Home Berita Persidangan Marianus Sae Terungkap Uang Rp.875Jt Dari Kadis Keuangan WB

Persidangan Marianus Sae Terungkap Uang Rp.875Jt Dari Kadis Keuangan WB

1925
0

Focus Indonesia News – Dikutip Fakta Persidangan dalam perkara OTT Bupati Ngada non aktif Marianus Sae, ditegaskan bahwa Pasal 12 huruf B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adanya penerimaan uang dari Kepala BKD Ngada, Wilhelmus Petrus Bate alias Wempi Bate (WB) sebesar Rp. 875 juta.

Menurut JPU KPK, uang yang diterima terdakwa dari Albertus Iwan Susilo alias Baba Iwan dan Wilhelmus Petrus Bate alias Wempi Bate selaku Kepala BKD Kabupaten Ngada tidak dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sampai dengan batas waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, padahal penerimaan itu tidak memiliki Dasar Hukum yang sah menurut Peraturan Perundangan yang berlaku.

Selain itu, lanjut JPU KPK, bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan Ketentuan Pasal 76 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

JPU KPK Meminta Majelis Hakim Pengadian Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Surabaya untuk menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Marianus Sae dan menyatakan Terdakwa Marianus Sae terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam pasal 12 huruf a dan pasal 12 huruf B Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1)KUHP.

Berikutnya, Terdakwa dituntut dihukum dengan hukuman pidana penjara selama 10 tahun dikurangi masa tahanan, dan membayar denda sebesar Rp300 juta subsider 6 bulan kurungan serta menghukum terdakwa Marianus Sae dalam hal memilih dan dipilih dalam jabatan publik yang diatur dan diselenggarakan oleh pemerintah selama 5 tahun,” demikian keterangan JPU KPK Ronald Woworunto pada akhir surat tuntutan.

Atas surat tuntutan JPU KPK, Ketua Majelis Hakim H.R. Unggul Warso Murti memberikan kesempatan kepada Penasehat Hukum terdakwa Marianus Sae untuk menyampaikan nota pembelaan pada sidang selanjutnya.

JPU KPK Ronald kepada wartawan mengatakan, pengakuan Terdakwa terkait uang yang diterimanya, tidak jujur. Karena Terdakwa memmpergunakan uang-uang yang diterima dari rekanan, dipergunakan bagi kepentingan pribadi Terdakwa.

Sementara terkait pertanggungjawaban hukum dari Kepala BKD (WB) yang memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.875 juta, dimana uang itu adalah hasil pemotongan dari biaya perjalanan dinas dan lembur para pegawai BKD.

Menurut JPU KPK, fakta ini dilaporkan ke Penyidik KPK sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan.

“Benar, kalau uang itu adalah pemotongan dari perjalanan dinas dan lembur. Dan akan kita sampaikan ke penyidik, tentu tidak dapat sekarang kita jelaskan karena harus kita laporkan terlebih dahulu ke penyidik,” tegas JPU KPK Ronald. (Sumber: Berita Korupsi,Co/**-Jn-/ Red)**