Home Berita Rekomendasi Banggar DPRD Flotim tentang Penggunaan Dana Saving

Rekomendasi Banggar DPRD Flotim tentang Penggunaan Dana Saving

273
0

REKOMENDASI?BADAN ANGGARAN DPRD KABUPATEN FLORES TIMUR?TENTANG?PENGGUNAAN DANA SAVING DALAM PEMBAHASAN PPAS TAHUN ANGGARAN 2013

Bahwa berdasarkan Rancangan PPAS Tahun Anggaran 2013 yang diajukan Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur dalam pembahasan di tingkat Badan Anggaran Pemerintah Daerah khusus berkaitan dengan dana untuk menunjang pelaksanaan Program Gerbang Emas telah dilakukan penyesuaian kembali dan disepakati untuk Tahun 2013 cukup mengalokasikan dana Rp 250 juta kepada 19 (sembilan belas) desa yang tesebar di 19 Kecamatan sebagai Pilot Project yang selanjutnya akan dievaluasi, guna pengalokasian selanjutnya bagi desa-desa lainnya dalam konteks pelaksanaan Program Gerbang Emas.

Bahwa sejalan dengan itu maka terjadi saving dana sebesar Rp. 12.070.000.000,- Setelah mendengar berbagai pemikiran, saran dan pertimbangan dari pimpinan dan Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten FLores Timur, juga Tim Anggaran Pemerintah Daerah, dengan ini Badan Anggaran DPRD merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1# Bahwa jumlah Desa Gerbang Emas 19 desa untuk tiap kecamatan satu desa. Bahwa hasil Pagu Dana Saving dengan total RP. 12.070.000.000,- [dua belas milyar tujuh puluh milyar rupiah], disepakati untuk didistribusikan sebagai berikut:
1) Rp.4.800.000.000,- [Empat Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah] untuk belanja modal Dana Aspirasi;
2) Rp.4.770.000.000,- [Empat Milyar Tujuh Ratus Tujuh Juta Rupiah] untuk belanja modal yang diatur oleh Pemda dan akan dimasukan dalam RKA setiap SKPD;
3) Rp.2.500.000.000,-[Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah] untuk peningkatan kapasitas kelembagaan Dewan dan peningkatan operasional setwan.

2# Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA PPAS dilaksanakan pada hari Senin tanggal 3 Desember 2012 yang didahului dengan pengesahan Paripurna terhadap perubahan Materi dan Jadual Acara Masa Persidangan III Tahun 2012;

3# Bahwa hari Sabtu tanggal 1 Desember 2012 waktu yang digunakan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk penyesuaian administrasi.

Demikian Rekomendasi ini disampaikan kepada Pemerintah untuk selanjutnya, sesuai ketentuan berlaku.

Larantuka, 30 November 2012

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR

Drs. Marius Payong Paty (Ketua)
Antonius Gege Hdjon, ST (Wakil Ketua)
Theodorus M. Wungubelen, SH (Wakil Ketua)

————————————————————FAKTA————————————————
1# Bahwa berdasarkan RJMD yang telah disepakati oleh DPRD Kabupaten Flores Timur sesuai dengan visi dan misi Bupati terpilih bahwa tiap desa akan mendapatkan dana sebesar Rp. 250.000.000,- dan ditahun pertama [2013] ada 67 desa. Sehingga jumlah total dananya: 250 juta X 67 desa = Rp.16.750.000.000,-
Tetapi DPRD kemudian hanya menyepakati 19 desa, sehingga dana bagi 48 desa lainnya yaitu sebesar 48 desa X 250.000.000= Rp.12.000.000.000,- [12.070.000.000] yang seharusnya menjadi hak 48 desa tersebut menjadi DANA SAVING.

2# Bahwa ternyata Dana Saving [yang harusnya menjadi hak 48 desa ditahun 2013] tersebut oleh DPRD malah dialihfungsikan untuk memenuhi lebih banyak kepentingan DPRD.

3# Bahwa alihfungsi tersebut ternyata menjadi DANA ASPIRASI, yang sebenarnya tidak ada payung hukumnya di NKRI. Hal ini telah diketahui oleh DPRD dari Kemendagri. DPRD kembali melakukan kesalahan yang sama. Yaitu menyepakati adanya dana aspirasi. Yang sebelumnya Rp. 350 juta tiap anggota kini malah dinaikan menjadi Rp.500 juta per anggota dan Rp.500 juta untuk pimpinan DPRD naik menjadi Rp.750 juta.

Artinya untuk ke 27 anggota DPRD mengalami kenaikan sebesar Rp. 150 juta dan untuk ke 3 Pimpinan DPRD naik Rp.250 juta, sehingga totalnya menjadi Rp.4.800.000.000,- seperti yang tertera pada point 1#(1) dalam rekomendasi diatas.

Pertanyaannya, walaupun telah salah langka adanya Dana Aspirasi, kenapa DPRD tetap ‘ngotot’ terus ada Dana ini, malah makin dinaikkan? Asumsi dasarnya jelas. Bahwa DPRD adalah lembaga politik, moment terdekat adalah PILEG 2014. Maka waktu yang tepat untuk mendulang suara adalah tahun 2013 dengan memiliki dana yang cukup dalam “membeli suara” rakyat dalam PILEG 2014 nanti.

Sayangnya, dana tersebut harus di kebiri dari hak 48 desa lainnya yang telah termuat dalam RPJMD. SADISTIK!

4# Bahwa berdasarkan peraturan anggota DPRD berhak mengikuti peningkatan kapasitas kelembagaan Dewan [BIMTEK]. Sesuai dengan point 1#(3) dalam rekomendasi diatas termuat Rp.2.500.000.000. Dana ini sebenarnya hanya untuk menambah dana yang memang sudah dialokasikan untuk BIMTEK. Konyolnya lagi, penambahan dana tersebut diambil dari dana yang seharusnya menjadi hak 48 desa yang tersisa.

Dengan demikian bedasarkan fakta-fakta diatas, DPRD Flotim telah melakukan tindakan yang oleh mereka sendiri biasa disebut “Kejahatan APBD”.

Olehnya, saya kira rakyat Flores Timur perlu mempertanyakan kembali, terutama 48 desa yang seharusnya berhak mendapatkan dana tersebut kepada DPRD. Sebab mereka duduk disana demi membawa aspirasi rakyat, bukan malah mengebiri hak rakyat!

MAKA SUDAH SAATNYA RAKYAT BERSIKAP!
Sumber : Group FB Suara Flotim