Home Berita Tindak Korupsi,22 Anggota DPRD Malang Diringkus KPK

Tindak Korupsi,22 Anggota DPRD Malang Diringkus KPK

427
0

Focus Indonesia News – Sebanyak 22 Anggota DPRD Kota Malang Provinsi Jawa Timur dipastikan telah diringkus Komisi Pemberantas Korupsi pada Senin, 3 September 2018.  Penyidik KPK menetapkan dan menahan Jilid III puluhan Anggota DPRD Kota Malang dalam kasus perbuatan Korupsi Suap Pembahasan APBD Kota Malang Tahun Anggaran (TA) 2015, setelah seblumnya menjalani pemeriksaan di Mapolres Malang, Sabtu, 1 September 2018, berikutnya dilanjutkan pemeriksaan di gedung KPK, Senin, 3 September 2018.

Rangkuman redaksi media ini, gurita korupsi di Kota Malang telah memasuki babak sapu bersih dengan menoreh catatan Wali Kota Malang bersama 41 dari 46 Anggota DPRD Kota Malang masuk penjara usai terjerat kasus tindak pidana Korupsi. Sebuah record perbuatan masif sekaligus keberhasilan KPK membabat habis gurita perbuatan korupsi yang dipertontonkan di gedung-gedung megah di balik lipstik politik panggung kekuasaan dan jabatan di bawah payung hukum NKRI ini.

Puluhan tersangka elit daerah Malang ini dipastikan ditahan di beberapa Rumah Tahanan Negara berbeda selama 20 hari guna dilakukan proses Penyidikan lebih lanjut. Demikian ditegaskan Juru Bicara KPK, Febri Diansyah (Dikutip Merdeka.com, Senin 3 September 2018-Berita Korupsi.com).

Terhadap peristiwa ini, Ketua DPRD Kota Malang Abdulrahman, sebagai pengganti Ketua DPRD sebelumnya, Mohc. Arif Wicaksono (sudah divonis pidana penjara selama 5 tahun dalam kasus ini pula) saat dihubungi wartawan media ini, Senin, 3 September 2018 mengungkapkan bahwa puluhan Anggota DPRD Kota Malang benar telah diringkus KPK RI.

Berdasarkan data yang dihimpun media dalam negeri, sejauh ini KPK telah menetapkan 41 dari 46 jumlah Anggota DPRD Kota Malang masa bhakti 2014 – 2019. Sebelumnya pada Jilid I, KPK RI telah menetapkan Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arif Wicaksono, dan divonis pidana penjara 5 tahun.

Berikutnya, sebanyak 18 orang ditetapkan sebagai Tersangka Jilid II yang saat ini sedang menajalani proses persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya, diantaranya terdiri dari Wakil Ketua DPRD, Ketua Komisi dan  Ketua Fraksi.

Ke-18 terdakwa ini yakni Sulik Lestyowati (Ketua Komisi A/Demokrat), Abd. Hakim (Ketua Komis B/PDIP), Bambang Sumarto (Ketua Komisi C/Golkar), Imam Fauzi (Ketua Komisi D/PKB), Syaiful Rusdi (Fraksi PAN) dan Tri Yudiani (Fraksi PDIP) (satu perkara).

Dan terdakwa Rahayu Sugiarti (Wakil Ketua/Partai Golkar), Ya’quban Ananda Gudban (Ketua Fraksi Hanura-PKS), Hery Subiantono (Ketua Fraksi Demokrat), Heri Pudji Utami (Ketua Fraksi PPP-Nasdem), Abdul Rahman (Fraksi PKB). dan Sukarno selaku Ketua Fraksi Golkar (satu perkara).

Serta terdakwa Suprapto (Ketua Fraksi PDIP), Sahrawi (Ketua Fraksi PKB), Mohan Katelu (Ketua Fraksi PAN), Slamet (Ketua Fraksi Gerindra), H.M. Zainuddin AS (Wakil Ketua/PKB) dan Wiwik Hendri Astuti, Wakil Ketua/Partai Demokrat (satu perkara)

Sementara untuk pihak Pemerintah kota Malang, inilah daftar orang yang sudah ditetapkan menjadi tersangka/terdakwa dan sudah divonis pidana penjara, diantaranya Jilid I Jarot Edy Sulistyono selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Pembangunan Perumahan Rakyat (PUPPR), dan Jilid II Moch. Anton selau Wali Kota Malang periode 2013 – 2018. Keudanya divonis pidana penjara masing-masing selama 2 tahun.

