Home Berita TPDI Sebut Hashtag 2019 Ganti Presiden adalah Bentuk Makar

TPDI Sebut Hashtag 2019 Ganti Presiden adalah Bentuk Makar

656
0
Petrus Selestinus
Petrus Selestinus

Focus Indonesia News – Koordinator TPDI dan Advokat Peradi asal Flores, Nusa Tenggara Timur, Petrus Selestinus sebutkan keterkaitan alasan publik wajib menolak Hashtag 2019 Ganti Presiden dengan aspek yuridis/hukum sebab sesungguhnya ada keterkaitan gerakan tersebut di luar mekanisme konstitusi.

Penegasan Tim Pembela Demokrasi Indonesia melalui Koordinatornya dilkutip redaksi media ini atas keterangan Petrus Selestinus kepada redaksi (5/9/2018).

Pertama, kata Petrus Selestinus, karena gerakan 2019 ganti presiden adalah gerakan di luar mekanisme konstitusi, khususnya pasal 8 UUD 1945.

Berikutnya, gerakan 2019 Ganti Presiden tidak didukung dengan alasan obyektif dan konstitusional karena realitasnya Presiden Jokowi sendiri tidak berada pada posisi mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya.

Selanjutnya, kewenangan mengganti Presiden hanya ada di tangan MPR dan tidak dapat disubstitusikan kepada siapapun, dan yang menggantikan jadi Presiden adalah Wakil Presiden yaitu Jusuf Kalla.

“Publik sadar betul bahwa kita tidak sedang berada pada momentum Ganti Presiden, hashtag 2019 Ganti Presiden adalah tindakan menyamarkan supaya terkesan seolah-olah hashtag 2019 Ganti Presiden ini identik dengan Pilpres 2019, padahal tidak. Kita justru sedang berada pada momentum memilih Presiden dan Wakil Presiden dari Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik, yaitu Presiden Jokowi-Kiyai Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno untuk 2019. Oleh karena itu sekali lagi Hashtag 2019 Ganti Presiden menjadi Inkonstitusional”, ungkap Selestinus.

Menurut dia, Penggerak hashtag 2019 Ganti Presiden tidak memiliki legal standing, tidak memiliki kekuasaan dan wewenang untuk Ganti Presiden 2019. Sebab kewenangan Ganti Presiden berada pada MPR RI, hanya dengan alasan jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya, sesuai amanat pasal 8 UUD 1945.

Hashtag 2019 Ganti Presiden adalah gerakan makar dan memenuhi unsur delik makar, karena bertujuan mengganti Presiden 2019 di luar mekanisme konstitusi. Hashtag 2019 Ganti Presiden adalah ajakan untuk makar, karena itu wajib hukumnya untuk ditolak.

Karena itu, TPDI menegaskan masyarakat jangan terkecoh dengan gerakan 2019 Ganti Presiden. (red/)