Home Artikel Catatan Kritis Menunggu Kearifan Pejabat Bupati Ngada Paulus Soliwoa Atas Penutupan Pasar...

Catatan Kritis Menunggu Kearifan Pejabat Bupati Ngada Paulus Soliwoa Atas Penutupan Pasar Inpres Bajawa

1030
0

Oleh : Aurelius Do’o

Penolakan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada, Flores – NTT (Juni, 2014) mengembalikan ratusan pedagang ke Pasar Inpres Bajawa telah menghiasi lembaran sejarah Kabupaten Ngada. Atas sikap Pemda, Demonstrasi kaum Pedagang, Forum Aktifis dan LSM pro Pedagang beruntun menghiasi serambi Inerie Ngada. Sebagai ikutannya, sentimen pasar tercatat lesu, sepi pembeli, terisolasi akses dengan berbagai catatan lainnya hiasi Kabupaten Ngada-Flores.

Lokasi Pasar Boubou atau pasar baru, dari pemetaan topografi lokal, menggambarkan keterisolasian dan ancaman mati suri ekonomi pedagang. Panorama ini menjadi litani panjang bagi ratusan Pedagang kecil, menengah hingga  mendesak harus kembali diaktifkan Pasar Inpres Bajawa. Point sepi pembeli di pasar yang baru serta begitu banyak pedagang yang merugi menjadi satu perkara krusial dalam bingkai ini.

Tidak sedikit pedagang mengaku di Pasar Boubou pendapatan mereka berbanding terbalik dari sebelumnya saat mereka berdagang di Pasar Inpres Bajawa. Keluhan yang sama juga terungkap dari kelompok Pedagang textil di Kota Bajawa. Sejumlah Pedagang Textil menuturkan mereka merugi, penurunan pendapatan berkurang drastis pasca pemindahan ke Pasar Boubou Bajawa. Kelesuan pendapatan menurun hingga mencapai 70%. Sebelumnya per hari mereka mendapat pemasukan rata-rata Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), kisaran penurunan hingga mencapai Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah/hari), ungkap Pedagang textil.

Sementara itu aspek kelompok konsumen dan calon konsumen dihadapkan dengan kesulitan jarak tempuh akses serta double biaya (Economi high cost) jika hendak berbelanja ke Pasar baru. Semua ini terangkai menjadi satu riak berisikan wacana pro-kontra untuk catatan nasib pasar dan pedagang di Kabupaten Ngada. Semua tergambar jelas, reaksi permukaan ataupun aspirasi mengendap, dalam kisaran yang sama dan serupa.

Sebelumnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada menyebut “Tidak ada Pemimpin yang mau menyengsarakan rakyat”. Hemat Penulis, ungkapan ini menjadi ciri niat baik keberpihakan, tetapi terhadap nasib para pedagang ‘sepatutnya dilakukan uji lapangan. Hal ini tidak bermaksud mengadili pemerintah, tetapi sebagai bentuk perhatian terhadap substansi terapan gagasan pelayanan publik itu sendiri. Sementara di sisi yang lain konstruksi peran Lembaga Dewan Kabupaten Ngada, tercatat Lembaga Dewan Kabupaten Ngada pernah memberi tambahan waktu 3-6 bulan masa perpanjangan Pedagang bertahan di Pasar Bobou Bajawa. Berikutnya mendesak segera dievaluasi bersama untuk diaktifkan lagi Pasar Inpres Bajawa.

Menjadi pertanyaan, kedudukan Pasar Inpres Bajawa adalah milik Pedagang (Rakyat) ataukah milik elit politik di daerah? Dipastikan, pelarangan dan penutupan Pasar Inpres Bajawa diduga kuat tanpa dibarengi Perda dan ataupun Penghapusan Asset dalam instrumen kebijakan daerah. Memberikan gambaran rancu, sebab Lembaga Dewan pun menyatakan Pasar Inpres harus diaktifkan kembali bagi pedagang.

