DPR Harus Panggil Mendagri dan KPU

[JAKARTA] Komisi II DPR diminta memanggil Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi dan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat untuk mengklarifikasi kekisruhan penyelenggara Pilkada di Flores Timur (Flotim), Nusa Tenggara Timur (NTT).

Pemanggilan dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pertanggungjawaban Mendagri dan KPU terkait masalah tersebut. ?Kami minta penyelenggaraan Pilkada yang akan digelar 17 Maret 2010 mendatang ditunda, sampai persoalan seputar rencana itu diselesaikan. Jika dipaksakan, maka akan menimbulkan masalah di kemudian hari, karena rawan digugat,” kata mantan Ketua KPU Daerah Flotim Kosmas Kopong Liat Ladoangin di Jakarta, Selasa (9/2).

Ia menjelaskan, Mendagri diminta pertanggungjawabannya terkait persetujuannya menunda Pilkada Flotim dari 3 Juni 2010 lalu menjadi 17 Maret mendatang. Sementara anggota KPU pusat diminta keterangan terkait persetujuan mereka memberhentikan Kosmas dan empat anggota KPUD Flotim lainnya oleh KPUD Provinsi NTT, bulan September 2010 lalu.

Menurut Kosmas Kopong, pemberhentian itu cacat hukum, karena alasannya hanya karena tidak mengakomodasi pasangan calon dari Partai Golkar yang kini masih menjabat Bupati Flotim Simon Hayon. Padahal calon dari Golkar itu didiskualifikasi, karena hingga batas pendaftaran calon bulan Mei 2010 lalu, tidak memenuhi syarat yang diatur dalam Peraturan KPU No 68 Tahun 2009 Pasal 13 Ayat 2 huruf l.

Pasal itu menyebutkan bahwa calon yang bisa mengikuti pilkada jika telah mendapat surat keputusan dari partai politik (parpol) atau gabungan parpol tentang mekanisme penjaringan yang dilengkapi berita acara penjaringan. Namun, hingga batas waktu yang ditentukan, calon tersebut belum juga menyerahkan apa yang diatur dalam peraturan tersebut.

?Kami kemudian diberhentikan karena alasan melanggar kode etik. Alasan yang sesungguhnya dibuat-buat. Kemudian kami diganti dengan anggota baru. Tetapi dari lima anggota yang ada saat ini, dua tidak memenuhi syarat, karena masih berstatus PNS dan satu lagi sebagai anggota parpol. Ada satu lagi anggota yang dipilih tanpa SK dan tidak dilantik,” ujarnya.

Dia tegaskan, Mendagri seharusnya tidak perlu menerima penundaan Pilkada dari 3 Juni 2010 menjadi 17 Maret 2011, karena sesungguhnya proses administrasi penyelenggaraan pilkada telah selesai. Yang bermasalah hanya calon dari Golkar dan memang dia didiskualifikasi karena tidak memenuhi syarat.

“Supaya tidak terus menimbulkan masalah, maka pilkada yang akan digelar 17 Maret nanti ditunda saja, sampai semua persoalan selesai,” ujar Kosmas Kopong yang mengaku telah menggugat KPUD Provinsi NTT dan KPU Pusat ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait masalah tersebut.

Anggota DPRD Flotim dari Fraksi Demokrat Yosep Paron Lembon mengemukakan, jika mau digelar pilkada, maka kembali ke proses yang telah dilakukan KPUD yang dipimpin Kosmas. Menurutnya, proses itu telah sesuai aturan hukum yang ada dan proses yang terjadi sekarang lebih banyak menabrak hukum.

Kisruh pilkada di Flotim terjadi sejak Mei 2010. Bupati Flotim pernah memboikot anggaran penyelenggaraan pilkada dari APBD, karena dicoret sebagai calon oleh KPUD. Pilkada direncanakan akan digelar 17 Maret mendatang. Namun hingga kini belum diketahui siapa saja calon yang maju dan berapa jumlahnya. [R-14]

Sumber : Suara Pembaharuan

Facebook Comments

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password