Kelola Hutan Secara Benar, Kurangi Risiko Bencana

LARANTUKA, FBC: Pengelolaan hutan memiliki relasi kuat dengan berbagai kejadian bencana. Jika hutan dikelola secara salah bisa memicu terjadinya bencana alam seperti banjir, longsor dan kebakaran. Sebaliknya, jika hutan dikelola secara benar maka risiko bencana dikurangi.

Demikian kata Wakil Bupati Flores Timur Valens Tukan pada pembukaan seminar program Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) yang dipadukan dengan lokakarya pembentukan organisasi tani pengelola hutan di Flores Timur. Seminar dan lokakarya ini berlangsung 17 Januari 2013 di wisma St. Maria milik para suster PRR, di Weri, Larantuka, Flores Timur.

Seminar dan lokakarya itu diprakarsai Forum Kehutanan Multipihak? ?Punaliput Lewotana Lamaholot?? Flores Timur? bekerja sama dengan Yayasan Masyarakat Nusa Tenggara (Samanta).

Wakil Bupati Flotim Valens Tukan (kanan) dan Sekpel Forum Punaliput Marthen Bulu (kiri) (Foto-FBC: Melky Koli Baran)
Punaliput merupakan sebuah forum yang difasilitasi para pihak yang terdiri dari LSM, Masyarakat Adat dan Dinas Kehutanan Flores Timur tahun 2006 silam. Keberadaan forum ini untuk menjembatani pemerintah dan masyarakat adat di dalam dan di sekitar kawasan hutan dalam pengelolaan hutan di kabupaten Flores Timur.

Sekretaris Pelaksana Forum Marthen Bulu, S.Hut menjelaskan bahwa forum ini terbentuk setelah merefleksikan berbagai konflik horisontal pengelolaan hutan antara masyarakat adat dan Dinas Kehutanan Flores Timur sepanjang tahun 2002 hingga 2005. Konflik yang berujung ke penangkapan dan pengurungan para petani dari kawasan hutan Ilepadung Nedot di Lewolema dan Wuko Lewoloro di Hikong Boru Kedang di LP kelas 3 Larantuka.

Wakil Bupati Flores Timur mewakili Pemda pada kesempatan itu menyampaikan apresiasi kepada para pihak yang telah berpikir strategis memfasilitasi kerja sama dalam pengelolaan hutan. Menurutnya, apa yang telah dilakukan forum dalam pengelolaan hutan adalah bagian penting dari membangun kesejahteraan rakyat di kabupaten Flores Timur.

Menurut wakil bupati, membangun kesejahteraan rakyat merupakan? tanggung jawab bersama para pihak. Tanpa difasilitasi pemerintah pun, para pihak telah melakukannya. ?Kerja sama seperti yang digagas dan dilakukan forum ini perlu diapresiasi dan dipelajari. Sebab dengan demikian, antara para pihak yang menjadi komponen pembangunan tidak saling mempersalahkan satu dengan yang lain?, demikian kata wakil bupati Flotim mewakili sikap Pemda Flores Timur.

Diingatkan wakil bupati, hutan itu bermanfaat bagi masyarakat. Tetapi jika dikelola secara salah maka terjadi bencana. ?Flotim ini daerah bencana, terlebih bencana alam dan bencana iklim. Kelola hutan di Flores Timur secara baik maka aman dari ancaman bencana?, kata wakil bupati Flores Timur, sambil menambahkan, kelola hutan secara sembarangan dan tidak bertanggung jawab berkontribusi bagi terjadinya bencana.

Masukan Bagi Pembuat Kebijakan

Forum diskusi seperti ini, demikian kata wakil bupati, merupakan arena tepat untuk saling berbagi informasi antara para pihak tentang apa yang mesti diperani pihak-pihak. ?Karena itu, saya ajak semua pihak yang ada dalam forum ini untuk terlibat secara aktif dalam berbagi, bertukar informasi dan pengetahuan?, kata wakil bupati.

