Forum Kades Flotim Buka Rekening Kolektif untuk Tranfer Uang

POS KUPANG.COM, LARANTUKA — Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) memfasilitasi Forum Kepala Desa se-Kabupaten Flores Timur (Flotim) untuk membuka rekening kolektif di Bank NTT Cabang Larantuka.

Tujuannya supaya dana untuk semua desa hasil dari proposal ditransfer ke rekening kolektif itu. Pagu dana yang dijanjikan untuk Kecamatan Wulanggitang sebesar Rp 69.716.925.000 (Rp 69,7 miliar), belum lagi kecamatan lainnya.

Hal itu diungkapkan Kepala Desa Pulu Lera dan Kepala Desa Boru, Kecamatan Wulanggitang, Benediktus M Soge dan Yohanes Don Bosco, yang ditemui usai memberikan keterangan kepada Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejaksaan Negeri (Kejari) Larantuka, Abdon Toh, S.H, Rabu (5/9/2012).

Benediktus dan Yohanes mengatakan, rekening kolektif atas nama tiga koordinator yang ditunjuk BPMD Flotim, yakni Thomas Doni Liat, Kepala Desa Ile Boleng (ketua), Mateus Mau Wulan Lewar dari Solor Barat (sekretaris) dan bendahara, Anton Ama Koten, Kepala Desa Duli Jaya, Kecamatan Tite Hena.

Saat itu, kata keduanya, petugas BPMD Flotim juga membacakan pagu dana infrastruktur pedesaan yang akan diperoleh dari proposal yang diajukan kepada sejumlah kementerian di Jakarta untuk 19 kecamatan di Flotim.

Besarnya pagu dana tidak sama antara satu kecamatan dengan kecamatan lain. Rata-rata di atas Rp 60 miliar, tergantung luas wilayah dan jumlah penduduk. Untuk Kecamatan Wulanggitang saja dijanjikan mendapat Rp 69. 716.925.000.?Jika satu kecamatan rata-rata Rp 60 miliar berarti uang yang akan masuk ke Flotim hasil dari proposal Rp 1 juta mencapai Rp 1,140 triliun.

Benediktus dan Yohanes mengatakan, pengumpulan dana Rp 1 juta berawal dari BPMD Flotim memfasilitasi sosialisasi di Kantor Camat Wulanggitang pada 4 Maret 2012 lalu tentang pembuatan proposal percepatan pembangunan infrastruktur pedesaan dengan syarat pengumpulan uang Rp 1 juta/desa untuk biaya pembuatan proposal.

Pihak BPMD Flotim, kata kedua kades, mengundang lagi para kepala desa mengikuti pertemuan lanjutan di Aula Kantor BPMD Flotim tanggal 26 Maret 2012. Saat itu pihak BPMD Flotim menunjukkan hasil proposal yang telah digodok di BPMD. Saat itu juga BPMD menunjuk tiga perwakilan kades sebagai koordinator yang diketuai Thomas Doni Liat (Ile Boleng), sekretaris, Mateus Mau Wulan Lewar (Solor Barat) dan bendahara, Anton Ama Koten (Duli Jaya).

Benediktus dan Yohanes mengungkapkan, para kades kembali diundang mengikuti pertemuan di ruang rapat Sekda Flotim pada 17 Juli 2012 mengklarifikasi tudingan pungutan liar (pungli) dari berbagai pihak, menginformasikan pagu dana yang akan didapat oleh masing-masing kecamatan.

“Kami tetap menunggu dana itu, tapi sampai saat ini belum ada informasi. Jika sampai tidak dapat, kami akan tuntut BPMD Flotim,” tegas Benediktus diamini Yohanes. Menurut kedua kades ini, saat diperiksa jaksa, keduanya menceritakan kronologi pertemuan dan hasil-hasilnya. Ditanya uang Rp 1 juta diserahkan kepada siapa, Benediktus dan Yohanes mengatakan, untuk Wulanggitang diserahkan kepada Kasi PMD kecamatan untuk dilanjutkan kepada Sekretaris BPMD Flotim, Rufus Koda. Saat menyerahkan uang itu, ungkap Benediktus dan Yohanes, tidak diberikan kuitansi. “Kami serahkan begitu saja. Kami tetap mengharapkan mendapat dana itu,” kata keduanya.

Ditanya sumber uang Rp 1 juta itu, Kades Pulu Lera mengaku dari ATK (Alat Tulis Kantor) dan Kades Boru mengaku mengambil dari PADes. Keduanya mengatakan, uang Rp 1 juta itu kecil, tapi bagi masyarakat desa itu besar. Kasi Intel Kejari Larantuka, Abdon Toh, S.H, yang dikonfirmasi usai memeriksa kedua kades itu mengatakan, memasuki hari ketiga sudah 10 kades yang dimintai keterangan. Mereka ditanya seputar proses atau kegiatan-kegiatan hingga terkumpulnya dana Rp 1 juta. Kasus itu, katanya, bisa dikategorikan korupsi, bisa ratifikasi dan bisa penyuapan. Abdon menjelaskan, pihaknya mengambil sampel satu kecamatan dua kades, berarti ada 38 orang kepala desa yang harus dimintai keterangan.

Setelah para kades, demikian Abdon, jaksa akan meminta keterangan pihak-pihak yang menyosialisasikan kegiatan itu, pihak yang menerima setoran uang, pihak yang mengeluarkan kebijakan dan pihak yang menerima imbalan pembuatan proposal. Kepala Kantor BPMD Flotim, Ramly Lamanepa, yang ditemui di ruang tamu kantornya kemarin menyatakan no comment dan mengarahkan wartawan konfirmasi ke Sekretaris BPMD, Rufus Koda. Rufus yang ditanya soal sepuluh desa yang telah mendapat dana itu, juga no comment. “Untuk hal itu, saya no comment,” kata Rufus. (gem)

Editor : alfred_dama

Sumber : Pos Kupang

Facebook Comments

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password