Home Berita Spanduk Demo Di Ngada: DPRD, Mana Bupati Kami

Spanduk Demo Di Ngada: DPRD, Mana Bupati Kami

3431
0

Focus Indonesia News – Sebelumnya dikabarkan Ngada, Flores, GRPK menyampaikan permohonan izin demo peduli Marianus Sae. Sementara itu, pihak Polres Ngada, Flores Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Waka Polres Ngada Kompol Surya Wiryawan, SH saat dihubungi Redaksi (6/9/2018) membenarkan adanya Surat Pemberitahuan Unjuk Rasa Damai, tertanggal 6 September 2018 di Bajawa, Flores dan  dipastikan Polri melakukan pengamanan atas aksi unjuk rasa dimaksud.

“Surat pemberitahuan unjuk rasa damai hari ini sudah diberikan kepada ybs, kita dari Res Ngada melaksanakan pengamanan kegiatan aksi damai”, ungkap pihak Polres Ngada melalui Waka Polres Ngada Kompol Surya Wiryawan, SH lewat pesan singkat yang diterima redaksi pagi ini (6/9/2018).

Konfirmasi Redaksi perihal informasi legalitas forum pengunjuk rasa (6/9/2018) apakah diduga forum bentukan atau forum legal terdaftar, pihak Polres Ngada masih mendalami terkait hal ini.

Forum unjuk rasa bernama Gerakan Rakyat Peduli Keadilan Bagi Bupati Ngada Marianus Sae (GRPK) dengan Koordinator GRPK atas nama Longginus Siga dengan keterangan alamat, Kampung Bosiko Watujaji.

Pelaksanaan Aksi tertanggal 6 September 2018, waktu Pkl 09.00-14.00 wita. Tujuan Gedung DPRD Ngada.

Sebagaimana disaksikan Wartawan di lapangan, para pengunjuk rasa berjalan sesuai rute yang sudah diturunkan dengan pengamanan pihak Polri, Polres Ngada. Sejumlah tulisan pada spanduk kertas nampak berisikan seruan “DPRD Ngada di mana Bupati kami” (lihat gambar foto berita).

Pergerakan kelompok pengunjuk rasa menuju Gedung DPRD Ngada guna menyuarakan aspirasi terkait Marianus Sae yang saat ini sudah memasuki sidang tuntutan 10 Tahun Penjara oleh JPU KPK.

Berikut rangkuman redaksi terkait perkara Bupati Ngada non aktif Marianus Sae. Persidangan Perkara pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) dengan Terdakwa Bupati Ngada Non Aktif Marianus Sae di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya (31/8/2018) akhirnya memasuki tahapan penuntutan.

Persidangan dipimpin Majelis Hakim, Ketua H.R. Unggul Warso Murti. Tuntutan dibacakan Tim Jaksa Penuntut Umum KPK, Ronald Woworunto dan kawan-kawan.

Terdakwa Bupati Ngada Non Aktif Marianus Sae dituntut Penjara 10 Tahun, denda Rp. 300.000.000 dan Pencabutan Hak Politik (Hak Memilih dan Dipilih) selama 5 tahun setelah terdakwa selesai menjalani masa hukuman penjara.

Terdakwa Marianus Sae dijerat dengan Pasal 12 huruf a dan Pasal 12 huruf B Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik lndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Rangkuman redaksi, Jaksa Penuntut Umum KPK (JPU) membeberkan Marianus Sae menerima uang sebesar Rp. 5.937.000.000. Dari Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming Rp 2.487.000.000 dan dari Albertus Iwan Susilo alias Baba Iwan selaku Direktur Utama PT. Sukses Karya Inovatif sebesar Rp 3.450.000.000. Dipastikan uang yang diterima tersebut berkaitan langsung dengan proyek yang dikerjakan oleh Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming dan Albertus Iwan Susilo alias Baba Iwan.

JPU KPK menerangkan bahwa perbuatan terdakwa adalah telah menerima hadiah atau janji berupa uang secara bertahap yang jumlahnya sebesar Rp 5.937.000.000 (Lima milyar Sembilan ratus Tiga puluh Tujuh juta rupiah) dalam kurun waktu antara Tanggal 7 Februari 2011 sampai 15 Januari 2018.

Berikut rincian uang diungkap JPU KPK yakni dari Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming dan pendiri PT. Flopino Raya Bersatu sebesar Rp. 2.487.000.000, selanjutnya dari Albertus Iwan Susilo alias Baba Iwan selaku Direktur Utama PT Sukses Karya Inovatif sebesar Rp Rp. 3.450.000.000 (Tiga milyar Empat ratus Lima puluh juta rupiah).

Diketahui, patut diduga, pemberian uang tersebut dengan maksud agar terdakwa selaku Bupati memberikan Paket Proyek pekerjaan dalam lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Ngada untuk dikerjakan Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming dan Albertus Iwan Susilo alias Baba Iwan.

Diterangkan, perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Ketentuan Pasal 5 angka 4 dan 6 UU RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Berikutnya, bertentangan dengan Larangan atau sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 76 ayat (1) huruf e UU RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Jaksa Penuntut Umum KPK (JPU) dalam Surat Tuntutan menerangkan bahwa aliran keuangan yang dinikmati Marianus Sae dari Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming sebesar Rp 2.487.000.000,00 (dua milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta rupiah).

Cuplikan kronologi modus perbuatan para pelaku, pada awal Tahun 2011, Marianus Sae (Terdakwa) melakukan pertemuan bersama Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming bertempat di Rumah Kontrakan Terdakwa di Jalan Kuala Lumpur, Kota Bajawa, Kabupaten Ngada. Dalam pertemuan itu Terdakwa meminta sejumlah uang kepada Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming untuk Biaya Operasional Bupati Ngada (Terdakwa) dan kemudian disanggupi Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming.

