Home Berita Temuan BPK RI, Ada Ketidakpatuhan Pemda Ngada Kelolah Uang Negara

Temuan BPK RI, Ada Ketidakpatuhan Pemda Ngada Kelolah Uang Negara

1073
0

Ngada News – Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2017 dinyatakan Wajar Dengan Pengecualian. Sejumlah pokok hasil pemeriksaan di terangkan BPK RI Perwakilan Nusa Tenggara Timur untuk segera ditindaklanjut.

Dikabarkan sebelumnya, Pengelolaan Dana BOS di Ngada jadi temuan BPK RI. Berikutnya, BPK RI melalui Perwakilan NTT merekomendasikan kepada Bupati Ngada agar menginstruksikan Kepala Dinas terkait memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Sekolah dan Bendahara pada Satuan Pendidikan Dasar di Kabupaten Ngada terkait, dan selanjutnya agar melakukan Pengeluaran Dana BOS sesuai dengan DPPA yang ditetapkan dan melaporkan penerimaan dan penggunaan dana selain BOS untuk dicatat dalam laporan keuangan’, demikian penegasan poin satu rekomendasi BPK RI untuk Kabupaten Ngada terkait temuan dana BOS.

Dikutip redaksi media ini, Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI ditemukan juga ketidakpatuhan Pemda Ngada dalam pengelolaan keuangan negara sebagai berikut, mekanisme pemberian bantuan sosial tidak sesuai ketentuan sebesar Rp. 403.728.000,00 dan melebihi standar sebesar Rp.1.214.000.000,00. Berikutnya lagi-lagi muncul adanya kesalahan penganggaran sebesar Rp.222.500.000,00.

Berikutnya, Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI ditemukan juga ketidakpatuhan Pemda Ngada dalam pengelolaan keuangan negara, pengadaan dua paket pekerjaan peningkatan jalan pada Dinas PU dan Penataan Ruang serta terjadi kelebihan pembayaran senilai Rp. 223.521.734,22.

Rangkuman redaksi, BPK RI menurunkan rekomendasi ini sebagaimana diterangkan LHP atau Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Nomor 29a/LHP/XIX.KUP/08/2018 ; 29b/LHP/XIX.KUP/08/2018 dan 29c/LHP/XIX.KUP/08/2018, masing-masing tertanggal 15 Agustus 2018, ditandatangani Kepala Perwakilan, Edward C.H. Simanjuntak, SE.,MSc., atau sebagaimana fakta sidang LKPJ Bupati Ngada Tahun 2017 yang digelarAgustus 2018 di ruang sidang paripurna DPRD Ngada, Flores-Nusa Tenggara Timur.

Dipastikan temuan ini adalah bagian dari deretan temuan dan rekomendasi lainnya terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada. Awak media masih terus mengumpulkan bahan keterangan liputan lapangan. (red/)