Home Berita DPRD Lembata Harus Kawal Betul APBD 2013

DPRD Lembata Harus Kawal Betul APBD 2013

394
0

KUPANG. FBC- Pengamat Hukum dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Nicolaus Pira Bunga mengharapkan, DPRD Lembata harus mengawal betul pelaksanaan APBD Lembata tahun 2013. Ini penting karena perubahan atau perbaikan sesuai hasil asistensi dengan pemerintah provinsi tidak dilakukan bupati bersama DPRD, malah bupati sendiri menetapkan APBD tanpa kehadiran dewan.

Pira Bunga: DPRD Lembata harus kawal betul pelaksanaan APBD 2013. (Foto: FBC: Bonne Pukan)

?Dari segi aturan memang dibenarkan bahwa Bupati atau walikota maupun gubernur dapat menetapkan sendiri APBD??tanpa kehadiran dewan. Namun, yang menjadi persoalan adalah, ranperda APBD itu tentu tidak sempurna sehingga di asistensi. Kemudian hasil asistensi itu dilakukan perbaikan-perbaikan seperlunya. Bisa saja ada item pembiayaan yang disarankan pemerintah tingkat atas untuk diperbaiki. Dan kalau ada perbaikan terkait item ? item pembiayaan tertentu harus diketahui dewan,?katanya kepada FBC di Kupang, Selasa (1/1/2013).

Pira Bunga merasa heran, karena Ranperda APBD Kabupaten Lembata diasitensi di Kupang pada Kamis (28/12), sehari kemudian yakni Jumat (29/12) bupati langsung menetapkan APBD tersebut tanpa kehadiran dewan.

?Yang menjadi pertanyaan, apakah Ranperda APBD Lembata 2013 itu sempurna dan tidak ada usul perubahan atau perbaikan saat asistensi dengan pemerintah provinsi??NTT saat asistensi tanggal 28 Desember. Kalau memang ada usul perbaikan, kapan dilakukan perbaikan?. Ini yang menjadi pertanyaan yang mesti dijawab oleh Bupati Lembata,? kata Pira Bunga.

Pira Bunga amat sangat yakin bahwa saat asistensi di pemerintah provinsi NTT, ada item-item pembiayaan yang perlu direvisi. Karena itu, revisi harus sepengetahuan DPRD. Jika revisi itu dilakukan sendiri oleh bupati, dikuatirkan akan terjadi ?permainan? untuk memasukan item-item pembiayaan baru demi kepentingan orang atau kelompok tertentu.

Sebelumnya, Ketua DPRD Lembata, Yohanes Derosari??mengatakan??ketidakhadiran Wakil Rakyat Lembata dalam rapat penetapan Ranperda APBD ini dianggap wajar dan tidak menyalahi ketentuan perundang-undangan,

?Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan turunannya PP Nomor 58 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara yang kemudian dijabarkan dalam Permedagri Nomor 13 Tahun 2010, tersurat jelas bahwa penetapan itu oleh Bupati, jadi tidak perlu dipersoalkan? jelas Derosari.

Menurutnya, DPRD telah melakukan tugasnya mulai dari proses pembahasan hingga asistensi Ranperda APBD di tingkat Propinsi. Selanjutnya adalah tugas pemerintah, untuk secepat mungkin ditetapkan agar dilakukan proses asistensi pada tingkat pusat, dia mengakui penetapan Ranperda ini terkesan dadakan.

?Penetapan oleh pemerintah itu dadakan saja, dalam artian bahwa pemerintah segera melakukan asitensi ke pusat, dan tidak boleh terlambat dari jadwal yang ditetapkan, Ranperda APBD itu dalam tiga puluh hari tidak ditetapkan dianggap sah, saya bicara ini tetap dalam ranah aturan, diluar dari itu saya tidak mau komentar? jelas Ketua DPRD. (Oni)

Sumber: www.floresbangkit.com