Home Artikel Lupa Hukum – Bencana Sudah Menunggu

Lupa Hukum – Bencana Sudah Menunggu

286
0

Catatan Jurnalis :Aurelius Do’o

“BERKUTAT PADA WACANA POLITIK, EKONOMI ‘LUPAKAN HUKUM, MAKA BENCANA SUDAH MENUNGGU DI DEPAN SANA”

Pemilihan Umum Telah Memanggil Kita. Dibawah UUD 1945 Kita Menuju Pemilihan Umum. Catatan ini diturunkan dengan melihat betapa pentingnya Bangsa ini tidak berlagak pura-pura dan ataupun tidak mengerti, mengenal penyakit ganas yang menggerogoti bangsa lalu terus mewabah hingga daerah-daerah ditengah Indonesia sibuk berteriak memberikan kesejahteraan pembangunan bagi masyarakat. Saya harus katakan bahwa tipu muslihat menunggu di depan sana (pasca Pemilu) jika kita alpa menjunjung Kedaulatan Hukum dan hanya berkutat pada politik kursi dan jabatan.

Tumor ganas Bangsa kita bernama KORUPSI. Olehkarenanya, wacana kritis untuk membongkar hubungan antara korupsi dengan isu kesejahteraan masyarakat, isyu ekonomi daerah dan ataupun masa depan demokrasi bangsa ini, jangan sekali-kali lupa dikumandangkan. Pertama, stop anggap enteng dan ataupun absen mengibarkan Bendera Anti Korupsi di seantero nusa dan bangsa kita, dan sudah waktunya tembus Logo Pemilihan Umum. Tanpa kecuali.

Kita sedikit menoleh ke belakang. Indonesia mempunyai cerita. Kala Trilogi Pembangunan Nasional Lalai Bicara Hukum, dissana Indonesia berduka, Negeri ini menulis duka. Selama masa Orde Baru 1968-1998 Indonesia menerapkan Ideologi Pembangunan yang hanya menekankan pada aspek Perubahan Ekonomi, sebab Trilogi Pembangunan Indonesia zaman itu yakni Pertumbuhan, Stabilitas dan Pemerataan.

Terlihat tumpukan fenomena yang hanya menonjolkan pertumbuhan ekonomi tetapi kurang memperhatikan kegunaan hukum sebagai elemen perekat kohesi nasional, apalagi kini kita ini hidup pada alamnya Reformasi. Ini sebenarnya sebuah ancaman besar bagi negeri ini.

Jangan terlena dan termakan dengan buaian wacana percepatan pembangunan dst, tanpa bicara hukum dan anti korupsi. Sebab, dari kebijaksanaan seperti itulah cikal bakal, munculnya fenomena kolusi dan korupsi yang mengabaikan prosedur legal dan ataupun kaitan moral, demi keuntungan ekonomi dan politik dengan berlindung dibawah kekuasaan, alasan pembenaran meningkatkan pertumbuhanan ekonomi, dan seterusnya.

Survery telah membuktikan, negara ini sudah jadi saksi atas sejarah. Fenomena-fenomena semacam ini dapat meruntuhkan tatanan sosial politik dan perekonomian negara di masa mendatang, atau seperti halnya yang secara historis telah dialami oleh banyak negara, baik negara kapitalis, sosialis komunis, maupun negara seperti Iran pada jaman rezim Pahlevi. Dalam kaitan inilah pentingnya anti korupsi, sebab korupsi politik telah berwajah kekuasaan, sedang dan akan terjadi dalam negara maupun negara yang berpredikat demokrasi.

Kesaksian sejarah telah menunjukkan betapa buruknya wajah penyalahgunaan kekuasaan dan ataupun korupsi politik membawa akibat dahsyat bagi rakyat banyak dalam berbagai aspek kehidupan. Kita sepakat bahwa, apapun alasannya, pada saat yang sama operasionalisasi kekuasaan berkorelasi erat dengan kedaulatan hukum. Pemerintahan Soeharto mengalami nasib yang hampir sama dengan Marcos, korupsi politik yang telah membusukkan kekuasaan yang telah berlangsung selama 32 tahun tidak mampu dibungkus dengan kekuatan militer, bantuan IMF dan birokrasi pemerintahan, karena kehendak rakyat dan aspirasi mahasiswa lebih perkasa. Soeharto tidak mampu mengendalikan liarnya kekuasaan yang dipegangnya.

Kekuasaan yang dikendarai Soeharto telah menerjang daerah-daerah terlarang yaitu korupsi yang melibatkan keluarga, kroni dan orang-orang dekatnya.

Temukanlah figur dan kontestan yang mau bicara apa adanya, tidak hanya urus politik, ekonomi dst, tetapi juga bicara tentang hukum, supremasi hukum, anti korupsi, dst. Agar Ekonomi anda berubah-tidak dikorup, agar infrastruktur anda maju-tidak dimakan, agar percepatan kemajuan anda maju bertahab-tidak dijarah dan agar moral bangsa dan para pemimpin tetap jadi tauladan-bukan pejabat yang berujung di balik penjara. Pesan Bung Karno : Bangsa yang besar jangan sekali-kali lupa pada sejarah”. (ad/)