Kebijakan pelarangan pedagang berjualan di pasar Inpres Bajawa, menyusul wacana Ranperda pelarangan warga radius kota Bajawa berjualan sembako dan buah-buahan di rumah-rumah warga ataupun pekarangan rumah warga – menunjukan potret tata kelolah Keadilan Sosial bagi Masyrakat terkesan Diktator dan Menjajah kaum-kaum yang lemah.

Pengayoman Pemda Ngada seolah salah kaprah dan kebablasan. Produk kebijakan yang diterapkan bukannya menghasilkan ekonomi pedagang (rakyat) meningkat, namun sebaliknya menghantar rakyat memanen nasib melarat ataupun bangkrut dan gulung tikar.

Instruksi Presiden Versus Pelarangan Daerah

Satpol PP Ngada amankan Instruksi Daerah agar para Pedagang tidak berdagang di Pasar Inpres Bajawa? Sementara Instruksi Presiden Republik Indonesia sebagai fondasi Pasar Inpres masih melekat sebagai Status Pasar Rakyat. Kira-kira ini satu cuplikan lain atas apa yang terjadi di Kabupaten Ngada.

Sesungguhnya, semuanya ini ujung dan akarnya adalah soal Kesejahteraan Masyarakat.
Pedagang mendesak kembalikan fungsi Pasar Inpres Bajawa. Sebab setelah beroperasi sekian lama di Pasar Boubou, dampaknya justru merugikan ekonomi pedagang. Pemerintah berargumentasi uji coba Pasar yang baru, Penataan Kota dan berbagai argumentasi susulan lainnya. Hemat penulis, Pemerintah berhak mengedepankan urusan peraturan tata ruang kota sebagaimana argumentasi Pemda Ngada yang mengacu pada pengembangan wilayah dan pengkondisian sentra ekonomi baru, namun Pemerintah berkewajiban menempatkan nafas kebijakan dengan mengedepankan konsentrasi keberpihakan peningkatan ekonomi warga menuju kemajuan yang didukung dengan kerangka menjawab persoalan kesejahteraan masyarakat, kaum pedagang.

Argumentasi Birokratis Versus Masalah Perut dan daya sambung ekonomi masyarakat, harus menjadi catatan penting dalam segenap realita kebijakan. Rakyat mana yang mau didorong ekonomi dan pendapatan perkapita mereka, jika Pasar inpres hanya menjadi satu pajangan, sementara di Pasar yang baru kondisinya sudah tergambar jelas, rakyat melarat? Sebaliknya, warga mana yang mau dirangsang pengembangan usaha mikro menengah keluarga mereka, ketika pekarangan rumah dilarang untuk sekeder dipakai menjual sembako dan buah-buahan. Begitu pula pelarangan pedagang keliling.

Awal mula pemerintah bersama lembaga dewan memisahkan pedagang sembako dari pedagang textil dari Pasar Inpres Bajawa. Berikutnya muncul teka-teki baru, pedagang textil dipindahkan ke Pasar Boubou Bajawa. Status Pasar Boubou sebagai Pasar Pengembangan dan status Pasar Inpres Bajawa sebagai Pasar Induk, sebenarnya sama-sama merupakan milik Warga. Keduanya sama-sama untuk dikelola seoptimal mungkin bagi masyarakat. Kehadiran satu pasar atas pasar lain, mestinya tidak menghilangkan hak warga untuk tetap memakai fasilitasi milik publik. Apalagi tidak didasari dengan alih fungsi pasar.

Dalam peristiwa ini Pemda Ngada mempertontonkan kedudukan Pasar Inpres Bajawa dalam koridor Instruksi Presiden menjadi kabur ketika pedagang dilarang beraktifitas dagang di dalamnya.

