Home Berita AICHR ASEAN Dorong NTT Jadi Percontohan Perang Atas Perdagangan Manusia

AICHR ASEAN Dorong NTT Jadi Percontohan Perang Atas Perdagangan Manusia

223
0

Focus Indonesia News – Untuk pertama kali dalam sejarah Wakil Indonesia untuk AICHR (Komisi Hak Asasi Manusia Antar Pemerintah ASEAN), Dr. Dinna Wisnu, mendorong secara konkrit pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) hingga ke level daerah.

Ini merupakan tahun ketiga Dr. Dinna secara aktif memantau situasi lapangan dan berupaya membangun kerjasama di level daerah, nasional dan regional hingga akhirnya mengambil jalan secara khusus perhatian bagi Nusa Tenggara Timur didorong sebagai daerah percontohan pemberantasan TPPO.

Dikabarkan sebelumnya, Perdagangan Orang di Nusa Tenggara Timur jadi perhatian ASEAN. Diterima redaksi (11/10/2018) melalui Siaran Pers tertanggal 10 Oktober 2018, PADMA Indonesia menerangkan wakil Indonesia untuk Komisi HAM Antar Pemerintah ASEAN (AICHR) memberi perhatian kepada Nusa Tenggara Timur dalam pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)”

Dalam kurun waktu kurang dari 10 tahun, Indonesia tidak hanya menjadi negara pengirim korban dan tempat transit, tetapi juga menjadi negara tujuan bagi pelaku perdagangan orang untuk memperdagangkan para korban dari luar Indonesia.

Dicantumkan, Polda NTT mencatat sejak Januari-Juli 2018 telah menangani 25 kasus TPPO dengan korban 37 orang. Sementara itu data yang masuk kepada Wakil Indonesia untuk AICHR dari LSM PADMA sejak 1 Januari 2018 hingga 6 Oktober 2018 ada 86 jenazah pekerja migran asal Nusa Tenggara Timur, tidak menutup kemungkinan mereka adalah korban TPPO.

Di Nusa Tenggara Timur hampir selalu ada korban meninggal dunia atau disiksa, padahal sejumlah program pelayanan satu atap sudah ada guna memotong jalur-jalur non-prosedural untuk berangkat bekerja ke luar negeri.

Laporan yang masuk ke AICHR, Indonesia sangat memprihatinkan. Melalui NTT Dr. Dinna sedang mengupayakan jalur komunikasi penyelesaian masalah perdagangan orang yang lebih efektif dengan Malaysia dan negara-negara ASEAN yang lain.

Isu pemberantasan TPPO berbasis Hak Asasi Manusia adalah salah satu program prioritas AICHR sejak tahun 2016 dan inisiatornya adalah Wakil Indonesia di AICHR. Sejak November 2015 dilahirkan Konvensi ASEAN Anti Perdagangan Orang Khususnya Perempuan dan Anak (ACTIP, ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children), berkat kegigihan AICHR sudah 9 negara ASEAN, kecuali Brunei Darussalam yang meratifikasi Konvensi Tersebut.

Dengan ratifikasi Konvensi maka dasar hukum untuk menjamin penegakan hukum yang adil dan efektif bagi pelaku, melindungi dan membantu korban berdasarkan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan memajukan kerjasama antar negara pihak di ASEAN telah kuat.

ACTIP resmi diterapkan per Maret 2017 dengan dikawal oleh AICHR bersama jajaran penegak hukum ASEAN yang tergabung dalam SOMTC (Senior Official Meeting on Transnational Crime). Di ASEAN sudah ada kesepakatan pendekatan berbasis Hak Asasi Manusia dalam pemberantasan TPPO.

Tahun 2018 ini masuk ke implementasi program di tataran daerah, tahun-tahun selanjutnya kegiatan regionalnya melibatkan dan mempertimbangkan situasi pemangku kepentingan di level daerah.

Pada 14 Oktober 2018 akan diadakan Dialog Publik yang melibatkan Kementerian/Lembaga Daerah, tokoh masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat serta insan pers untuk memperkenalkan pendekatan berbasis HAM dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang.

Acara akan dibuka oleh Gubernur NTT Viktor Laiskodat. Pada 15 Oktober 2018 akan diadakan pelatihan bagi aparat penegak hukum dari Polres dan Polda dari wilayah-wilayah NTT

Indonesia memiliki Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) UU No. 21/2007. Implementasi UU tersebut dikuatkan dengan ratifikasi ACTIP yang dituangkan dalam Undang Undang No. 12/2017.

Menurut Dr. Dinna, AICHR Indonesia mengupayakan agar berhasil memberantas perdagangan manusia dan NTT dapat menjadi daerah percontohan yang dibanggakan, dengan kerjasama baik antar kelompok dan juga dengan negara-negara ASEAN dalam memerangi kejahatan keji TPPO. (Sumber PADMA / info / dinnawisnu@gmail.com / Red)