Putusan Hong Kong untungkan PRT

Asosiasi pembantu rumah tangga Indonesia di Hong Kong menyambut baik putusan Pengadilan Tinggi Hong Kong yang mengabulkan gugatan seorang pembantu Filipina terkait peraturan yang tidak mengizinkan pembantu rumah tangga asing menjadi penduduk tetap.
Wakil Ketua Asosiasi TKI (ATKI) di Hong Kong Iweng Karsiwen mengatakan putusan ini telah lama ditunggu-tunggu.
“Itu sudah menjadi tuntutan kita sejak lama, salah satu sikap diskriminasi pemerintah Hong Kong,” kata Iweng kepada BBC Indonesia.
Dengan putusan ini pembantu rumah tangga di Hong Kong memiliki pilihan.
“Tidak seperti dulu karena pembantu rumah tangga tidak bisa menjadi resident (penduduk tetap), sekarang kita punya pilihan menjadi resident atau hanya bekerja di sini,” tambahnya.
Iweng Karsiwen berharap putusan pengadilan ini bisa diterapkan secepatnya oleh pemerintah Hong Kong.
Pengadilan Tinggi Hong Kong hari Jumat (30/9) memutuskan peraturan yang melarang pembantu rumah tangga menjadi warga tetap tidak konstitusional.
Jumlah pembantu rumah tangga di Hong Kong mencapai hampir 300.000, sebagian besar dari Filipina dan Indonesia.

Hak-hak

Sebagian besar warga asing boleh mengajukan permohonan penduduk tetap bila memenuhi sejumlah syarat antara lain tinggal di sana sedikitnya tujuh tahun berturut-turut, tetapi ketentuan itu tidak berlaku bagi pembantu rumah tangga.
Dengan status warga tetap, kata Iweng Karsiwen, pembantu rumah tangga tidak terpaku pada satu profesi.
“Kalau jadi permanent resident kita bisa berpindah pekerjaan, tidak harus menjadi pembantu rumah tangga,” jelasnya.
Selain itu, dengan status penduduk tetap pembantu rumah tangga tidak harus keluar dari wilayah Hong Kong dalam waktu 14 hari bila kontrak diputus majikan.
Sebagai penduduk tetap mereka juga berhak mengajukan permohonan untuk mendapatkan fasilitas perumahan dari pemerintah dan fasilitas-fasilitas lain.
Meski demikian, kata Iweng, pembantu rumah tangga yang telah bekerja di Hong Kong selama 12 tahun terakhir ini, belum banyak TKI yang berminat menjadi penduduk tetap di sana.

Reaksi pemerintah

Syarat-syarat menjadi penduduk tetap memang dirasakan berat.
“Karena memang persyaratan itu selain tinggal di Hong Kong tujuh tahun, ada tiga syarat yang harus menunjukkan bahwa kenapa kita ingin Hong Kong menjadi rumah kita,” tutur Iweng.
Putusan pengadilan dalam kasus yang diajukan oleh pembantu asal Filipina, Evangeline Banao Vallejos yang telah tinggal di Hong Kong sejak 1986.
Beberapa pihak khawatir bila pembantu rumah tangga diizinkan menjadi penduduk tetap, banyak sumber daya yang akan tersedot untuk mengakomodasi mereka dan mungkin anggota keluarga mereka.
Pemerintah Hong Kong menyatakan akan mengajukan banding atas putusan pengadilan.
“Saya kecewa tetapi kami siap sepenuhnya menerima apapun putusan pengadilan,” kata kepala pemerintahan Hong Kong.

sumber : BBC

Facebook Comments

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password