Home Berita Ketua Golkar NTT Digugat, Badan Hukum Golkar NTT Menjawab

Ketua Golkar NTT Digugat, Badan Hukum Golkar NTT Menjawab

1398
0

Focus Indonesia News – Dikabarkan (4/9/2018) Pers Rilis Pengacara Alfons Loemau, Draft Gugatan Terhadap Melki Laka Lena. Disebutkan, Kuasa Hukum Alfons Loemau telah membuat draft Laporan Polisi terhadap Melki Laka Lena. Demikian kop Pers rilis diterima redaksi media ini (4/9/2018) dan diterima redaksi sebagaimana materi Kuasa Hukum dengan atensi untuk dinaikan sebagai kabar pemberitaan Alfons Loemau.

Diterima Redaksi Larantuka News-Focus Indonesia (5/9/2018), Badan Hukum dan HAM Partai Golkar Provinsi NTT dalam surat nomor: B-01/BAKUMHAM/GOLKAR/NTT/VIII/2018, Perihal Jawaban/Tanggapan Terhadap Somasi/Teguran.

Ditujukan Kepada Yang Terhormat Drs. Alfons Loemau, SH.,M.Bus, Cq. Kantor Kuasa Hukum Geovani Sinulingga dan Partners Graha Teodjoeh Empat, Lantai 2 Jalan Wolter Monginsidi Nomor 15, Kebayoran Baru Jakarta Selatan.

Dikutip Redaksi media ini (5/9/2018), Diterangkan, berdasarkan Surat Tugas DPD Partai Golkar Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor: 165/DPD/GOLKAR/NTT/VIII/2018 tanggal 6 Agustus 2018, kami yang bertanda tangan di bawah ini, adalah BADAN HUKUM dan HAM Partai Golkar Provinsi Nusa Tenggara Timur, bertindak untuk dan atas nama Sdr. Emanuel Melkiades Laka Lena Ketua DPD Partai Golongan Karya Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam merespon somasi/teguran yang dikirim kepada pihak kami, maka melalui kesempatan ini kami menyampaikan jawaban/tanggapan sebagai berikut:

1). Bahwa DPD Partai Golkar Provinsi Nusa Tenggara Timur baru dapat menjawab/memberi tanggapan atas somasi saudara, setelah selesainya berbagai agenda organisasi Partai Golkar terkait dengan urusan proses pencalegkan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2). Bahwa dengan mengacu/mendasari Petunjuk Pelaksana (JUKLAK) DPP Partai Golongan Karya Nomor: 10/DPP/GOLKAR/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017 dan Juklak Nomor: 11/DPP/Golkar/VV/2018 tanggal 31 Mei 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Daftar Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Partai Golkar.

Hal mana yang menjadi pedoman bagi seluruh struktur Kepengurusan Partai Golkar sebagaimana dimaksud, termasuk bagi DPD Partai Golkar Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menjalankan sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku.

Bahwa perlu dijelaskan, bahwa secara khusus untuk DPD Partai Golkar Provinsi Nusa Tenggara Timur memberlakukan “Pola Gotong Royong” bagi Pengurus dan Kader Partai dalam partisipasi membiayai seluruh Kegiatan┬áPartai Golkar Provinsi Nusa Tenggara Timur, termasuk bersama-sama menanggung pembiayaan yakni biaya survey terhadap 1.000 lebih Bacaleg dan kemudian selanjutnya dilakukan seleksi untuk menetapkan menjadi 640 orang Caleg DPRD Kabupaten/Kota se-NTT, 65 orang Caleg DPRD Provinsi NTT dan 13 orang Caleg DPR-RI yang terdiri dari Dapil NTT 1 dan NTT 2.

3). Bahwa Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melaksanakan tugas sesuai kedudukan dan kewenangannya mewakil organisasi dalam menentukan Kebijakan Partai Golkar sesuai tingkatan bersama jajaran DPD Partai Golkar Provinsi Nusa Tenggara Timur, baik untuk kepentingan internal maupun eksternal.

Oleh karena itu, terhadap seluruh proses pencalegan dan keputusannya telah dilaksanakan dengan baik dan telah pula dilaporkan kepada DPP Partai Golkar serta kemudian telah didaftarkan ke KPU secara resmi sesuai tingkatan dan peruntukannya, sehingga proses Pencalegan Partai Golkar telah berjalan sesuai ketentuan yang digariskan oleh DPP Partai Golkar Republik Indonesia.

Surat Partai Golkar Provinsi Nusa Tenggara Timur BAKUMHAM/GOLKAR NTT ditandatangani Badan Hukum dan HAM resmi Fransiskus Dj.Tulung,SH, Nixon P.Y.A Messakh,SH, Beny K.M. Taopan,SH.M.H, Drs.H.R.Tonubessi,SH,M.Hum. (red/)