Sehubungan dengan kasus tindak pidana korupsi ini, bagaimanakah nasib Cipto Wiyono selaku Sekda saat itu, dan Teddy Sijadi Soemama, selaku Kepala Bidang PUPPR Kota Malang, yang berperan penting terkait pengumpulan duit sebesar Rp 900 juta, yang diserahkan ke anggota DPRD melalui Moch. Arif Wicaksono sebesar Rp 700 juta dalam  pembahasan Perubahan APBD Kota Malang TA 2015,  sementara yang Rp 200 juta diterima Cipto Wiyono dari Teddy Sujadi Soemama. Belum lagi para rekanan pada lingkungan Dinas PU yang selaku sumber uang?

Berikut catatan singkat terkait penanganan perkara bumi hangus ini. Berawal pada tanggal 25 Juni 2015, bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Kota Malang, dilakukan Rapat Paripurna I dengan agenda penyampaian sambutan Walikota Malang dalam menghantar Konsep Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Malang dengan DPRD Kota Malang tentang Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD TA 2015.

Dalam pembahasan tersebut, dibahas juga tentang anggaran kegiatan pokok-pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD yang hasilnya, setiap anggota DPRD mendapatkan anggaran sebesar Rp 200 juta untuk dimasukkan pada Dinas PUPPB Kota Malang yang seluruhnya sebesar Rp 9 milliar. Terkait anggaran Pokir tersebut, Ketua DPRD Moch. Arief Wicaksono mengadakan pertemuan dengan pimpinan DPRD, yaitu terdakwa l Rahayu Sugiarti, Wiwik Hendri Astuti, H.M Zainuddin AS dan para Ketua Fraksi, yaitu terdakwa II Ya’qud Ananda Gudban, terdakwa III Heri Subiantono, terdakwa IV Sukarno, terdakwa V Hery Pudji Astuti, Suprapto, Mohan Katelu, Salamet, Sahrawi serta dihadiri Ketua Komisi C Bambang Sumarto di ruangan Ketua DPRD Kota Malang, terkait usulan kegiatan pokok-pokok pikiran yang ada di Dinas PUPPB Kota Malang, dan menyepakati bahwa anggota DPRD tidak usah mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan pekerjaan pokir di Dinas PUPPB yang diusulkan oleh Konstituen, dan sebagai penggantinya akan diberikan imbalan fee dengan istilah ‘uang pokir’ dengan besaran 10 persen dari nilai kegiatan anggaran pokir atau sebesar Rp 900 juta.

Pada tanggal 6 Juli 2015, sebelum dimulainya rapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Malang dan pendapat Fraksi-fraksi terhadap Konsep Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Malang dan DPRD Kota Malang tentang KUA dan PPAS Perubahan APBD TA 2015, Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arief Wicaksono, terdakwa l Rahayu Sugiarti, Wiwik Hendri Astuti, H.M Zainuddin AS dan para Ketua Fraksi DPRD Kota Malang, yaitu terdakwa Il Ya’qud Ananda Gudban, terdakwa III Heri Subiantono, terdakwa IV Sukarno, terdakwa V Hery Pudji Astuti, Suprapto, Mohan Katelu, Salamet, dan Sahrawi melakukan pertemuan dengan Walikota Malang Moch. Anton, Wakil Walikota Malang Sutiadji, dan Sekretaris Daerah Kota Malang Cipto Wiyono bertempat di ruangan Ketua DPRD Kota Malang.

Pada pertemuan tersebut, Moch. Arief Wicaksono dan Suprapto menjadi juru bicara para Ketua Fraksi yang mewakili seluruh anggota DPRD Kota Malang, meminta kepada Walikota Malang Moch. Anton untuk memberikan uang imbalan fee pembahasan Rancangan Perubahan APBD TA 2015 dengan istilah ‘uang pokir’ kepada anggota DPRD Kota Malang, agar pembahasan berjalan lancar dan tidak ada halangan dari Anggota DPRD Kota Malang sehingga dapat disetujui.

