Home Berita TPDI Serukan KPK Ambil Alih Dugaan Korupsi dan Kasus Gratifikasi Di Ende

TPDI Serukan KPK Ambil Alih Dugaan Korupsi dan Kasus Gratifikasi Di Ende

760
0
TPDI, Petrus Selestinus
TPDI, Petrus Selestinus

Jakarta Focus Indonesia News – Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus dalam keterangan Pers di Jakarta (10/9/2018) kepada Redaksi Media ini menegaskan sikap pernyataan TPDI terhadap kasus Gratifikasi Anggota DPRD Ende serta dugaan kasus-kasus korupsi di Kabupaten Ende-Nusa Tenggara Timur.

“KPK RI segera ambilalih karena Penyidikan di Polres Ende yang sudah memakan waktu 3 Tahun tanpa hasil. Sementara bukti-bukti sudah sangat kuat termasuk pengakuan para Anggota DPRD Ende sendiri. Tiga Tahun Penyidikan tanpa hasil? Itu hanya untuk melahirkan KKN baru antara Penyidik dan Anggota DPRD yang terlibat bahkan mungkin Bupati Ende Marsel Petu juga. Artinya penyidikan yang sekarang jalan diduga bertujuan melindungi pelaku yang sebenarnya”, ungkap Koordinator TPDI, Petrus Selestinus dalam keterangan Pers resminya di Jakarta.

Sebelumnya dikabarkan, Laporan kontributor berita Kabupaten Ende (Flores) Provinsi Nusa Tenggara Timur memastikan bahwa pada tanggal 7 September 2018, dua orang Anggota Komisi Pemberantas Korupsi menjejakan kaki di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende.

Dipastikan kehadiran KPK RI di Kantor DPRD Ende sekitar pukul 13.00 wita dan disambut Ketua DPRD Ende Herman Yosef Wadhi bersama Wakil Ketua DPRD Ende Erik Rede bersama sejumlah Anggota DPRD Lainya dan Sekwan Abraham Badu. 

Pantauan wartawan di Kota Ende, usai menerima kehadiran KPK, berlangsung pertemuan tertutup di ruang kerja Ketua DPRD Ende.

Dirangkum Redaksi, KPK RI melalui Alfi Rachman Waluyo unit kosumga mengatakan kedatangannya di Kabupaten Ende adalah rencana aksi pencegahan korupsi terintergrasi terhadap pengelolah anggaran, pengadaan barang dan jasa serta perijinan. 

Ditambahkan, pendampingan KPK merupakan upaya pencegahan  korupsi. 

Menjawab pertanyaan awak media terkait praduga kasus-kasus korupsi di Kabupaten Ende, secara khusus juga terkait dugaan gratifikasi yang melibatkan tujuh oknum anggota DPRD Ende, KPK RI melalui penegasan Alfi Rachmad Waluyo menerangkan gratifikasi merupakan pemberian berkaitan dengan jabatan penyelenggara negara dan secara ketentuan setiap pemberian harus dilaporkan kepada KPK selama 30 hari namun lewat dari waktu yang ditentukan, jika tidak maka berpotensi pidana. 

Apakah kehadiran KPK RI di Kantor DPRD Kabupaten Ende (Flores) juga sebagai signal KPK RI telah mencium aroma berseliweran tentang Kabupaten Ende? Terhadap ini masih terus diikuti fakta dan peristiwa lanjutan oleh Komisi Pemberantas Korupsi yang juga memasang target Anti Korupsi sebagai focus primer dalam memberantas extra ordinary crime di bawah kolom Bangsa Indonesa. (Tim / Red)