Masyarakat Adat dan Permasalahannya

Sebagai bentuk kelanjutan dari perjalanan visi misi reformasi yang diperjuangkan semenjak jatuhnya rezim Orde Baru ditanah air pada 1998 yang lalu, telah melahirkan tuntutan masyarakat adat demi memperoleh hak-haknya agar dapat memiliki suatu sistem kehidupan sosial tersendiri. Dalam periode sebelumnya (masa Orde Baru), hak-hak masyarakat adat telah dirampas dengan tegas dan memalukan. Hal mana akhirnya melahirkan proses marginalisasi di segala bidang kehidupan di tanah air (yang nota bene telah merdeka sejak 17 Agustus 1945).
Ada beberapa persoalan marginalisasi yang diberlakukan Negara (baca: pemerintah) terhadap masyarakat adat kita (Flores Timur) antara lain:

Pertama, dikeluarkannya UU no. 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa, undang-undang ini akhirnya menjadikan masyarakat adat tidak lagi memiliki suatu pemerintahan lokal yang otonom, yang menjalankan fungsinya sesuai dengan kepentingan politik dan ekspresi sosial kulturalnya. Pemerintahan desa yang diamanatkan dalam UU No. 5 tahun 1979 menggantikan pemerintahan adat seperti lewolema (di Tanjung Bunga), lewoingu (di Tite Hena- Flores Timur daratan), dan lain sebagainya? dan berfungsi sebagai kepanjangan tangan dari pemerintahan di tingkat pusat, propinsi dan kabupaten.

Kedua, lembaga adat yang telah memiliki aturan dalam melayani kepentingan komunitasnya kemudian dikebiri dengan dijadikan sebagai bagian dari organisasi state corporatisme. Negara bahkan membentuk secara ?paksa? sebuah lembaga yang disebut Lembaga Masyarakat Adat dari tingkat propinsi, kabupaten sampai kecamatan di seluruh tanah air (termasuk di Flores Timur). Lembaga ini sebetulnya hanyalah sebuah organisasi ?mainan? pemerintah. Visi, misi, dan struktur organisasinya pun tidak selaras dengan konsepsi lembaga adat kita yang asli.

Ketiga, kalau pun lembaga adat kita yang asli masih dibiarkan ada, tetapi fungsinya dibatasi pada hal-hal yang tidak mengurangi hegemoni negara atas masyarakat asli. Semisal, mempertahankan berlakunya hukum adat tetapi secara terbatas karena masyarakat adat kita masih mempertahankannya, bahkan tetap ?berani? memberlakukannya. Hal ini tetap tidak membuat Negara sadar, bahwa pada dasarnya masyarakat kita tidak respek terhadap Lembaga Masyarakat Adat bentukkannya. Ironinya, negara tetap memaksakan lembaga ini berkarya diatas keterjepitan lembaga adat kita yang asli..

Keempat, masyarakat adat menjadi semakin terasing dengan dunia politik di lingkungannya dan tidak mempunyai suatu kepemimpinan lokal yang sejalan dengan kenyataan di lingkungannya. Hal ini berakibat pada ketiadaan ?bergaining power? dari masyarakat adat, ketika diperhadapkan dengan kekuatan dari luar yang merepresentasikan politik, aturan dan kekuasaan negara. Dampak yang lebih parah adalah terpuruknya ekonomi masyarakat adat kita dan semakin ketinggalan terhadap arus kemajuan jaman yang dibawakan oleh rezim Orde. Juga semakin besar perbedaan kemajuan antara masyarakat adat dengan masyarakat modern (masyarakat kota).

Ada juga hal lain yang dapat kita lihat dan saksiskan dari generasi ke generasi, bahwa ketika masyarakat adat kita berjuang mengembangkan eksistensinya, selalu menghadapi hambatan dan ancaman serta tantangan ke depan yang tidak mudah diatasi. Salah satu hambatan adalah melemahnya modal sosial (social capital)? kepempinan dan kebersamaan yang mereka miliki untuk mewujudkan suatu kekuatan bersama dalam mengembangkan komunitasnya, dan rendahnya kemampuan untuk mengelola organisasi adat.

Akibatnya proses konsolidasi antar elit adat dengan masyarakatnya serta antar elit adat yang bermasalah maka? ancaman dari luar pun tidak dapat diabaikan. Antara lain tuduhan untuk mewujudkan gerakan separatisme yang mengancam negara kesatuan serta persatuan bangsa.

Di sisi lain masyarakat adat kita selalu dituntut untuk mampu berhadapan dengan berbagai stakeholder seperti lembaga legislatif, eksekutif, press, dan sektor swasta yang mempunyai kepentingan berlainan dan jelas tidak sinergi dengan kepentingan masyarakat adat. Hal ini berperan dalam menghambat proses revitalisasi masyarakat adat ke depan. Bukan tidak mungkin ke depannya masyarakat adat dituntut untuk ?wajib hukumnya? untuk menyesuaikan segala aturan adatnya dengan aturan yang diagendakan negara dan global terhadap semangat demokrasi, HAM dan pluralisme serta keselarasan antara gerakan lokalisme dengan globalisme.

Untuk itu, sudah menjadi tugas penting semua elemen masyarakat sipil kita (elite masyarakat Flores Timur) untuk dengan cerdas, jeli dan segera memperjuangkan secara bersama-sama dengan kelompok masyarakat adat kita (masyarakat adat Flores Timur) untuk mengembangkan eksistensinya dalam dunia yang semakin modern. Disini dapat diajukan tiga agenda penting yang bisa kita (seluruh lapisan masyarakat Flores Timur) jadikan acuan untuk mempertahankan eksistensi kelompok masyarakat adat kita (Flores Timur) yakni:

Pertama, menguatkan kapasitas lembaga-lembaga adat yang ada di wilayah Flores Timur untuk bisa dikelola secara mandiri dan berkelanjutan. Kedua, pelembagaan demokrasi masyarakat adat dengan kepemimpinan yang demokratis, dan bisa diterima oleh komunitas dan masyarakat. Ketiga, membangun akses organisasi dan masyarakat adat untuk menggunakan hak ulayatnya, sumberdaya ekonomi lokal dan kerjasama dengan pemerintah yang saling menguntungkan..

Selain itu dapat juga melakukan proses perubahan sosial pada organisasi masyarakat adat kita maupun pada diri kita sendiri dengan bekerja sama dengan stakeholder masyarakat adat itu sendiri. Ada pun strategi yang dapat kita jalani yaitu:

Satu, Pengembangan Wacana. Pendekatan ini diperlukan untuk menghasilkan suatu kesadaran kritis mengenai pentingnya pemberdayaan masyarakat adat dari berbagai perspektif. Dua, Pengembangan Partisipasi, caranya dengan melibatkan masyarakat adat secara langsung dalam proses untuk memperoleh hak-haknya. Tiga, Pengembangan Jaringan Kerja, dalam rangka membangun semangat visi gerakan bersama. dan kerja sama masyarakat adat itu sendiri.

Dari semua itu, hal yang paling di tunut untuk segera dilakukan adalah mau dan sadarnya Pemerintah Daerah Flores Timur untuk mengambil perannya dalam mempercepat proses roses pemberdayaan masyarakat adat. Sehingga komunitas msyarakat adat kita di Kabupaten Flores Timur dapat lebih mandiri serta siap menyongsong perubahan sosial budaya yang terjadi di masa datang. Sebab, kalau pemerintah daerah tidak melakukannya, maka persoalan ini akan menyisakan berbagai tantangan yang multidimensional. (Weking)

Facebook Comments

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password