Atas permintaan tersebut, Moch Anton menyanggupi dengan memerintahkan Cipto Wiyono untuk menyiapkan ‘uang pokir’ dimaksud. Setelah pertemuan di ruangan Ketua DPRD tersebut, Moch. Arief Wicaksono membicarakan kembali dengan Moch. Anton secara berdua saja, agar Moch. Anton memenuhi permintaan uang oleh anggota DPRD tersebut, dan Moch Anton menyanggupinya.

Hal itu disampaikan kepada seluruh anggota DPRD Kota Malang dan seluruh anggota DPRD Malang menyetujuinya. Selanjutnya Cipto Wiyono meminta Jarot Edy sulistyono untuk memerintahkan Teddy Sujada Sumama selaku Kepala Bidang PUPPB Kota Malang untuk menemui dirinya. Setelah Teddy Sujada Sumama menghadap, Cipto Wiyono meminta Teddy Sujada Sumama untuk mengumpulkan uang dari para rekanan atau kontraktor pada Dinas PUPPB  Kota Malang sebesar Rp 900 juta, yang mana uang sebesar Rp 700 juta diserahkan kepada Moch. Arif Wicaksono, dan uang Rp 200 juta diserahkan kepada Cipto Wiyono.

Atas permintaan tersebut, Teddy Sujada Sumama melaporkannya kepada Jarot Edy Sulistyono, dan diperintahkan untuk melaksanakannya. Setelah uang terkumpul sebesar Rp 900 juta, pada tanggal 13 Juli 2015 pagi hari, Teddy Sujada Sumama menyerahkan uang pokir kepada Jarot Edy Sulistyono di kantor Dinas PUPPB Kota Malang Jalan Bingkil No 1 Kota Malang. Selanjutnya, Jarot Edy Sulistyono melaporkan kepada Cipto Wiyono.

Pada tanggal 14 Juli 2015 sekitar pukul 13.00 WIB, Moch. Arif Wicaksono menghubungi Cipto Wiyono, meminta realisasi uang pokir untuk anggota DPRD Kota Malang, yang kemudian Cipto Wiyono menyampaikan bahwa uang akan segera diserahkan oleh Jarot Edy sulistyono. Sekitar pukul 14.00 WIB, atas perintah Cipto Wiyono, Jarot Edy Sulistyono menghubungi Moch. Arif Wicaksono, menanyakan ke mana penyerahan uang pokir sebesar Rp 700 juta. Kemudian Moch. Arif Wicaksono meminta agar uang Pokir diserahkan di rumah dinasnya Jalan Panji Suroso No 7 Kota Malang dengan terlebih dahulu dipisahkan jatah untuk dirinya sebesar Rp 100 juta, dan untuk seluruh anggota DPRD Kota Malang sebesar Rp 600 juta dibungkus tersendiri. Kemudian,  pada pukul 14.24 WIB, Moch. Arif Wicaksono menyampaikan kepada Bambang Sumarto, bahwa uang pokir dari Moch. Anton akan segera diterima.

Sekitar pukul 15.00 WIB, Jarot Edy Sulistiyono meminta Teddy Sujadi Soemama untuk menyerahkan uang sebesar Rp 700 juta kepada Moch. Arief Wicaksono, dan uang sebesar Rp 200 juta kepada Cipto Wiyono. Kemudian Tedy Sujadi Soemama menyerahkan uang sebesar Rp 700 juta yang terbungkus dalam kardus kepada Moch. Arief Wicaksono di rumah dinasnya, dan Rp 200 juta kepada Cipto Wiyono di rumah dinasnya, namun Cipto Wiyono tidak berada di tempat sehingga Teddy Sujadi Soemama menyerahkan uang tersebut melalui staff Cipto Wiyono yang berada di rumah dinas.

Setelah mendapat laporan penyerahan “uang pokir”, Cipto Wiyono melaporkannya kepada Moch. Anton. Setelah Moch. Arief Wicaksono menerima uang tersebut, Moch. Arief Wicaksono kemudian memberitahukan kepada Suprapto, bahwa “uang pokir” sebesar Rp 700 juta sudah diterima, dan meminta Suprapto datang ke rumah dinasnya. Setelah Suprapto datang, Moch. Arief Wicaksono meminta Suprapto untuk menghubungi para Ketua Fraksi DPRD Kota Malang supaya datang ke rumah dinasnya untuk membagi-bagi “uang pokir” kepada seluruh anggota DPRD Kota Malang.

