Home Berita Akan Ada Pemotongan Lima Persen Dana BOS Di Ngada, DPRD Belum Diberitahu

Akan Ada Pemotongan Lima Persen Dana BOS Di Ngada, DPRD Belum Diberitahu

314
0

Focus Indonesia News – Beredar informasi bahwa Dana BOS di Kabupaten Ngada (Flores) Provinsi Nusa Tenggara Timur akan dipotong sebesar 5%. Dihimpun Redaksi dari sejumlah sumber, disebutkan wacana pemotongan ini juga akan berdampak langsung terhadap hak para guru dan pegawai termasuk tenaga honorer.

Belum diketahui dasar pijakan atas wacana ini. Konfirmasi Redaksi (22/9/2018) Wakil Ketua I DPRD Ngada, Dorothea Dhone mengungkapkan, sejauh ini dirinya belum mendapat penjelasan apapun dari mitra pemerintah atas wacana dimaksud.

“Fungsi DPRD adalah untuk melakukan control konstruktif terhadap tata kelola daerah dan sejauh ini saya belum mendapat informasi apapun terkait wacana pemotongan tersebut. Mungkin teman-teman lain sudah tau, saya tidak bisa pastikan itu. Namun dalam reses kedewanan saya sudah mendengar langsung keluhan terkait wacana pemotongan ini. Saya sebagai wakil rakyat ditugaskan untuk mengawasi daerah ini dan terkait ini saya pastikan akan menanyakan kepada Dinas, Badan, Instansi terkait pada saat persidangan agar bisa mendapatkan titik terang penjelasan yang sesungguhnya”, tegas Wakil Ketua I DPRD Ngada, perutusan Partai Nasdem, Dorothea Dhone.

Dikabarkan sebelumnya, Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2017 dinyatakan Wajar Dengan Pengecualian. Sejumlah pokok hasil pemeriksaan, oleh BPK RI Perwakilan Nusa Tenggara Timur untuk segera ditindaklanjuti.

Dikabarkan sebelumnya, Pengelolaan Dana BOS di Ngada jadi temuan BPK RI. Berikutnya, BPK RI melalui Perwakilan NTT merekomendasikan kepada Bupati Ngada agar menginstruksikan Kepala Dinas terkait memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Sekolah dan Bendahara pada Satuan Pendidikan Dasar di Kabupaten Ngada terkait, dan selanjutnya agar melakukan Pengeluaran Dana BOS sesuai dengan DPPA yang ditetapkan dan melaporkan penerimaan dan penggunaan dana selain BOS untuk dicatat dalam laporan keuangan’, demikian penegasan poin satu rekomendasi BPK RI untuk Kabupaten Ngada terkait temuan dana BOS.

Dikutip redaksi media ini, Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI ditemukan juga ketidakpatuhan Pemda Ngada dalam pengelolaan keuangan negara sebagai berikut, mekanisme pemberian bantuan sosial tidak sesuai ketentuan sebesar Rp. 403.728.000,00 dan melebihi standar sebesar Rp.1.214.000.000,00. Berikutnya lagi-lagi muncul adanya kesalahan penganggaran sebesar Rp.222.500.000,00.

Berikutnya, Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI ditemukan juga ketidakpatuhan Pemda Ngada dalam pengelolaan keuangan negara, pengadaan dua paket pekerjaan peningkatan jalan pada Dinas PU dan Penataan Ruang serta terjadi kelebihan pembayaran senilai Rp. 223.521.734,22.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur menurunkan deretan temuan atas Laporan Hasil Pemeriksaan di Kabupaten Ngada, Flores Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Selanjutnya, temuan resmi Dana BOS di Ngada oleh BPK RI terungkap dalam Persidangan LKPJ Bupati Ngada Tahun Anggaran 2017 yang dibuka tanggal 20 Agustus 2018 di Ruang Sidang Paripurna DPRD Ngada dibuka langsung Plt Bupati Ngada Paulus Soliwoa..

Rangkuman redaksi, deretan temuan BPK RI Perwakilan NTT atas pengelolaan Dana Bos di Ngada termuat dalam Surat Resmi BPK nomor 198a/S/XIX.KUP/08/2018, Perihal Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2017. Surat BPK ditanda tangan oleh Kepala Perwakilan, Edward C.H. Simanjuntak, SE.,MSc.

Dikutip redaksi, BPK menerangkan dua hal dalam poin temuan Dana Bos di Kabupaten Ngada, yakni Pengelolaan Dana BOS dan Pengelolaan Dana yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah yang diperuntukan ke sekolah-sekolah negeri dinyatakan belum memadai.

Dikabarkan sebelumnya (23/8/2018) ‘Pencairan Milyaran Bansos Tahun 2018 di Ngada, juga Dana BOS Molor. Sementaraitu Dana Bansos terhitung mulai Januari Sampai Akhir Agustus belum dicairkan.

Begitu pula realisasi Dana Bantuan Operasional Sekolah di Kabupaten Ngada, Pulau Flores boleh dibilang berbudaya Lambat Cair. Keterlambatannya tidak main-main, kadang bisa mencapai tiga bulan baru dicairkan kepada sekolah-sekolah.

Dikabarkan sebelumnya, pantauan media (23/8/2018) sekolah-sekolah dasar maupun SLTP mengeluhkan hal yang sama.

Kasak kusuk dinamika terselubung Sidang LKPJ Bupati Ngada Tahun 2017 yang resmi baru dibuka pada tanggal 20 Agustus 2018 di Ruang Sidang Paripurna DPRD Ngada dibuka langsung Plt Bupati Ngada Paulus Soliwoa menggungkap sejumlah temuan terjadi di Kabupaten Ngada, Flores.

Terhadap perilaku molor dan diduga kuat tata kelolah anggaran berbau molor ini, sejumlah pihak penting di Kabupaten Ngada enggan memberikan keterangan ketika diwawancara media.(red/)