Home Berita PMII Kupang Serahkan Kajian Empiris Kepada KPU Provinsi NTT

PMII Kupang Serahkan Kajian Empiris Kepada KPU Provinsi NTT

268
0

Focus Indonesia News – Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kupang Masa Khidmat 2018/2019 menggelar dialog dan menyerahkan kajian empiris ke KPU Provinsi NTT pada hari Senin (17/09/2018).

Ketua Umum PC PMII Kupang Hasnu Ibrahim menyampaikan bahwa PMII hadir pada hari ini merupakan bentuk keseriusan PMII dalam turut mengambil bagian sebagai agen sosial dan agen kontrol dengan melihat dinamika yang berkembang baik pada skala regional NTT maupun Nasional.

Hasnu melanjutkan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga negara yang transparan dan independen sesuai Visi/Misi “Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER DAN JURDIL”.

Namun demikian, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya KPU sangat membutuhkan masukan konstruktif dari semua kalangan, termasuk PMII Kupang sebagai elemen muda bangsa Indonesia dalam memberikan kontribusi rill demi kemaslahatan Pemilihan Umun di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Masih menurut Hasnu, gambaran di atas merupakan agenda sekaligus yang menjadi konsentrasi eksistensi dan esensi PMII Cabang Kupang yang bergerak di kawasan Timur Indonesia. Tentu kinerja KPU Provinsi NTT selama ini patut diapresiasi oleh semua kalangan.

Terlepas dari gambaran di atas PMII merasa perlu untuk menyampaikan bahwa praktek demokrasi di Nusa Tengara Timur (NTT) khususnya dan Indonesia pada umumnya mengalami kemunduran dan pencacatan. Dinamika yang berkembang di sekitar lingkungan kita mulai memainkan perannya dengan cara-cara kasar dan tidak terhormat untuk menunjukkan amanat demokrasi secara baik dan sehat. Katakanlah akhir-akhir ini banyak gerakan yang mencederai demokrasi dengan memainkan Politik Uang dan Melontarkan isu-isu SARA. sungguh PMII menilai demokrasi di Negeri ini masih tersandera oleh kehausan kekuasaan, sekiranya NTT tidak mengikuti jejak demokrasi yang buruk tersebut.

Hasnu menegaskan, sangat jelas amanat Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kab/Kota. Dikatakan bahwa “Peraturan KPU melarang partai Politik mengikut sertakan caleg eks-napi, bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme yang merugikan negara dan Rakyat Indonesia”, sebagai kelanjutan dari pedoman ini KPU menjabarkan sebagai berikut :

Sebagai persyaratan pengajuan bakal calon, pimpinan parpol menandatangani dan melaksanakan pakta integritas:
1. Menyatakan bakal calon yang diajukan bukan mantan terpidana berdasarkan kasus yang tidak mencerminkan tipe kepemimpinan bangsa Indonesia.

2. Apabila melanggar, bersedia dikenakan sanksi pembatalan, KPU mencoret caleg eks-napi korupsi yang diajukan oleh parpol.

Namun ironisnya, beberapa parpol yang tidak menerima keputusan KPU ternyata kemudian mengajukan sengketa ke Bawaslu setempat dan hasil putusan Bawaslu pada pokoknya meloloskan caleg eks-napi korupsi untuk dapat kembali mendaftar sebagai caleg dalam pemilu.

Hal ini merupakan suatu kejadian dan permainan kasar yang dekat dengan kekuasaan, sehingga KPU dinyatakan lemah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi. Kejadian yang PMII sebutkan di atas merupakan fakta yang benar-benar ada dan telah terjadi di beberapa provinsi di Indonesia.

Bagaimana dengan KPU NTT? Sejauh ini PMII Kupang melakukan upaya untuk tetap mengawasi kinerja KPU dalam menjalankan tugas secara efektif dan efisien.

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kupang telah menyampaikan sikap dan dukungan terhadap KPU provinsi NTT yang telah dilansir dalam media Vivantt pada bulan lalu, tentu dukungan dan sikap PMII berdasarkan pada kinerja KPU se-NTT.

Berangkat dari agenda sekaligus konsentrasi tersebut di atas, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) cabang Kupang bermaksud malaksanakan berdialog bersama KPU Provinsi NTT terkait beberapa hal berikut:

1. Bagaimana Korelasi Tupoksi KPU provinsi NTT bersama Bawaslu, parpol dan lembaga-lembaga negara lainnya dalam menjaga, memonitor, mengontrol serta mengevaluasi segala proses menjelang Pileg dan Pilpres mendatang?

2. Bagaimana personil yang dipersiapkan oleh KPU NTT menjelang Pileg dan Pilpres 2019?

3. Apa yang telah dilakukan oleh KPU Provinsi NTT dalam mempersiapkan diri menjelang Pileg dan Pilpres 2019?

4. Bagaimana tanggapan dan kejelasan sikap KPU provinsi NTT terkait perayaan Semana Santa yang bertepatan dengan Pileg dan Pilpres mendatang?

5. Apa solusi KPU provinsi NTT dalam menyikapi isu-isu SARA dan Politik Uang yang menjamur sebagai virus pengrusak demokrasi NTT khususnya?

6. Apakah selama menjalankan tugas pokok dan fungsi KPU provinsi NTT pernah mengatasi persoalan yang telah kami sebutkan di atas?

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kupang patut memberikan apresiasi terhadap kinerja komisi pemilihan umum (KPU) provinsi NTT yang tetap konsisten dalam merawat demokrasi dan tetap menjagah marwah demokrasi Indonesia, Sehingga KPU provinsi NTT tetap menjadi lokomotif agen demokrasi Bangsa berdasarkan TUPOKSI nya.

Kedatang Aktifis PMII kupang diterima langsung oleh Kepala Bagian Umum, Logistik dan Keuangan Provinsi NTT.

Mulyadi, SE.M.Si dalam pemaparannya menyampaikan rasa bangga dan ucapan penghormatan terhadap PMII Kupang.

Mulyadi menjelaskan, KPU Menyampaikan rasa permohonan maaf kepada Adik-adik PMII karena pada hari ini Ibu kepala KPU provinsi NTT sedang melaksanakan Tugas di luar daerah yakni di Jakarta. Sehingga, untuk kepastian dari apa yang mejadi kajian dan keinginan adik-adik PMII belum bisa kami sampaikan. Karena yang berwajib untuk memberikan informasi terkait lembaga ini adalah bidang Komisioner.

Tentu kata Mulyadi, masukan konstruktif dari adik-adik PMII sangat kami butuhkan demi perbaikan kinerja KPU provinsi NTT kedepannya. Untuk melanjutkan hasil diskusi pada hari ini adik-adik PMII silakan datang kembali pada tanggal 20 September 2018 dan akan kami prioritaskan. #sumberPuskominfoPMIIKupang (Red/)