Setelah para anggota DPRD Kota Malang menerima uang tersebut, proses pembahasan Perubahan APBD Kota Malang TA 2015 berjalan lancar tanpa ada hambatan dari para anggota DPRD Kota Malang. Sehingga pada tanggal 22 Juli 2015, dapat dilaksanakan kegiatan penyampaian Pendapat Akhir Fraksi DPRD Kota Malang terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pembahan APBD TA 2015 yang pada pokoknya, menyetujui Rancangan Perubahan APBD TA 2015 menjadi APBD-P TA 2015 Kota Malang sebagaimana dituangkan dalam Keputusan DPRD Kota Malang Nomor: 188.4/48/35.73.201/2015 tanggal 22 Juli 2015 tentang Persetujuan Penetapan Recangan Peraturan Daerah Kota Malang Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Beianja Daerah Tahun Anggaran 2015 yang ditandatangani oleh Moch. Arief Wicaksono selaku Ketua DPRD Kota Malang.

Dalam fakta persidangan yang terungkap, bahwa terjadinya keributan di antara para anggota Dewan yang terhormat itu bukan karena tidak kebagian “fulus”, melainkan karena pembagian yang tidak merata. Ada anggota Dewan yang menerima Rp 12.5 juta, dan ada pula yang menerima Rp 15 juta, dan bahkan ada yang menerima Rp 17.5 juta. Sehingga Ketua DPRD sempat diancam akan didemo dengan cara menginap di rumah ketua DPRD malam itu.

Untuk mengatasi hal tersebut, Ketua DPRD Moch. Arif Wicaksono pun akhirnya menambah “fulus” ke anggota Dewan itu sebesar Rp5 juta. Pada hal, uang yang diterima anggota DPRD melalui Ketua adalah 10 persen dari Rp 9 milliar anggaran Pokir (Pokok-pokok Pikiran) yang setiap anggota memperoleh anggaran Pokir sebesar Rp200 juta.

Ternyata tidak hanya uang Pokir yang dibagi-bagi anggota Dewan yang terhormat ini. Melainkan ada juga uang sampah sebesar Rp 300 juta dan penerimaan uang pada tahun 2014 dalam pembahasan APBD Kota Malang TA 2015 sebesar Rp 5.5 milliar. Sehingga uang “haram” yang diabgi-bagi para politikus ini adalah uang Pokir sebesar Rp 700 juta, uang sampah Rp 300 juta dan uang pembahasan APBD murni sebesar Rp 5.5 milliar. Dan uang “haram” itulah yang dibagi bersama.

Tak salah bila KPK menyeret seluruh anggota DPRD Kota Malang dan pejabat Pemkot Malang lainnya yang terlibat dalam kasus ini, seperti mantan Sekda Kota Malang Cipto Wiyono dan Teddy Sujadi Soemama yang berperan penting mengumpulkan uang pokir itu, dan kemudia diserahkan ke DPRD melalui Ketua DPRD Moch. Arif Wicasono.

Apa lagi Cipto Wiyono yang mengakui dihadapan Majelis Hakim, bahwa dirinya menerima uang sebesar Rp 200 juta dari Teddy Sujadi Soemama, bagian dari uang yang terkumpul sebesar Rp 900 juta. Sehingga yang diserahkan ke DPRD melalui Moch. Arif Wicaksono sebesar Rp700 juta.

Belum lagi para “donator” dari kalangan kontraktor sebagai sumber terkumpulnya duit Rp 900 juta itu. Apakah para kontraktor itu akan diminta pertanggungjawaban hukum?

Para terdakwa itu, selain melanggar Pasal 5 angka 4 dan 6 UU RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) juncto Pasal 400 ayat (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD juncto UU RI Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, terlebih melanggar UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Koresponden Redaksi Berita Korupsi.Com – Jnn – Redaksi Larantuka News – Focus Indonesia – Red /)