Home Opini Mimpi buruk

Mimpi buruk

116
0

Mikir setengah badan saja susah, apalagi tinggi-tinggi. Berpikir terlalu kritis itu merepotkan, lebih baik memikirkan hal-hal yang enak. Begitulah kira-kira alasan yang dapat dikenakan untuk beberapa kondisi sisi negeri kita hari ini. Ini hanyalah salah satu contoh ilustrasi, bukan menentukan pendapat. Berapa banyak kah yang sanggup mengatakan dengan tegas bahwa hukum sedang sekarat. Berapa banyak pula yang sanggup mengatakan dengan tegas bahwa demokrasi sedang dipasung. Ini semua bagai barang unik di depan semangat.

Apakah kebutuhan pokok bangsa ini. Apakah kebutuhan pokok hukum negara. Apakah kebutuhan pokok demokrasi bangsa. Yang tidak bisa tidak ada, karena kalau itu langka berakibat kematian. Kita semua sepakat bahwa tidak ada manusia yang makan bualan pejabat, juga tidak ada manusia yang makan uang. Barangkali ada, tapi dalam cerita fiksi.

Kelangkaan yang baik, atau cenderung dikata “tidak baik adalah jahat” menjadi gambaran sekian sisi negeri ini. Sekaratnya hukum, terbiusnya kemajuan demokrasi, terpasungnya keterbukaan informasi publik, yang sebenarnya adalah kebutuhan rakyat. Mimpi buruk. Ada kematian. Ada tubuh lain yang sekarat. Meski itu kadang menjadi bahan tertawaan ataupun ejekan dan makian. Separuh catatan terlukis jelas, putih tidak, hitam juga tidak. Dasar penalaran berdiri pada kepentingan kelompok, kepentingan golongan dan kepentingan pribadi. Tidak pernah keluar dari ranah pikir proyek, uang, keuntungan, kemewahan, pengaruh dan kuasa. Berdiri pada rumus setengah pikir.

Kita boleh beda pendapat dalam banyak hal. Tidak ada dosa dalam perbedaan itu. Yang sangat memalukan itu adalah bila tidak ada acuan, tolok ukur dari kejujuran’ yang dapat dipakai menguji kondisi. Tanpa acuan itu, kita lebih sering digiring keliling dunia untuk berpikir dan berpikir, hingga lupa bersua solusi. Kalau sudah ada acuan, langkahnya bisa saja sederhana. Bertobat misalnya. Iman dan berbuat. Bukan menaruh peran mafia pada minyak pertobatan. Jika itu berjalan,bolehlah meminjam ungkapan Gus Dur : ‘itu saja, koq repot’.

Pemerintahan Bersih, Berwibawa?. UNDP rumuskan sembilan prinsip pemerintahan yang bersih dan berwibawa (Good dan Clean Governance) sebagai berikut : Partisipasi, konstruktif,Penegakan hukum, Keterbukaan melayani, Berorientasi pada kesepakatan, Pemerataan, Efektif dan Efisien,Bertanggungjawab, Memiliki visi.

Fakta menunjukkan praktik KKN berkembang demikian canggih sebagai penghambat utama pembangunan. Budaya KKN yang meluas telah merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.

Konon disebutkan bahwa mewujudkan sembilan prinsip good and clean governance dalam praktik pemerintahan yang diwarnai top down dan sentralistik menjadikan birokrasi pemerintah sebagai abdi dan pelayan rakyat yang begitu resistens terhadap berbagai perubahan dan atauun tuntutan kemajuan. Mimpi Buruk. (ad)