Home Berita Terkait Pungutan Rp 1 juta Per Desa 10 Kepala Desa Diperiksa Jaksa

Terkait Pungutan Rp 1 juta Per Desa 10 Kepala Desa Diperiksa Jaksa

219
0

LARANTUKA, TIMEX – Kasus dugaan korupsi bupati Flores Timur, Yoseph Lagadoni Herin yang dilaporkan masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Anti korupsi (Gertak) Flores Timur beberapa waktu lalu, mulai diselidiki Kejaksaan Negeri Larantuka.

Sejak Senin (3/9) hingga Rabu (5/9), Kejaksaan Negeri Larantuka telah memeriksa 10 kepala desa terkait kasus tersebut. Hal tersebut dibenarkan Kepala Kejaksaan Negeri Larantuka, Hery Riupasa melalui kasi Intel Kejaksaan negeri Larantuka, Abdon Toh kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu (5/9). Abdon menyebut, pihaknya masih akan memanggil sejumlah kepala desa lain yang untuk dimintai keterangan.

Sementara itu, Kepala Desa Purulera, Kecamatan Wulanggitang, Benediktus Soge, usai memberikan keterangan kepada jaksa penyidik di Kejaksaan Negeri Larantuka, Rabu (5/9) pagi menjelaskan, dirinya menjelaskan semua peristiwa yang diketahuinya terkait pungutan uang Rp 1 juta tersebut.

Kepada wartawan ia mengaku, pihaknya menyerahkan uang karena dijanjikan akan mendapat dana untuk pembangunan infrastruktur di desanya. Uang Rp 1 juta itu menurutnya diserahkan kepada Kepala Seksi Pemerintahan Desa di kecamatan untuk selanjutnya diserahkan ke Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Flores Timur, Rufus Koda Teluma.

“Uang itu saya ambil dari uang ATK desa. Demi kebutuhan desa, kita kasih. Nantikan datang yang lebih banyak,” ujarnya polos. Dikatakannya, para kepala desa yang menyetor uang telah memilih 3 kepala desa sebagai koordinator.

Ketiga kepala desa tersebut diarahkan oleh BPMD untuk membuka rekening bersama di Bank NTT untuk menerima dana dari pemerintah pusat yang dijanjikan.

Setelah uang masuk ke rekening bersama, kata dia, selanjutnya akan dipecahkan ke kecamatan masing-masing. Untuk Kecamatan Wulanggitang sendiri, sebutnya, dana yang dijanjikan sebagaimana disebut BPMD dalam pertemuan tanggal 17 Juli 2012 di Aula Setda Flotim adalah sebesar Rp 69,7 miliar lebih.

“Sampai sekarang kami masih menunggu info lanjutan dari BPM, apa dana itu sudah masuk atau belum,” katanya.

Di tempat yang sama, kepala desa Boru, Yohanes Don Bosco menyebut, para kepala desa saat ini sudah membentuk forum kepala desa. Forum itu, sebutnya, akan mengawal janji pemerintah kabupaten akan adanya dana bantuan tersebut. “Jika tidak ada uang, kami akan tuntut. Karena kami yang berhadapan langsung dengan masyarakat,” sebut kades yang menyetor Rp 1 juta dengan mengambil dari sumber PADes.

Diberitakan sebelumnya, Gerakan Rakyat Anti Korupsi (Gertak) Flores Timur, melaporkan bupati Flores Timur, Yoseph Lagadoni Herin ke Kejaksaan Negeri Larantuka, Selasa (31/7) pagi. Bupati Yosni diduga melakukan tindak pidana korupsi terhadap belanja tak terduga APBD Kabupaten Flores Timur tahun anggaran 2012 dan pungutan liar Rp 1 juta per desa di 182 desa di Flores Timur. (krf2/ito)