Perda APBD Lembata Sah, Tanpa DPRD Hadir

LEWOLEBA, FBC-Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Lembata tentang Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2013 telah ditetapkan oleh Bupati Lembata Sabtu, 29/12/2012, Ranperda APBD yang ditetapkan di Rumah Jabatan (Rujab) Bupati Lembata ini tanpa dihadiri oleh Pimpinan maupun Anggota DPRD Lembata.


Ketidakhadiran Wakil Rakyat Lembata dalam rapat penetapan Ranperda APBD ini dianggap wajar dan tidak menyalahi ketentuan perundang-undangan, pernyataan ini disampaikan Ketua DPRD Lembata, Yohanes Derosari yang dimintai pendapatnya melalui sambungan telepon, Senin 31/12/2012 menurutnya, saat penetapan, semua Anggota maupun Pimpinan DPRD sedang menjalankan tugas ke luar Lembata.

?Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan turunannya PP Nomor 58 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara yang kemudian dijabarkan dalam Permedagri Nomor 13 Tahun 2010, tersurat jelas bahwa penetapan itu oleh Bupati, jadi tidak perlu dipersoalkan? jelas Derosari.

Menurutnya, DPRD telah melakukan tugasnya mulai dari proses pembahasan hingga asistensi Ranperda APBD di tingkat Propinsi. Selanjutnya adalah tugas pemerintah, untuk secepat mungkin ditetapkan agar dilakukan proses asistensi pada tingkat pusat, dia mengakui penetapan Ranperda ini terkesan dadakan.

?Penetapan oleh pemerintah itu dadakan saja, dalam artian bahwa pemerintah segera melakukan asitensi ke pusat, dan tidak boleh terlambat dari jadwal yang ditetapkan, Ranperda APBD itu dalam tiga puluh hari tidak ditetapkan dianggap sah, saya bicara ini tetap dalam ranah aturan, diluar dari itu saya tidak mau komentar? jelas Ketua DPRD.

Sementara terkait ketidakhadiran DPRD dalam penetapan APBD di Rujab Bupati itu dijelaskan Derosari, karena semua anggota maupun Pimpinan DPRD sedang menjalani tugas ke luar daerah. ?Kami asistensi APBD tanggal 28 Desember, sementara penetapannya tanggal 29 Desember, saat itu kami masih berada di luar Lembata, jadi soal kehadiran itu, kalau kami ada di tempat? tanggap Derosari.

Pemerintah sepertinya Mengingkari Keberadaan DPRD

Ketidakhadiran DPRD saat penetapan Ranperda APBD Lembata tahun 2013 dinilai sebagai bentuk pengingkaran terhadap keberadaan DPRD, pernyataan ini disampaikan Anggota DPRD Lembata, Bediona Philipus. Menurutnya, saat penetapan di tanggal 29/12/2012 itu dirinya berada di Lewoleba, dia mengaku tidak mendapat pemberitahuan, undangan maupun informasi.

Pernyataan Bediona itu disampaikan kepada FBC melalui pembicaraan telepon Senin, 31/12/2012. Bediona saat dihubungi mengaku sedang berada di kediamanya di Berdikari Kelurahan Lewoleba.

Saat dimintai komentarnya berkaitan dengan ketidakhadiran DPRD dalam Rapat Penetapan APBD itu, Bediona berpendapat, pemerintahan Lembata di bawah komando Yance Sunur sedang membangun sebuah tradisi baru, diluar tradisi yang dibangun oleh perintahan Ande Manuk sebelumnya. Tradisi baru ini dimulai Bupati Yance sejak penetapan RPJMD hingga ke penetapan APBD yang sama-sama tak dihadiri oleh DPRD.

Bediona tak melihat tradisi baru Bupati Yance itu sebagai sebuah pelanggaran terhadap peraturan, walau demikian ia berharap agar dalam penetapan Perda yang sifatnya strategis apalagi yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat luas hendaknya DPRD perlu dilibatkan sebagai bentuk tanggungjawab bersama.

?Cara penetapan akan menentukan suasana kejiwaan dalam pelaksanaan produk hukum itu, artinya kalau ditetapkan dalam paripurna, atmosfirnya adalah produk bersama pemerintah dan DPRD, dan kita punya tanggungjawab moral untuk melaksanakan secara bersama-sama, tentunya sesuai fungsi dan tanggungjawab, yakni pemerintah sebagai pelaksana dan DPRD melakukan pengawasan? ujar Bediona

Tradisi membawa penetapan sebuah produk hukum daerah oleh Bupati Lembata Baru keluar forum paripurna menunjukkan bahwa pemerintah sedang berdiri sendiri, dan seolah mengingkari keberadaan DPRD. Nilai Bediona yang mengaku saat penetapan itu dirinya berada di Lewoleba.

?Tanggal 29 Desember itu saya di Lewoleba, dan saya mau bilang bahwa tradisi itu, sebenarnya pemerintah mau menunjukkan bahwa di Lembata ini seolah-olah pemerintah berdiri sendiri, dan APBD itu adalah produk pemerintah tanpa DPRD, walau tak bermaksud melecehkan tapi pemerintah sepertinya mengingkari keberadaan DPRD di Kabupaten ini? keluhnya. (Yogi Making)

Sumber: www.floresbangkit.com

Facebook Comments

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password