Seharusnya urusan ekonomi dan perut masyarakat tidak patut menjadi perdebatan panjang kali lebar. Sudah waktunya koreksi kebijaksana dilakukan secara responsif. Kebijaksanaan berbasis kearifan lokal sangat dibutuhkan dalam urgensi ekonomi pedagang pada gejolak ini. Kebijakan yang terurai dengan hati dan langkah demi langkah. Melarang pedagang berjualan di Pasar Inpres, jika boleh dianalogikan, mirip dengan melarang umat beragama berbhakti dalam tempat kebhaktian : Gereja, Masjid, Pura, dan seterusnya. Sebab di sana adalah dunia, rumah, ruang dan ladang mereka. Pasar adalah rumah bagi pedagang. Pasar Inpres adalah rumah rakyat kaum pedagang.

Dua Poin

Pertama, Optimalisasi Pasar Inpres Bajawa. Hal ini patut dilakukan sambil menata pilihan rencana ikutan redesain konstruksi bangunan pasar inpres Bajawa melalui strategi desain kapasitas guna menampung klasteran pedagang. Penambahan spech pasar Inpres Bajawa memang sebuah pilihan sulit, tetapi masih dapat dikaji sebab diperlukan. Alur lalu lintas jalan raya pemotong jalur tengah di depan pasar Inpres Bajawa pun masih mungkin digeser ke jalur alternatif. Di depan Pasar Inpres Bajawa jangan dipaksakan dibuat jalan lalu lintas kendaraan. Dilarang membiarkan para pedagang berjualan di area trotoar jalan raya.

Kedua, Penataan pro Pasar Pengembangan atau Pasar Boubou. Lakukan terobosan menjadikan Pasar Mingguan atapun berkerangka alternatif lainnya mendorong pemajuan  dan pengembangan keramaian pro Boubou sebagai sentra ekonomi baru. Semuanya masih mungkin dan terbuka lebar tanpa aturan mengikat ataupun memaksa. Dandan lah berbagai instrument pembangunan bertahab menuju pencapaian sentra keramaian yang baru.

Hemat penulis, jangankan dua pasar ada di seputaran kota Bajawa, tiga pasar pun potensial menjadi rebutan jika sama-sama bersentimen positif dalam dukungan elaborasi terobosan-terobosan cerdas Pemerintah Daerah. Jika Pemda terkesan kakuh dan kejang-kejang dengan mengandaikan pemaksaan sebagai satu-satunya aturan bagi roda kehidupan warga pasar, dalam konteks ini tidak beda dengan mendirikan kuburan massal bagi ekonomi masyarakat.

Ini seiring dengan apa yang digariskan bahwa Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan wewenang terdapat ‘kewajiban’, Pasal 27 (1) UU No 32 Tahun 2004. Bahwa ‘dalam melaksanakan tugas dan wewenang menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundangan; menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai peraturan perundangan dan ataupun peraturan daerah yang berlaku.

Keberanian merevisi ataupun meninjau ulang keputusan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada untuk kembali ke Pasar Inpres Bajawa bukanlah sebuah kesalahan dalam alur pengambilan kebijakan dan kebajikan pemerintah daerah terhadap rakyatnya. Sebaliknya merupakan sebuah kebesaran kearifan lokal. Langkah sigap pemda dengan merespon harapan para pedagang merupakan sebuah semangat dalam nuansa terobosan perubahan hari ini pro agenda dan kekuatan langkah akselerasi menuju pengembangan kawasan dan penambahan lokus pasar dari satu menjadi dua, tiga, dan seterusnya kedepan.

Kepemipinan Kabupaten Ngada dalam estafet Bupati Marianus Sae kepada Paulus Soliwoa menjadi harapan adanya tranformasi perubahan dalam sistem dan terapan kebijakan berbasis kearifan lokal. Bisa kah Pejabat Bupati Ngada Paulus Soliwoa menciptakan terobosan-terobosan konstruktif pro ekonomi pedagang dan desakan kaum pedagang di Kabupaten Ngada? Sebuah perjalanan baru untuk disimak. Sekian