Home Berita Bupati Kupang Lapor HGU PT. PGGS dan PKGD ke Komnasham dan Ombudsman...

Bupati Kupang Lapor HGU PT. PGGS dan PKGD ke Komnasham dan Ombudsman RI

514
0

Jakarta News – Bupati Kupang, Ayub Titu Eky resmi mendatangi Kantor Komnasham dan Ombudsman Republik Indonesia di Jakarta (29/8/2018).

Dikutip redaksi, Ayub Titu Eky melapor PT Panggung Guna Ganda Semesta dan PT Puncak Keemasan Garam Dunia atas HGU yang diklaim kedua perusahaan dalam melakukan investasi industri garam di wilayah Kabupaten Kupang.

Kedatangan Bupati didampingi Tonci W. Benusu selaku Koordinator Aliansi Masyarakat Adat Penolak HGU, Herson Tameno, mewakili masyarakat kelurahan Babau, Silvanus Top, mewakili masyarakat Desa Bipolo Kec. Sulamu, Donikson Laisnima mewakili masyarakat desa Nunkurus Kec. Kupang Timur, Amseo Karolus Benusu, mewakili masyarakat Babau, Jorhans Nome, SH selaku sekjen Pemangku Adat Kabupaten Kupang (se-daratan Timor), Pdt. Yusuf Nakmofa, mewakili Sinode GMIT, Bil Nope, selaku Ketua Pusat Anti Korupsi Undana dan Gabriel Goa, Koordinator KOMPAK NTT.(Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Nusa Tenggara Timur).

Kedatangan Tim yang menolak HGU Perusahaan disambut Komisioner Komnasham, Munafrizal Manan. Dalam pertemuan, pihak Komnasham menilai sikap Bupati yang hadir bersama masyarakat merupakan hal yang belum pernah terjadi. Dalam kesempatan yang sama Komnasham memberi apresiasi terhadap Bupati bersama Tim. Kondisi serupa juga terjadi di kantor Ombudsman RI.

Berdasarkan press release diterima redaksi media ini, dalam pertemuan yang berlangsung sekitar empat jam, seluruh tim yang mewakili masyarakat termasuk PAKU Undana mendapat kesempatan untuk menjelaskan langsung kepada Komnasham.

Sementara Bupati Ayub Titueky kepada Komnasham mengungkapkan, sebenarnya pemerintah kepemimpinannya sama sekali tidak membatasi perusahaan manapun yang ingin melakukan investasi khusus industri garam di wilayah tersebut. Hanya saja, kata Ayub Titueky, masyarakat setempat harus dihargai sebagai warga Negara yang memiliki adat dan budaya timor yang dipegang selama ini.

Bupati Kupang, Ayub Titu Eky mempersilahkan perusahaan untuk melakukan kegiatan sepanjang masyarakat tidak dikorbankan. Usai bertemu Komnasham, Bupati bersama tim menuju Ombudsman Republik Indonesia dan menyampaikan hal serupa, sekaligus menyerahkan seluruh dokumen pendukung sebagai bukti untuk ditindaklanjuti. (red/)