Home Artikel Pengentasan Dugaan Gratifikasi di Kabupaten Ende Jadi Bangkai di Meja Penyidik?

Pengentasan Dugaan Gratifikasi di Kabupaten Ende Jadi Bangkai di Meja Penyidik?

291
0

“Hampir tembus Lima (5) tahun, Kasus Dugaan Korupsi dalam bentuk Gratifikasi – diduga ber-sarang menjadi bangkai di laci meja Penyidik Kepolisian Resor Ende, Flores-NTT”.

*)Oleh : Rian Laka.

Rasanya tak cukup kalimat kritik untuk mengatai Polisi sebagai “biang kerok” terbunuhnya kebenaran dan matinya nurani penegak hukum di Negara Republik Indonesia Tercinta Ini. Bayangkan, hampir tembus lima (5) tahun, kasus dugaan korupsi dalam bentuk gratifikasi diduga menjadi sarang bangkai di laci meja Penyidik Kepolisian Resor Ende. Ini artinya memberi sinyal buruk alias “pita hitam” akan hilangnya mosi kepercayaan publik terhadap penyidik Kepolisian Resor Ende dalam menyelesaiakan masalah Korupsi di Daerah ini.

Lantas bagaimana dengan penolakan publik?

Puluhan kali penolakan diperagakan langsung oleh sekumpulan “otak-otak kritis” elemen gerakan mahasiswa baik PMKRI Cabang Ende hingga GERTAK Florata. Yang pada eksistensinya sebagai representatif keterwakilan dari masyarakat marjinal, menyoroti kasus korupsi dugaan gratifikasi yang menyeret tujuh oknum anggota DPRD Ende dan Direktur PDAM Ende.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa membeberkan secara terang benderang beberapa bukti-bukti kwitansi dan voucher pengembalian sejumlah uang oleh Tujuh Anggota DPRD Ende kepada PDAM Ende. Nah hal ini kemudian memuncratkan kecurigaan dahsyat publik bahwa “benar?” di Kabupaten Ende sedang marak terjadinya kasus dugaan korupsi gratifikasi.

Kendati proses hukum tak berujung pangkal pada kejelasan penyelesaian hukum namun tak sedikit pun melunturkan semangat dan nyali perjuangan gerakan mahasiswa untuk berhenti melawan mafia korupsi di daerah kabupaten ende ini.

Hal ini kemudian ditunjukan melalui aksi demostrasi lanjutan mahasiswa, dan sebagai perwujudtan bukti dari solidaritas gerakan, mahasiswa membawa Keranda sebagai prantanda akan matinya nurani Kepolisian Resor Ende dalam menuntaskan masalah-masalah korupsi di kabupaten ende.

Menyikapi gerakan mahasiswa. Lantas bagaimana dengan jawaban Polisi?

“Ya, nanti dan akan” diduga jadi jawaban paling viral dan licin keluar dari mulut Polisi bahwa (Ya) kami sedang mengumpulkan bukti-bukti), dengan bukti-bukti yang diberikan oleh rekan-rekan mahasiswa (nanti) kami (akan) dalami masalah ini dan selesaiakan. (Baca, media online)

Kegelisahan mahasiswa kemudian kembali mencuat seakan tak mendapat kepastian hukum yang jelas dari kepolisian resor ende tentang bagaimana keberpihakan polisi terhadap nasib masyarakat kecil yang menjadi imbas dari kejahatan penguasa.

Polisi dinilai tidak serius tuntaskan masalah dugaan gratifikasi?

Mencermati gejolak kekusutan itu, Bulan maret 2018 Gertak Florata berinisiatif untuk menempuh jalur hukum dengan mengajukan praperadilan kepada Kepolisian Resor Ende. Dalam perjalanan sejak awal hingga akhir persidangan yang digelar secara maraton, kemudian pada tanggal 28 maret 2018 gugatan Gertak Florata mendapat restu baik dari Pengadilan Negeri Ende.

Hal ini dipaparkan dalam sidang akhir putusan melalui Hakim Tunggal Yudha Hirmawan memutuskan gugatan Gertak Florata diterima oleh PN dan PN memutuskan dengan memerintahkan Kepada Kepolisian Resor Ende untuk menindaklanjuti proses hukum kasus korupsi dugaan gratifikasi.

Sejak itu hingga kini, kepolisian resor ende belum memfokuskan proses hukum terhadap kasus korupsi dugaan gratifikasi tersebut. Hal ini artinya bahwa, Kepolisian Resor Ende patut dinilai tidak serius dalam menjalani perintah Pengadilan Negeri Ende.

Penulis: ALUMNI PMKRI ENDE – Warga Kabupaten Ende, Flores

(Sumber : Flores Editorial)