Home Berita Pemulihan Nama Baik (Towe Loge) : Perlu atau Tidak

Pemulihan Nama Baik (Towe Loge) : Perlu atau Tidak

307
0

(Mencermati Kasus 4 Ibu penjual Arak Asal Lewolema Divonis Penjara 5 Bulan)

demoAksi demo masyarakat Lewolema bersama? Forum peduli Nilai Arak dalam Budaya Lamaholot? (FPNA-DAULAT) di Kantor Bupati Flores Timur dan di Gedung DPRD Flotim (1/6) hingga kini masih menuai masalah. Salah satu tuntutan mereka ?pada saat itu yakni mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Flores Timur (Flotim) agar segera melakukan pemulian nama baik terhadap 4 ibu penjual arak, namun ?hingga saat ini hal tersebut tak kunjung? dilakukan pemkab Flotim. Diberitakan di media Flores pos (26/2) FPAN DAULAD melalui oratornya Siprianus menilai kasus 4 ibu penjual arak yang telah divonis penjara oleh lembaga pengadilan Negeri Larantuka harus diselesaikan dengan upacara towe loge karena penyebabnya adalah Perda No 8 tahun 2011. Pada pemberitaan yang sama ketua FPNA-DAULAT Krispianus Kerige Koten telah mendelegasikan pemangku adat sekecamatan Lewolema untuk bertemu Bupati dan wakil Bupati serta pimpinan DPRD menuntut komitmen Pemda Flotim untuk melaksanakan hal tersebut.

Rofinus Nara Kean salah seorang tokoh adat Larantuka yang ditemui tim Humas Setda Flotim di tempat kerjanya (27/2) menjelaskan sebelum dilakukan upacara towe loge atau sejenisnya terlerbih dahulu harus dipahami makna dan arti towe loge atau pemulian nama baik dalam konteks budaya Lamaholot Flores Timur. Tidak hanya dalam masyarakat adat Lamaholot pelanggaran adat juga terjadi pada masyarakat adat lain dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Untuk setiap pelanggaran perlu dipulikan yang dengan upaya adat yang harus dijalankan oleh si pelanggar (reaksi adat). Berat ringannya reaksi adat yang ditetapkan diputuskan dalam forum adat yang dihadiri para tetua adat. Setiap keputusan yang diambil harus mempertimbangkan berat ringanya pelanggaran yang dilakukan.

Menurut mantan penilik kebudayaan ini,? Khusus untuk pelanggaran terhadap pelecehan martabat perempuan dalam konteks budaya adat Lamaholot Flores Timur dikenal beberapa reakasi adat antara lain : Pertama tindakan asusila ringan (belum sampai pada tahapan persetubuhan).? Di Adonara dikenal dengan istilah Pulen biha ata bine aria ?sementara di Flores Daratan (Flotim) daratan dan Solor dikenal dengan istilah rapik ata bine ana. Tindakan pelecehan ringan termasuk tindakan memperdaya dengan unsur penipuan terhadap kaum permpuan (open aka ata ina bine). Pelanggaran adat ini dilakukan pemulihan dengan upacara adat dengan dikenakan sanksi towe loge atau loge doren dalam bentuk sarung dan baju sebagai simbol untuk menutup malu atau aib. Dalam Kamus Bahasa Lamaholot Dialek Lewolema (Koda Kiwan) karangan Karl- Heinza Pampus towe loge mempunyai dua pengertian. Pertama : memberi pakaian dan kedua : memperbaiki kesalahan melanggar adat istiadat dengan memberi sarung dan baju adat (upacara pemulian).

Kedua tindakan asusila berat termasuk melakukan hubungan intim di luar nikah memperkosa atau menghamil perempuan dan tidak menikahinya. Dalam konteks ini dikenal dengan istilah Hang wekika atau tupa gowa. Bentuk pelanggaran ini diberikan sanksi towe loge? atau loge doren berupa gading sebagai simbol untuk menutup aib. Dalam kasus 4 ibu penjual arak asal lewolema sama sekali tidak ada hubungan dengan pelangaran kesusilan. Jelas Rofinus

Terhadap tuntutan untuk dilakukan Towe loge yang disampaikan masyarakat Lewolema bersama FPNA DAULAT, Pemda Flotim melalui Kabag Humas Setda Flotim Ramon mandiri Piran mengatakan bahwa perlu dikaji kembali terhadap pengertian towe loge baik dalam pengertian tekstual maupun dalam kontektualnya dalam budaya adat Lamaholot Flotim sebelum diambil tindakan lebih jauh. Sikap pemerintah yang akan ditempuh dalam terhadap tuntutan ini akan menimbulkan preseden di kemudian hari bagi masyarakat Flotim. Dilihat dari delik tuntutannya maka upacara towe loge tidak relevan untuk dilakukan dalam kasus ini.

Menanggapi penilaian Orator ?FPNA DAULAT Larensius Sipri Ritan ?yang mengatakan pemerintah Terkesan masa bodoh terhadap denda adat dalam kasus ini,? Ramon menjelaskan bahwa Pemda Flotim dalam hal ini Bupati dan wakil Bupati Flotim telah melakukan restitusi sebasar biaya denda sebagaimana putusan Pengadilan negeri Larantuka sehingga 4 ibu penjual arak tidak melaksanakan kurungan. Pemerintah memandang bahwa kasus ini termasuk dalam rana hukum positip dan penyelesaiannya dan pemulihan juga melalui mekanisme hukum yang telah diputuskan, bukan dengan penyelesaian adat karena tidak terjadi pelanggaran adat.

Keberadaan pidana adat hanya berada pada ruang penyelesaian delik adat sesuai dengan hukum adat setempat, sedangkan dalam kasus? 4 ibu dari Lewolema berada pada wilayah hukum positip. Dan itu sudah diselesaikan secara hukum.? Sementara penyelesaian secara adat? pemerintah perlu bijaksana mepertimbangkan kasus ini. Tidak semua penyelesaian kasus hukum di Flores Timur diikuti juga penyelesain secara adat. Karena dampak penyelesaian secara adat pada kasus ini akan menimbulkan preseden? buruk bagi masyarakat Flores Timur lainya.

? kita tidak mengharapkan setiap pelanggaran perda atau peraturan lainnya mesti dilakukan towe loge atau loge doren atau apa pun istilahnya. Intinya setiap setiap penegekan pertauran dan undang-undang harus memberikan efek jerah tidak hanya pada si pelangaran tetapi juga bagi masyarakat yang lain agar tidak mengulanginya? Tegas Ramon

Pemerintah Daerah memberikan apresiasi terhadap perhatian semua pihak terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kab. Flores Timur. Setiap masukan harus disampaikan secara iklas tanpa ada upaya mengeksploitasi masalah ini. Ramon menjelaskan perda no 8 thn 2011 yang diprotes masyarakat Lewolema saat ini masih dalam tahapan revisi dalam Rencana Peraturan Daerah (Ranperda) ?yang sementara dibahas bersama DPRD Kab. Flotim. Kami ?memberikan ruang partisipasi publik yang luas pada proses ini. ?(Din. Hms flotim)