Home Berita PKPI Ngada Kecam Komisioner “KPUD Balas Ungkap Kelalaian

PKPI Ngada Kecam Komisioner “KPUD Balas Ungkap Kelalaian

411
0

Ngada, News – Jedah Mediasi Tertutup yang dipimpin langsung Ketua Bawaslu Ngada, Basti Fernandez atas laporan gugatan PKPI Ngada terhadap KPUD setempat digelar di ruang lantai dua Aula Kantor Dinas Ketahanan Pangan, Kelurahan Ngedukelu, Kecamatan Bajawa,  (25/07/2018) mulai Pukul 14.00 WITA, sempat alot saling jawab dan saling menjelaskan antara PKPI Ngada dan pihak KPUD Ngada.

Pantauan media ini di Kota Bajawa (25/07/2018), jalannya mediasi gagal sebab pihak Pelapor dalam hal ini PKPI Ngada dan pihak Terlapor dalam hal ini KPUD Ngada berbeda pendapat terkait alur proses tercoretnya PKPI Ngada dibawah kepemimpinan Ketua PKPI Ngada Frederikus Sedu Wea mengikuti Pilcaleg di Ngada-Flores.

Jedah mediasi sekitar Pukul 15.00 WITA, Bawaslu meminta skorsing dilanjutkan dengan penulisan Berita Acara proses mediasi tertutup hari pertama. Kepada awak media yang memantau proses mediasi, Ketua PKPI Ngada Frederikus Sedu Wea menyampaikan sejumlah pendapat dan penialain PKPI atas kinerja KPUD Ngada.

Menurut Ketua PKPI Ngada Frederikus Sedu Wea, pihaknya menduga kuat telah terjadi pelanggaran secara sengaja terhadap hak-hak PKPI Ngada untuk ikut serta dalam pesta demokrasi Pemilu Legislativ Tahun 2019. Penilaian PKPI Ngada, kata dia, didasari materi dan fakta yang dinaikan dalam laporan gugatan terhadap KPUD Ngada. Dia mengakui pada hari pendaftaran terakhir tanggal 17 Juli 2018 ditemukan data struktur PKPI yang dimasukan memang tidak sesuai dengan data Website KPU RI. Hal itu, tambah Fredy Wea, disebabkan oleh adanya perubahan pergantian Pengurus PKPI Kabupaten Ngada dari Ketua PKPI Ngada sebelumnya atas nama Arnoldus Keli Nani yang diduga secara diam-diam hijrah ke Parpol lain. Namun pada tanggal 19 Juli 2018 Website KPU RI sudah mengumumkan adanya pergantian struktur dan komposisi PKPI Ngada dan dilansir secara resmi dalam Website KPU RI.

“Kami menaikan gugatan terhadap KPUD karena kami punya dasar dan materi kebenaran. Kami akui pada hari terakhir data struktur tidak sesuai website KPU RI tetapi ini karena adanya pergantian PKPI Ngada setelah Ketua yang lama hijrah ke Parpol lain. Namun berikutnya sudah ada penyesuaian dalam website KPU RI dan hal itu sudah dilansir KPU RI. Jadi apa alasan KPUD mencoret kami, sementara masa waktu perubahan dan pembenahan kan masih ada untuk kami penuhi. Sebenarnya pada tanggal 18 Juli sudah dimasukan pergantian SK dan itu diketahui KPU RI tetapi karena sejak pukul nol-nol tanggal tujuh belas malam sudah mulai dengan karantina KPU dan juga website KPU ofline atau tutup, jadi baru terbacanya pada tanggal 19 Juli. Kami mengecam kinerja Komisioner Daerah” Ketua PKPI Ngada Frederikus Sedu Wea.

Terhadap keterangan Ketua PKPI Ngada, Ketua KPUD Ngada Stanislaus Neke membalas tanggapan dengan membuka sejumlah data acuan yang menjadi rujukan KPUD Ngada terhadap keputusan pencoretan PKPI Ngada.

“Pertama, kita ikuti proses gugatan ini dengan menyertai dasar pijakan KPUD berdasarkan aturan main dan bersifat legal. Kedua, kalau saya mengikuti alur SK yang sudah terlambat diluar masa waktu yang sudah diatur secara regulasi, itupun bermasalah. Selanjutnya terjadi ketidaksesuaian susulan atau muncul masalah kedua yakni Nomor SK yang dimuat dalam website KPU RI tidak sesuai dengan nomor SK yang dikantongi PKPI Ngada. Persoalan jadinya akumulasi dan ditimpahkan kepada KPUD. Kami berjalan dengan berpijak pada kebenaran uji materi disertai dasar aturan main. KPUD Ngada juga harus berani memutuskan sesuai instrumen aturan main yang legal berlaku. Jika tidak demikian, sama arti dengan KPUD Ngada diajak untuk keluar dari rel aturan main yang berlaku”, kata Ketua Stanislaus Neke.

Sidang mediasi kedua pihak dilanjutkan Bawaslu Ngada tangal 26 Juli 2018 diagendakan mulai Pukul 11.00 WITA. Sebagaimana ketentuan berlaku, selanjutnya Bawaslu memiliki agenda dua belas hari kerja penyelesaian sengketa. Dua hari pertama untuk mediasi, selanjutnya sepuluh hari berikutnya untuk proses Ajudikasi. Ajudikasi adalah penyelesaian konflik atau sengketa melalui pihak ketiga, yang mana pihak ketiga ini ditunjuk oleh pihak yang bersengketa guna menetapkan suatu keputusan yang bersifat mengikat dan dalam hal ini adalah Pengadilan. (red/news)