah kata Ebiet G. Ade: “Saksikan…bahwa sepi itu lebih bermakna dari keriuhan…”. Semoga.

Penulis: Anthony Tonggo, Alumnus FISIPOL UGM.