Home Berita OTT Dukcapil Ngada Diduga dipetieskan, PADMA Kecam Kinerja Hukum

OTT Dukcapil Ngada Diduga dipetieskan, PADMA Kecam Kinerja Hukum

894
0
TSK Oknum Kadis Dukcapil Ngada
TSK Oknum Kadis Dukcapil Ngada

Focus Indonesia News – Lambatnya Kepastian Hukum atas perkara Tersangka OTT oleh Polres Ngada terhadap Kepala Dinas  Dukcapil menunjukkan ketidak-seriusan Penegak Hukum dalam kinerja penegakan hukum dan pemenuhan rasa keadilan di tengah-tengah Masyarakat.

Demikian seruan Lembaga Hukum dan Ham PADMA Indonesia melalui keterangan Pers yang diterima Redaksi Jakarta (15/9/2018).

“Terlalu berlarut-larut penegakan hukum di daerah hanya akan menyumbangkan kerusakan yang semakin melebar dan hukum akan menciptakan budaya melawan hukum yang baru, sebab penegakannnya tidak berjalan dan bahkan terkesan dipetieskan. Jika masyarakat tidak percaya kepada Aparat Penegak Hukum di Ngada, itu adalah buah dari perilaku penegak hukum sendiri atas berbagai dugaan yang tidak berjalan semestinya”, ungkap Direktur Lembaga Hukum dan Ham PADMA INDONESIA yang dikomandoi Direkturnya Gabriel Goa.

Ditegaskan, PADMA Indonesia terpanggil mendukung kinerja Polri secara profesional dan berintegritas, karena itu Lembaga Hukum dan Ham PADMA INDONESA (Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian Indonesia), meminta Kapolri mendesak Kapolda NTT dan Kapolres Ngada agar segera menuntaskan pembiaran penanganan perkara-perkara di Polres Ngada baik Pidana Umum maupun Pidana Khusus terutama Tindak Pidana Korupsi.

Selanjutnya, PADMA melalui keterangan pers resmi menyatakan, meminta Kapolri mendesak Kapolda NTT dan Kapolres Ngada untuk memberikan sanksi kepada Kasat, Kanit dan Penyidik yang tidak bekerja profesional dan berintegritas dalam penanganan perkara-perkara baik pidana umum maupun pidana khusus apalagi mempetieskan kasus-kasus yang menyangkut Para Pejabat Daerah baik Eksekutif maupun Legislatif.

PADMA Indonesia juga mengajak solidaritas Masyarakat, Lembaga Agama, LSM dan Pers untuk mengawasi kinerja Aparat Penegak Hukum di NTT mulai dari Polri, Jaksa hingga Hakim agar tidak terlibat kongkalikong dengan kaum kuat kuasa dan uang yang terlibat kasus baik pidana umum maupun pidana khusus terutama kasus tindak pidana Korupsi.

Dalam surat Pers PADMA Indonesia, selain mendesak kepastian hukum bagi tersangka OTT, Kadis Dukcapil Ngada, juga mendesak penuntasan penanganan perkara tindak pidana pemalsuan atas LP Tehersia Maya di Polres Ngada, Flores – NTT.

Dikutip Zonalinenews Nusa Tenggara Timur, Usai menjalani proses pemeriksaan sebagai saksi selama sehari penuh di ruang Penyidik Tipikor Polres Ngada, Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Ngada, Fitalis Fole langsung ditetapkan sebagai Tersangka.

Kasat Reskrim Polres Ngada, Ipda Andre Simamora dalam keterangan Pers kepada media di Polres Ngada tanggal 24 April 2018 mengatakan, penetapan status hukum Kadis Dukcapil Ngada dalam hubungan langsung praktek pungutan liar gaji tenaga honorer di Dinas Dukcapil Ngada.

“Setelah melalui berbagai tahapan serta pemeriksaan Saksi, penyidik sudah mengantongi dua alat bukti sah terhadap dugaan pelaku, sehingga status hukum pelaku dalam hal ini Kadis Dukcapil Ngada Fitalis Fole kami tingkatkan menjadi Tersangka. Penetapan ini dalam hubungan langsung dengan perkara yang kami tangani, praktek pungutan liar gaji tenaga honorer pada dinas Dukcapil Ngada”, tegas Kareskrim Polres Ngada, Ipda. Andre Simamora.

Sebelumnya, Kepala seksi sinkronisasi data Dukcapil Ngada telah ditetapkan sebagai tersangka. Sejumlah unsur pada dinas Dukcapil Ngada telah dimintai keterangan oleh Penyidik Polres Ngada, di antaranya dua belas tenaga honorer, bendahara pengeluaran, tambahan beberapa honorer, unsur Kabid dan Kasi dari Dukcapil Ngada. Polres Ngada memastikan perkara ini akan terus dikembangkan dan ditangani hingga tuntas. (Red/)