Home Artikel BREAKING NEWS-2

BREAKING NEWS-2

177
0

Giliran KPU NTT Diduga Langgar Kode Etik

RAHMAN SABON NAMA

DENPASAR-25 Agustus 2010, pukul 03.06
Kosmas Ladoangin, salah seorang dari empat anggota KPUD Flotim yang diberhentikan sementara oleh KPUD NTT berdasarkan rekomendasi Dewan Kehormatan (DK) KPUD NTT, menyatakan bahwa KPUD NTT diduga kuat telah melanggar kode etik. Menurut Kosmas, tindakan KPUD NTT yang DK untuk memeriksa anggota KPUD Flotim adalah tidak sah karena bertentangan dengan surat No. 280 KPU Pusat.

Kosmas menyebut, sebelumnya KPU Pusat melalui surat No. 243 meminta KPUD Flotim agar mengakomodir Paket Mondial yang diusung Koalisi Gewayang Tana. Karena tidak digubris KPUD Flotim, maka keluarlah surat No. 280 KPU Pusat yang meminta KPUD NTT untuk mengambilalih tahapan pemilu kada Flotim. ?Namun, yang terjadi adalah tanpa adanya pengambilalihan, tiba-tiba KPUD NTT membentuk dewan kehormatan,? kata Kosmas melalui handphone-nya, pukul 01.52 dari Jakarta.

Seperti diketahui, DK ini terdiri dari dua anggota KPUD NTT, yakni Djidon de Haan dan Maryanti Luturmas Adoe; serta seorang akdemisi yakni Yustinus Pedo.
Menurut Kosmas, tindakan KPUD NTT ini sudah menyalahi kode etik karena tidak pernah mengambilalih KPUD tetapi langsung membentuk DK. Proses pengambilalihan ini harus melalui rapat pleno, dibuatkan berita acara lalu keluar SK. Nah, jika setelah diambilalih, kemudian KPUD NTT menemukan adanya pelanggaran kode etik oleh KPUD Flotim, barulah dibentuk DK.

?Jadi kalau DK mengatakan kami melanggar kode etik, maka sebenarnya KPUD NTT diduga sudah melanggar kode etik karena melanggar surat 280 KPU Pusat,? tegas Kosmas.

Kata Kosmas, mengacu kepada ayat 3 pasal 122 UU No.22 tahun 2007 tentang KPU yang menyebutkan, ?Jika dalam hal-hal tertentu KPU Provinsi atau Kabupaten/Kota tidak dapat menjalankan tugasnya, maka tahapan pemilu kada selanjutnya diambilalih oleh KPU setingkat di atasnya?. ?Dan proses pengambilalihan juga tidak melalui proses penonaktifan,? lanjut Kosmas.
Berdasarkan UU No. 22 tahun 2007 tentang KPU tadi, seharusnya ada ruang bagi anggota KPUD untuk membela diri, jika harus dibentuk DK, seperti yang terjadi di NTT. ?Ternyata ini tidak ada sama sekali,? gerutunya.

Lalu mengapa hanya empat anggota KPUD Flotim yang diberhentikan? Menurutnya ini juga aneh. Sebab surat keputusan KPUD Flotim No 034/2010 tentang Penetapan Nama Calon Bupat-Wakil Bupati Flotim adalah keputusan lembaga melalui rapat pleno, bukan perorangan. Karena itu, menjadi aneh kalau penonaktifan hanya diarahkan kepada Bernardus Boro Tupen, Abdul Kadir Yahya, Yohanes Ama Sili Bahy, dan Kosmas Ladoangin.

Patut diduga, Erni Katana-satu-satunya perempuan yang menjadi anggota KPUD Flotim-adalah ?orang selundupan? Simon Hayon.
Tetapi, kata Kosmas, DK berkilah Erni Katana tidak diadukan oleh pelapor (Paket Mondial, Simon Hayon-Diaz Alfi). ?Kalau dia tidak dilaporkan, mengapa ikut dipanggil dengan status seperti kami,? tanya Kosmas.

Padahal, mengacu kepada surat No. 280 KPU Pusat, tugas KPUD NTT adalah melaksanakan tahapan pemilu kada Flotim, bukan menerima laporan dari siapapun, termasuk Koalisi Gewayang Tana atau dari Simon Hayon. Kalaupun ada laporan, adalah menjadi tugas panwaslu. (*)