Home Berita Tanggapan Bupati Atas Pemandangan Umum Fraksi DPRD Flotim

Tanggapan Bupati Atas Pemandangan Umum Fraksi DPRD Flotim

452
0

LARANTUKA, FBC– ?Terhadap pandangan Fraksi Golkar, yang mempunyai kesan Pemerintah mengalihkan proses pemekaran desa kepada Lembaga Dewan merupakan suatu hal yang tidak rasional, maka perlu disampaikan bahwa Pemerintah tidak bermaksud mengalihkan kewenangan, tetapi sebagai mitra dalam merumuskan kebijakan daerah dalam bentuk regulasi daerah. Hal ini sejalan dengan Pasal 19 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang mengamanatkan bahwa ?Penyelenggara pemerintah daerah adalah Pemerintah Daerah dan DPRD?, maka pembentukkan desa baru melalui sebuah Ranperda? tentu saja melalui proses bersama antara Pemerintah dan DPRD?.

Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Flotim, Valentinus Tukan, saat membacakan Tanggapan Bupati Flotim terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Flotim Terhadap 4 (Empat) buah Ranperda yang diajukan Pemda Flotim dalam Rapat Paripurna Masa Sidang II DPRD Flotim 2012, Sabtu (23/6) di Gedung Bale Gelekat Lewotana.

Pemandangan Umum Fraksi-fraksi yang disampaikan dalam Sidang Paripurna DPRD Flotim, Kamis (21/6) yang lalu, dari 5 (lima) Fraksi memang menyampaikan sejumlah problem yang mengharuskan Pemda menjelaskan.

Selain poin yang telah dijelaskan Pemda diatas, Fraksi Partai Golkar juga menyoroti agar Pemda mempertimbangkan asas keadilan dan pemerataan dalam mendistribusikan proyek dan mengurangi dominasi pertimbangan politis yang cenderung mengabaikan persyaratan administrasi dan monopoli kelompok tertentu, dan tentang Proyek ruas jalan Belang-Meko di Witihama yang terabaikan.

Terhadap hal ini, Pemda Flotim melalui Wabup Valentinus Tukan menjelaskan bahwa dalam melaksanakan tender proyek, Pemerintah berpedoman pada Pepres No. 54 Tahun 2010? tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan terkait ruas jalan Belang-Meko sudah ditindaklanjuti oleh Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi dengan memanggil kontraktor pelaksana yang juga telah bersedia melanjutkan.

?Menjawabi pertanyaan anggota Dewan terkait dengan maraknya tenaga honorer baru padahal telah dilarang oleh PP No. 48 Tahun 2005 junto PP No. 43 Tahun 2007, pada dasarnya Pemerintah tidak pernah merekrut tenaga honorer baru?, jelas Valens.

Kenyataan yang ada pada masing-masing SKPD merupakan tenaga kontrak perorangan yakni antara Pencari Kerja dengan Pimpinan SKPD sesuai kebutuhn SKPD, untuk jangka waktu satu tahun anggaran, dan dapat diperpanjang bila masih dibutuhkan. Dan para tenaga kontrak ini tidak masuk dalam kriteria tenaga honorer sebagaimana dimaksud dalam PP No. 48 Tahun 2005 juncto PP No. 43 Tahun 2007.

Selanjutnya, terhadap Pemadangan Umum Fraksi Partai Demokrat, Valentinus Tukan menjelaskan, Pemerintah tidak melemparkan bola panas kepada DPRD. Menurutnya, telah sesuai dengan Pasal 5 huruf (i) Permendagri No. 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan, yaitu: ?DPRD bersama Bupati/Walikota melakukan pembahasan atas Ranperda tentang Pembentukan Desa, dan bila diperlukan dapat mengikutsertakan Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat desa?.

?Syarat jumlah penduduk dalam pemekaran sebuah desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah paling kurang 750 Jiwa atau 75 KK, dan telah melalui kofirmasi saat kajian lapangan? dan rapat penetapan batas desa bersama sebagai pelaksanaan amanat PERDA Kab. Flotim No. 10 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan PERDA No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas PERDA No.10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan,? terang Wakil Bupati.

Terkait dengan penggunaan anggaran untuk program ?Sister City?, masih menurut Valentinus, oleh karena program ini adalah kerjasama internasional berdasarkan persetujuan bersama dengan DPRD, maka Pemerintah melakukan upaya antisipatif terhadap kegiatan-kegiatan yang timbul dari action plan program tersebut, termasuk perjalanan dinas luar daerah dan luar negeri.

?Tindakan anstisipatif ini berdasarkan Pasal 162 ayat (3), ayat (5), dan ayat (6) huruf b Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mengamanatkan bahwa pengeluaran untuk keperluan mendesak yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, maka keperluan belanja perjalanan luar daerah maupun luar negeri, Pemerintah menggunakan belanja tak terduga?, tukasnya.

Terhadap kecaman dari Fraksi Flores Timur Bersatu tentang pungutan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tiap desa, Bupati Flores Timur melalui Valentinus Tukan menjelaskan, bahwa dana dimaksud merupakan himbauan dari Pemerintah kepada para Kepala Desa melalui Camat untuk berpartisipasi dalam penyusunan proposal permohonan bantuan dana pembangunan infrastruktur desa kepada Pemerintah Pusat yang bersifat partisipatif, dan proposal tersebut sudah dikirim ke Kementrian Keuangan dan Kementrian Dalam Negeri. (Ans)

Sumber: floresbangkit.com