Peserta Lokakarya dan Seminar Forum Punaliput (Foto-FBC: Melky Koli Baran)

Sebab menurutnya, informasi dari pihak-pihak di luar birokrasi pemerintahan akan sangat membantu pemerintah dalam menyusun berbagai kebijakan pembangunan. ?Saya ajak dan harapkan peserta sekalian terlebih bapak ibu petani dari desa-desa untuk beri informasi buat kami di pemerintahan. Informasi-informasi itu akan sangat membantu kami dalam menyusun kebijakan umumnya dan program-program di berbagai level?, tandas wakil bupati.

Selain itu, wakil bupati mewakili pemerintah Flores Timur juga meminta Forum kehutanan multipihak ini untuk? tak henti-hentinya memberikan pendidikan kepada masyarakat Flores Timur, terlebih yang tinggal di dalam dan di sekitar kawasan hutan untuk mengelola hutan secara benar.

Menurut wakil bupati, bencana-bencana yang terjadi menghambat kemajuan. Sebab biaya-biaya pembangunan akan tersedot untuk penanganan bencana. ?Jika tidak ada bencana, maka kita punya peluang biaya untuk membangun?, kata wakil bupati. Ia memberi contoh, tahun ini pemda harus mengalokasikan anggaran sangat besar untuk membangun ulang sembilan jembatan di wilayah Flores Timur yang ambruk diterjang banjir tahun 2012 silam.

Masyarakat Harus Respon

Sekretaris Pelaksana Forum Punaliput Marthen Bulu, S.Hut mengatakan, dari seluruh wilayah Flores Timur, luas daratan 1.812,85 km. Sebagian besar luasan ini terdiri dari hutan kritis. Sebanyak 240 desa barada di dalam dan di sekitar kawasan hutan dengan total 229.529 jiwa penduduk. Artinya, demikian kata Marthen, jika hutan seluas ini tidak dikelola secara baik maka akan menyengsarakan warga sebanyak itu. Di lain pihak, daerah ini punya sumber daya manusia sebanyak? itu yang bisa difasilitasi mengelola hutan yang perlu diberdayakan.

Membaca fakta ini, demikian kata Marthen, tidak ada alasan untuk tidak membuka partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan. ?Forum Mulktipihak Punaliput memfasilitasi pengelolaan hutan berbasis masyarakat? yang dikenal dengan nama PHBM. Obsesi forum agar hutan di wilayah ini harus diperjuangkan untuk dikelola masyarakat. Bukan dikelola pihak lain?, kata Marthen.

Marthen menjelaskan, melalui PHBM, masyarakat bisa mengakses proyek-proyek HKm dan HTR untuk menanam lalu memanen. Jika diberikan kepada korporasi maka mereka memanen baru menanam untuk kepentingan mereka bukan untuk kepentingan rakyat.

Menanggapi hal ini, Thomas Uran dari Yayasan Ayu Tani Hokeng mengatakan, peluang telah dibuka bagi masyarakat. Rugi jika masyarakat tidak meresponnya. Bisa saja pengelolaan hutan jatuh ke tangan corporate kehutanan yang mengantongi ijin pusat karena hutan masih menjadi kewenangan pusat.

Dijelaskan Thomas Uran, jika hutan dikelola dalam konteks pemberdayaan masyarakat, maka hasilnya untuk kesejahteraan masyarakat. Misalnya setiap petani menanam 1000 pohon mahoni dalam lokasi HKm atau HTR dan dalam jangka waktu 10 tahun sudah bisa dipenan. ?Jika satu pohon dijual 2 juta rupiah, hitung saja berapa penghasilan petani??, tanya Thomas.

Albert Sogen mengatakan, saat ini data memperlihatkan ribuan generasi muda Flores Timur di desa-desa yang butuh hidup sepuluh tahun ke depan. Jika kawasan hutan ini dikelola corporate maka kita telah menyia-nyiakan peluang generasi muda sepuluh tahun ke depan itu.

Wakil bupati Flores Timur kesempatan itu mengatakan, apapun yang terjadi, pengelolaan hutan di daerah ini harus untuk kesejahteraan rakyat. Aturan membolehkan masyarakat untuk kelola hutan. (Melky Koli Baran)

Sumber: www.floresbangkit.com

Facebook Comments

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password