Home Berita PMII Minta BPK NTT Profesional Dalam Pemeriksaan Keuangan Daerah

PMII Minta BPK NTT Profesional Dalam Pemeriksaan Keuangan Daerah

342
0

Focus Indonesia News – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kupang, Nusa Tenggara Timur, Masa Khidmat 2018/2019 meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Nusa Tenggara Timur (NTT) bekerja semakin profesional dan intens dalam melakukan Pengawasan dan pemeriksaan terhadap Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dikutip Redaksi, PMII Cabang Kupang melakukan audiensi serta dialog bersama BPK Perwakilan NTT pada hari Rabu (19/09/2018) dengan tema Upaya BPK Perwakilan NTT dalam Pemeriksaan dan Pengawasan APBD di Provinsi NTT. Kehadiran PMII Cabang Kupang diterima langsung oleh Kasubag Humas BPK Perwakilan NTT, Palti Laitera, S.P.

Menurut Ketua Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kupang, Hasnu Ibrahim, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia adalah salah satu Lembaga Tinggi Negara dalam sistem ketatanegaraan RI yang memiliki kewenangan dalam melakukan pemeriksaan, pengelolaan serta tanggung jawab terhadap keuangan negara sesuai dengan Visi Misi “Menjadi Lembaga Pemeriksa Keuangan Negara yang Bebas, Mandiri, dan Tanggung Jawab dalam keuangan Negara Dalam Rangka Terwujudnya Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan Negara”.

“Praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) terhadap keuangan negara merupakan kejahatan yang memiskinkan bangsa Indonesia pada umumnya dan memiskinkan provinsi NTT pada Khususnya. Kejahatan ini akan dapat dibumihanguskan ketika BPK Perwakilan NTT intens dalam memonitor, mengawal dan mengusut secara tuntas setiap praktek KKN di NTT”, ungkap Ketua Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kupang, Hasnu Ibrahim.

Korupsi Kata Hasnu, suatu tindakan amoral yang dilakukan oleh leader (pemimpin) yang tidak mencerminkan integritas dan profesionalitas dalam pekerjaan, namun yang mereka pikirkan adalah bagaimana cara untuk memperkaya diri serta kolega sehingga mengakibatkan roda pembangunan dan kesejahteraan sosial dinomorduakan.

Agar Anggaran Pembelanjaaan Daerah betul-betul dapat diperuntukkan demi kesejahreraan rakyat NTT, PMII Kupang mendesak agar sikap dan sifat serakah  yang berujung pada tindakan korupsi yang tidak dibenarkan oleh Konstitusi, harus dilawan total dan dibongkar.

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kupang menilai tugas yang dijalankan BPK yang sangat mulia dan penuh resiko harus mendorong tegaknya transparansi, efektif dan efisiensi dari keuangan Regional NTT demi membebaskan Provinsi ini dari keterbelakangan baik moral maupun materil dalam segala bentuk.

Ditambahkan, BPK Perwakilan NTT harus terbuka menerima masukan konstruktif dari semua kalangan, termasuk PMII Kupang sebagai Organisasi Kemahasiswaan dan Kepemudaan yang menyandang status agen sosial dan agen kontrol, agar BPK selalu konsisten dan berkomitmen dalam melaksanakan tuposi berdasarkan amanat UU.

“Sangat jelas dalam Amanat UU No. 15 Tahun 2006 Tentang Lembaga Pemeriksa Keuangan yang Bebas, Mandiri dan profesional. Tentu amanat UU ini sangat perlu dilakukan oleh BPK perwakilan NTT dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi dan nepotisme. PMII Kupang juga perlu menyampaikan dan menyuarakan secara tegas untuk melawan, membongkar dan mengusut tuntas setiap kejahatan yang merugikan bangsa Indonesia dan provinsi NTT, karena KKN merupakan musuh BPK, musuh PMII dan musuh kolektif rakyat NTT”, tegas PMII Kupang.

Disebutkan, akhir-akhir ini kasus Korupsi semakin mencuat dan membumi hampir terjadi di seluruh provinsi dan daerah se Indonesia. Penangkapan massal terhadap Anggota DPRD Kota Malang misalnya menunjukan praktek korupsi sudah dibangun secara berjamaah (berkelompok) dan karena itu pengawasan BPK menjadi salah satu hal yang harus ditingkatkan dan juga harus diawasi publik.

Detiknews 13 September 2018 pukul 17:37 WIB: terdapat 2.357 Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) akan segera dipecat secara tidak terhormat oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Tjahya Kumolo, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Syarifuddin, serta Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana. Terhadap fenomena-fenomena demikian, PMII menilai sangat tepat. Semestinya bukan hanya pemecatan, melainkan harus diberikan hukuman yang seadil-adilnya berdasarkan porsi kasus.

Rangkuman data dan informasi PMII menyebutkan, masih dalam sumber yang sama (detiknews) dari totol ASN 2.357 se-Indonesia, rekapitulasi PNS yang terlibat tipikor berdasarkan daerah di NTT terdapat 183 (5 orang tingkat provinsi dan 178 orang tingkat kabupaten/ kota). Atas realita ini, Provinsi NTT juga merupakan daerah darurat korupsi dan sangat membutuhkan penangan secara serius, agar para pelaku tipikor segera ditangkap.

Kami juga perlu mengapresiasi pernyataan Gubernur Provinsi NTT Victor Bungtilu Laiskodat sebagaimna yang dilansir dalam media 11maret pada pidato hari Minggu di Naka Hotel untuk menghadirkan KPK di NTT demi terwujudnya Birokrasi NTT yang bersih serta bebas KKN.

Sementara itu, Kasubag Humas BPK Perwakilan NTT, Palti Laitera, S.P menyampaikan proficiat atas kehadiran PMII Kupang dengan menyodorkan kajian-kajian empiris terkait Tupoksi dan langkah yang harus diambil oleh BPK perwakilan NTT.

“Perlu saya sampaikan, untuk hari ini adik-adik PMII belum bisa melakukan audiensi secara menyeluruh terkait apa yang menjadi kajian adik-adik, karena para Pimpinan di kantor sedang tugas keluar daerah untuk mengawal dan memeriksa Pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD). Dalam jadwal pertemuam akan kami prioritaskan untuk adik-adik PMII Kupang pada tanggal 26 September 2018”, kata Kasubag Humas BPK Perwakilan NTT Palti Laitera, S.P.  (Sumber: Puskominfo PMII Kupang – Red/)