Kesepakatan kedua pihak adalah bahwa sebagai timbal baliknya, Terdakwa akan membantu Perusahaan milik Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming mendapatkan paket pekerjaan di Lingkungan SKPD Kabupaten Ngada.

Selanjutnya pada Tanggal 07 Februari 2011, Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming membuka rekening di BNI KCP Bajawa berupa Rekening BNI Taplus Bisnis Perorangan Nomor 0213012710 atas nama Wilhelmus Iwan Ulumbu. Selanjutnya terdakwa bertemu kembali dengan Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming di Rumah Kontrakan Terdakwa. Dalam pertemuan itulah Marianus Sae (Terdakwa) menerima 1 (satu) buah kartu Debit BNI Gold Nomor 5371-7628-4001-2202 beserta nomor Personal Identification Number (PIN) dari Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming.

Usai menerima kartu Debit BNI Gold tersebut, selanjutnya secara bertahap Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming melakukan setoran tunai dan ataupun transfer serta pemindah-bukukan ke rekening Nomor 0213012710 atas nama Wilhelmus Iwan Ulumbu dengan besarannya 4 – 5% Nilai Kontrak Pekerjaan yang dikerjakan oleh perusahaannya. Secara seluruhnya berjumlah Rp. 2.487.000.000 (Dua milyar Empat ratus Delapan puluh Tujuh juta rupiah), bersumber dari Keuangan PT. Sinar 99 Permai milik Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming.

Seterusnya, sesuai kesepakatan, sekitar Tahun 2011 – 2017 Perusahaan milik Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming yaitu PT Sinar 99 Permai  dan PT Flopino Raya Bersatu masing-masing mendapat paket proyek pekerjaan Pembangunan Jalan dan Jembatan di Wilayah Kabupaten Ngada.

Berikutnya pada Tanggal 13 Januari 2018 sekitar pukul 08:49:16 WITA, Iwan Ulumbu alias Baba Miming menelepon Marianus Sae (Terdakwa). Dalam percakapan tersebut Iwan Ulumbu alias Baba Miming menyampaikan kembali permintaan proyek pekerjaan di Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2018 kepada Marianus Sae (Terdakwa), berupa kegiatan Pembangunan Jembatan untuk diberikan kepada menantu Iwan Ulumbu alias Baba Miming yaitu Arie Asali. Atas permintaan tersebut, terdakwa menjawab “Oke, nanti kita diskusikan”.

Terungkap, pada Tanggal 23 Januari 2018 sekitar pukul 18:13:01 WITA, Hendrikus Sao Meo selaku Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ngada menghubungi Stefanus Ngai Rema selaku Pengawal Pribadi Marianus Sae (Terdakwa). Dalam percakapan tersebut Hendrikus Sao Meo meminta Stefanus Ngai Rema menyampaikan bahwa Proyek Pekerjaan Dana Alokasi Khusus (DAK) diberikan kepada PT Sinar 99 Permai, yang dijawab Stefanus Ngai Rema dengan ungkapan “Pasti, Jelas“.

JPU KPK juga menerangkan pada Tanggal 5 Februari 2018, Terdakwa melakukan pertemuan dengan Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming dan Hendrikus Sao Meo bertempat di Rumah Dinas Terdakwa di Jalan RA. Kartini, Rt 001/Rw 003, Kelurahan Tanalodu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Flores-NTT. Dalam pertemuan itu Hendrikus Sao Meo memberikan 1 (satu) Iembar kertas ber-kop Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngada, berjudul Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Bidang Bina Marga Tahun Anggaran 2018, tertanggal 21 Desember 2017.

Kemudian terdakwa dan Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming membagi-bagi proyek (Plotting) dengan cara memberi tanda “centang” untuk Proyek yang akan diberikan kepada Perusahaan Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming. Sedangkan tulisan “KSN” untuk proyek yang akan diberikan kepada PT Kencana Sakti Nusantara, dan tulisan “ARI” untuk proyek yang akan diberikan kepada Arie Asali menantu Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming, sesuai dengan permintaan sebelumnya.

Selanjutnya, pada tanggal 6 Februari 2018 sekitar pukul 09:32:37 WITA, Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming kembali menelpon Hendrikus Sao Meo. Dalam percakapan tersebut Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming menyampaikan bahwa proyek Tahun Anggaran 2018 untuk perusahaannya dan menantu sudah disetujui oleh terdakwa dan tidak ada perubahan lagi.

Menindaklanjuti arahan dari Marianus Sae (Terdakwa) masih pada hari yang sama sekitar pukul 10:23:27 WITA, Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming menelepon Siwe Djawa Selestinus selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Ngada.

Dalam percakapan itu Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming menyampaikan arahan Marianus Sae (Terdakwa ) yang telah membagi-bagi (Plotting) Proyek Pekerjaan Tahun Anggaran 2018 di Kabupaten Ngada, lalu disetujui oleh Siwe Djawa Selestinus.

Namun, sebelum Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming mendapatkan proyek tersebut, pada Tanggal 11 Februari 2018, Marianus Sae (Terdakwa) dan Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming diamankan oleh Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan mengamankan 1 (satu) buah Kartu Debit BNI Gold Nomor 5371 7628 4001 2202 atas nama Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming yang dikuasai oleh Marianus Sae. (Sumber: koresponden-Berita Korupsi) **FI-Jn-Tim-Red**