Home Artikel Analisa Politik: Menimbang Gerakan 2019GantiPresiden

Analisa Politik: Menimbang Gerakan 2019GantiPresiden

337
0

Oleh Anthony Tonggo*

DIMULAI dari sekadar tagar di kaos dan medsos, kini gerakan 2019GantiPresisen sudah bermetamorfosa menjadi sebuah gerakan riil. Forum deklarasinya sudah dan akan digelar di mana-mana. Kini pemerintah (lewat aparat keamanan) dan beberapa elemen masyarakat mulai melakukan pelarangan dan penolakan di mana-mana.

Suara pun terbelah. Ada yang bilang penerintah mulai otoriter, ada yang menganggap ini hal biasa dalam politik, ada yang bilang gerakan itu merupakan ekspresi kebebasan berpendapat, dan ada yang menyalahkan gerakan tersebut.

Pertanyaannya: Apakah gerakan itu wajar atau berbahaya?
****

Arah Gerakan

KETATANEGARAAN Indonesia yang kita sepakati secara konsesus konstitusional hanya mengenal pemilu atau pemilihan presiden (pilpres). Secara hukum, tentu negara demokrasi tidak mengenal adanya ganti presiden.

Dalam pemilu, nuansanya adalah demokrasi. Sedangkan dalam ganti presiden, nuansanya adalah kudeta atau makar. Artinya, dalam gerakan itu, meskipun Jokowi terpilih, Jokowi tetap harus disingkirkan dari kursi kepresidenan. Bila itu yang terjadi, maka gerakan ini adalah gerakan makar atau kudeta (perebutan keluasaan secara inkonstitusional).

Hashtag 2019GantiPresiden menjadi wajar secara konstitusi apabila Jokowi sedang berada di periode kedua, karena regulasi kita melarang adanya presiden lebih dari dua periode. Bila Hashtag 2019GantiPresiden, maka hal itu sama dengan mau melucuti hak konstitusional Jokowi untuk boleh dua periode (bila terpilih kembali).

Dalam gerakan makar atau kudeta, maka salah satu prakondisinya adalah adanya agitasi (menghasut masyarakat). Deklarasi dan kampanye Hashtag 2019GantiPresiden adalah bentuk agitasinya. Masyarakat disiapkan untuk menerima, membenarkan, dan mendukung gerakan itu dimulai dari sekarang hingga klimaksnya di hari H nanti.

Jadi, gerakan itu bukan lagi gerakan politik kebebasan, tapi sudah tergolong menuju makar. Ingat, belum makar, tapi menuju makar!

Makar atau kudeta adalah gerakan yang membunuh demokrasi dan merusak tatanan sistem kenegaraan yang kita sudah bersusah-payah bangun berpuluh-puluh tahun, minimalnya sejak pasca-98. Kita tidak boleh mundur lagi ke 1965 dan 1998 dimana pergantian kekuasaan di luar mekanisme pemilu. Risikonya terlalu besar.

Selain itu, gerakan itu sudah termasuk kampanye pilpres. Padahalnya masa kampanyenya belum tiba. Mestinya KPU dan Bawaslu sudah bisa mengambil tindakan lewat UU Pemilu.

Oleh karena itu, gerakan itu harus ditindak secara hukum dengan pasal subversif dan pelanggaran pemilu. Anehnya negara, KPU, dan Bawaslu belum bertindak ke hukum?

Bagaimana kubu Prabowo harus menarik perhatian publik?
****

Tunjukkan Prestasi Prabowo-Sandhi

ADA tradisi yang keliru dari dunia politik kita, yaitu dengan cara merusak nama baik mitra politik dan melemahkan pihak lawan. Atau selalu nenggunakan iklan dan kritik lawan. Cara seperti ini hanya dimiliki politikus yang tidak punya kualitas memadai.

Satu-satunya cara kubu Prabowo-Sandhi adalah dengan menampilkan prestasi Prabowo dan Sandhi itu. Masyarakat sudah tahu prestasi Jokowi. Lalu biarkan publik yang akan menilai setiap kandidat yang ada. Setiap kubu tidak usah membuat kesimpulan untuk masyarakat. Toh setiap individu memiliki otoritas untuk menilai dan berpendapat sendiri.

Mungkin saja prestasi Prabowo kalah dari Jokowi, tapi cara terbaik bukan dengan menghujat dan memfitnah Jokowi, tapi dengan mempersembahkan karya-karya terbaiknya Prabowo-Sandhi.

Sudah belasan tahun Prabowo bertarung di pilpres, tapi bukan dengan sibuk berkarya dan prestasi melainkan dengan iklan dan “membantai” presiden-presiden yang sedang berkuasa, termasuk Jokowi saat ini. Apakah masyarakat mudah percaya kepada iklan dan “pembantaian” seperti itu? Kekalahan demi kekalahan yang dialami Prabowo sudah cukup mengkonfirmasikan bahwa iklan diri sendiri dan “membantai” lawan itu tidak efektif untuk mendulang suara.

Prabowo sudah kalah dalam pilpres berkali-kali. Mestinya kubu Prabowo bisa belajar dari pengalaman itu. Buat apa mencari kesibukan dengan iklan dan “pembantaian” yang sia-sia seperti itu terus-terusan? Andaikan belasan tahun terakhir ini enerjinya dipakai buat berkarya nyata untuk masyarakat, tentu saja setiap mau pilpres tidak lagi buang-buang enerji untuk iklan dan “pembantaian” yang membuat polusi ruang publik kita.

Politik kontemporer pun mengenal “politik aniaya”. Publik selalu memihak kepada yang teraniaya. Apalagi Jokowi selain dengan prinsip kerja-kerja-kerja-nya dan tak pernah marah dan membalas dendam (cuma dengan tertawa dan diam), maka semakin Jokowi dihujat pun simpati publik akan semakin tinggi buat Jokowi. Jadi, “pembantaian” untuk Jokowi itu hanya menjadikan Jokowi semakin disimpati masyarakat.

Prabowo lahir dari keluarga intelek, ayah seorang begawan ekonomi UI. Konsep-konsep Prabowo pun lumayan bagus juga. Ketika di ruang publik isinya “pembantaian” atas Jokowi dan presiden-presiden sebelumnya, maka saya kok jadi curiga, jangan-jangan para pendukung Prabowo pun ingin mengalahkan Prabowo juga. Seorang pendukung yang iklas itu tidak akan melakukan hal-hal yang akan berefek pada pekatnya simpati publik untuk lawan politik jagoannya sendiri, tapi dengan menanamkan citra positip sang idolanya.

Mumpung masih hangat soal bencana gempa di Lombok – NTB. Alangkah bagusnya kubu Prabowo bikin aksi sosial penanggulangan bencana di sana. Siapa tahu cara Prabowo – Sandhi akan lebih hebat dari aksinya pemerintahan Jokowi, sehingga simpati publik akan mulai tertuju ke Prabowo-Sandhi.

Semoga kubu Prabowo segera temukan cara menyaingi dan menyalip Jokowi dengan konstitusional dan tidak melanggar norma. Semoga…! (***)

* Anthony Tonggo, Alumnus FISIPOL UGM Yogyakarta.

Gambar mungkin berisi: 1 orang, tersenyum, berdiri dan topi