Home Artikel Amin Rais Sandera Informasi Korupsi, Beri Kesan Akan Barter

Amin Rais Sandera Informasi Korupsi, Beri Kesan Akan Barter

171
0

Oleh:  Petrus Selestinus, Pengurus Nasional Ormas HARIMAU JOKOWI, Koordinator TPDI.

“UNTUK APA AMIN RAIS MENYANDERA INFORMASI TENTANG KORUPSI. MEMBERI KESAN AKAN MEMBARTER DENGAN PROSES HUKUM ATAS KASUS RATNA SARUMPAET”.

Hari ini, Rabu tanggal 10 Oktober 2018, Amien Rais katanya akan datang memenuhi panggilan Penyidik Polda Metro Jaya, guna didengar keterangannya sebagai Saksi dalam perkara pidana ujaran kebencian a/n. Tersangka Ratna Sarumpaet.

Publik yang punya akal sehat tentu menyesalkan sikap Amien Rais yang meskipun akan memenuhi panggilan itu, akan tetapi pemenuhan panggilan itu disertai dengan syarat akan membuka secara perlahan informasi yang dimilikinya tentang kasus korupsi yang mandek di KPK yang akan menarik perhatian publik.Jika hal ini dilakukan, maka Amin Rais dinilai tidak tulus secara moral dan etika bahkan tidak bertanggung jawab dalam menjalankan kewajiban asasinya sebagai Saksi dan Peran Serta Masyarakat dalam pemberantasan korupsi.

Sebagai Tokoh Masyarakat, Intelektual, Akademisi dan Politisi, maka sikap Amin Rais ini menjadi kontraproduktif dan kontroversi, karena ketika hendak memenuhi panggilan polisi sebagai pemenuhan atas kewajiban asasi seorang warga negara untuk didengar keterangannya sebagai Saksi, namun niat untuk datang itu disertai dengan nada ancaman akan membongkar secara perlahan-lahan informasi yang dimilikinya tentang perkara yang mandeg di KPK yang katanya akan menarik perhatian publik.

Dengan demikian maka niat Amien Rais itu tidak tulus dan positif untuk Penegakan Hukum tidak saja untuk didengar keterangannya sebagai Saksi akan tetapi juga tentang niatnya untuk membongkar informasi yang dimilikinya itupun tidak tulus.

Cara yang dilakukan oleh Amien Rais itu bisa dikategorikan sebagai telah menyandera peran partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum, karena Amien Rais sebagai anggota masyarakat memiliki informasi tentang korupsi dan penegakan hukum di KPK yang katanya mandeg, tetapi baru akan membukanya ketika Amin Rais dipanggil Polisi dan memenuhi panggilan itu untuk menjadi Saksi di Polda Metro Jaya atas nama tersangka Ratna Sarumpaet.

Sikap Amien Rais akan berdampak sangat negatif terutama citra dirinya sebagai seorang tokoh dalam segala kapasitas, karena sebagi Tokoh Masyarakat, Akademisi, Politisi dan Intelektual yang memiliki informasi tentang dugaan Tindak Pidana Korupsi dan Penegakan Hukum yang mandeg, tetapi infirmasi yang dimilikinya itupun dipendam sendiri, ia seharusnya sedari awal memberikan informasi tentang apa yang diketahui dan dimilikinya itu kepada KPK atau Polri tanpa harus menghubungkan atau menjadikan seolah-olah sebagai syarat kehadirannya memenuhi panggilan Polisi untuk menjadi Saksi dan/atau Tersangka sekaligus akan membuka informasi yang dimilikinya tentang kasus korupsi dan penegakan hukum yang mandeg.

Sikap Amien Rais, telah memberi kesan dan pesan negatif bahwa Amien Rais telah menyadera fungsi dan peran serta masyarakat dalam Penegakan Hukum sebagaimana diamanatkan dalam UU No.31 Tahun 1999,Tipikor, dengan cara menyandera informasi yang dia miliki dan baru akan dibuka kepublik, ketika Polri hendak meminta Amin Rais bersaksi tentang sebuah perkara yang ia ketahui bahkan diduga ia ikut terlibat.

Padahal informasi yang dimiliki oleh Amien Rais tentang dugaan korupsi itu seharusnya disampaikan secara tertulis dan bertanggungjawab kepada KPK, dengan tetap mentaati norma agama dan norma sosial lainnya, bukan mengobral kepada publik. Inilah yang disebut menyandera informasi yang dimiliki tentang perkara korupsi dan Penegakan Hukumnya, untuk tujuan lain di luar tujuan yang dimaksudkan oleh pasal 41 UU Tipikor tentang peran serta masyarakat yang seharusnya ia sampaikan secara bertanggung jawab dengan memegang teguh asas-asas yang diatur dalam UU dan mentatai norma agama dan norma sosial lainnya, bukan untuk bargaining power atau membarter informasi yang dia miliki dengan kewenangan Polri mengungkap kejahatan hoax yang mengganggu ketertiban masyarakat.

Amin Rais, telah memulai sesuatu yang salah dan tidak mendidik masyarakat untuk secara iklas menjalankan peran dan fungsi kontrol yang partisipatif dalam penegakan hukum tanpa pamrih. Disini publik mempertanyakan dimana posisi Amin Rais sebagai Pendidik/Akademisi, dimana posisi Amin Rais sebagai tokoh Partai Politik yang seharusnya menjalankan peran pendidikan politik bagi masyarakat yang harus dijalankan oleh Tokoh Partai Politik.

Ketika peran itu disalahgunakan oleh Amin Rais untuk sesuatu yang kontraproduktif, tidak mendidik bahkan tidak mencerahkan masyarakat, maka masyarakat akan menilai Amin Rais terlalu pragmatis ketika memiliki informasi tentang tindak pidana korupsi dan penegakan hukum.

Penulis :  Petrus Selestinus, Pengurus Nasional Ormas HARIMAU JOKOWI, Koordinator TPDI.