Home Opini KPUD Flores Timur Melanggar Kode Etik ?

KPUD Flores Timur Melanggar Kode Etik ?

215
1

Empat anggota KPUD Flores Timur diberhentikan oleh Dewan Kehormatan yang dibentuk oleh KPU Provinsi. Pembentukan Dewan Kehormatan sendiri sebenarnya melanggar aturan karena Dewan Kehormatan baru bisa dibentuk apabila Lembaga Setingkat di atas KPUD telah mengambilalih proses pemilu kada dan menemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh KPUD. Yang terjadi proses pengambilalihan wewenang KPUD Flores Timur tidak pernah dilakukan oleh KPU Provinsi.

Terlepas dari pembentukan DK yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada, alasan pemberhentian keempat anggota KPUD Flores Timur adalah pelanggaran kode etik. KPUD Flores Timur dianggap melanggar kode etik karena melakukan pembangkangan terhadap KPU Pusat, membangkang hierarki yang berada di atasnya. Akibat pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPUD Flores Timur, KPU mengeluarkan surat no. 280 pada tanggal 26 mei 2010, meminta KPU Provinsi untuk mengambilalih wewenang dan fungsi serta tugas KPUD Flores Timur terkait proses pemilu kada. Namun yang terjadi, KPU Provinsi sama sekali tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh KPU Pusat berdasarkan surat No. 280 tertanggal 26 Mei, melainkan langsung membentuk DK. Sebuah fakta yang memunculkan tanda tanya: Apakah KPU Provinsi dalam hal ini tidak melanggar kode etik ? Mengapa KPU Provinsi tidak memiliki nyali sedikitpun untuk mengambilalih tugas dan wewenang KPUD Flores Timur, padahal KPU Provinsi telah memiliki dasar yang kuat berupa surat yang dikeluarkan oleh KPU Pusat ?

Hal yang membingungkan dalam persoalan pelanggaran kode etik ini adalah, bahwa KPUD telah melanggar kode etik dengan melawan hierarki yang berada di atasnya yaitu KPU Pusat. Dalam hal ini, permasalahan yang terjadi adalah antara KPUD Flores Timur kontra KPU Pusat. Semestinya KPU Pusat yang harusnya menjadi pelapor. Tetapi yang terjadi kasus ini mencuat karena dilaporkan oleh pihak-pihak yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan permasalahan “Pelanggaran Kode Etik”. Berdasarkan informasi yang diperoleh yang menjadi pelapor kasus ini adalah ketua golkar, ketua gerindra, ketua pkpb. Suatu pertanyaan lain lagi muncul, Apakah mereka yang melaporkan KPUD Flores Timur ini sedang berperkara/bermasalah dengan KPUD Flores Timur ? Tidak Bukan ? Sepertinya ada scenario tersembunyi yang sedang dirancang.

Tetapi skenario yang sudah pasti adalah bagaimana caranya menyingkirkan anggota KPUD Flores Timur yang mengambil keputusan untuk mengeliminasi salah satu paket calon kepala daerah Flores Timur. Sekedar untuk diketahui bahwa tertanggal 12 Mei KPUD Flores Timur mengantongi surat dari Panwas yang isinya adalah kajian yang dilakukan terhadap hasil keputusan KPUD Flores Timur, dan hasilnya tidak ditemukan adanya kekeliruan dari hasil keputusan tersebut. Kira-kira seperti ini skenario yang dirancang, anggota KPUD Flores Timur harus disingkirkan, dan hanya bisa dilakukan dengan pembentukan DK. Namun sayangnya KPU Provinsi malah membawa dirinya masuk ke dalam permasalahan baru dengan membentuk DK tanpa terlebih dahulu mengambilalih tugas dan wewenang KPUD Flores Timur terkai pemilu kada mengacu kepada ayat 3 pasal 122 UU No.22 tahun 2007 tentang KPU yang menyebutkan, “Jika dalam hal-hal tertentu KPU Provinsi atau Kabupaten/Kota tidak dapat menjalankan tugasnya, maka tahapan pemilu kada selanjutnya diambilalih oleh KPU setingkat di atasnya. Yang lebih aneh lagi adalah pembentukan DK dilakukan berdasarkan laporan masyarakat ?????

 

Hans Hallan