Dana APBD Lembata, Baru Terserap 40 Persen

LEWOLEBA,FBC-Hingga Bulan November 2012, baru 40 persen dana APBD 2012 yang terserap masyarakat melalui program yang dikelola pemerintah. Minimnya penyerapan anggaran di kalangan masyarakat melalui program pemerintah itu, disinyalir disebabkan kuatnya? intervensi kepentingan dalam tubuh Dinas.

Hal ini dikatakan anggota Komisi I DPRD Lembata, Fredrikus Wilhelmus Wahon, kepada FBC, Kamis, 13/12/2012. Saat di temui di kediamannya di Wangatoa Atas, Keluarahan Selandoro, Nubatukan, Lembata, Wahon menjelaskan, hingga saat ini, mustahil kalau 100% APBD 2012 terserap sampai akhir tahun.?Saya melihat terlalu banyak intervensi kepentingan dalam time schedule pelaksanaan program yang disusun Pemerintah. Biasanya, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) lamban mengeksekusi program karena tarik ulur tentang siapa yang melaksanakan proyek atau program ini. Akibatnya, pelaksanaan program pemerintah akhirnya baru bisa berjalan di akhir-akhir tahun anggaran.? ujar Wahon.

?Program dibuat tetapi seret dalam pelaksanaan. Biasanya keluhan yang kami dapati selalu dari pejabat pembuat komitmen (PPK). Mereka sulit memutuskan kapan program dilaksanakan karena kepentingan birokrat, politisi di wilayah belum terakomodir,? lanjutnya.

Sementara itu, Koordinator Aliansi Kebenaran Keadilan anti kekerasan (Aldiras), Petrus Bala Wukak menilai rendahnya penyerapan anggaran APBD? pada akhirnya menaikan Silpa yang dapat digunakan daerah pada tahun anggaran mendatang. Menurut Wukak, membengkaknya Silpa daerah, menggambarkan kegagalan program kerja pemerintah.

?Justru ada fenomena menarik di akhir tahun anggaran ini, Dinas mulai ramai-ramai merancang kegiatan untuk kepentingan mereka sendiri lalu mengabaikan kepentingan masyarakat banyak. Antara lain ramai-ramai menghabiskan dana perjalanan dinas, buat pertemuan dengan menghabiskan anggaran Ratusan juta rupiah, Bimtek, dan belanja aparatur lainnya,? ujar Wukak.

Menurut Wukak, Dinas berorientasi habiskan anggaran, bukan penyerapan anggaran. ?Kalau penyerapan anggaran tentu ada program terserap dan menyentuh masyarakat. Akibatnya Capaian program kerakyatan sulit diukur,?ujar Wukak.

Pemerintah Akui Kegagalan

Kegagalan dalam penyerapan dana APBD hingga akhir tahun ini diakui sebagai kegagalan di awal masa pemerintahan Lembata Baru, dan disinyalir menambah daftar panjang discalmer yang sudah terjadi selama tiga tahun belakangan ini.

Hal ini disampaikan Wakil Bupati Lembata Viktor Mado Wathun, dalam perbincangan dengan FBC melalui telepon selulernya, Kamis, 13/12/2012. Dikatakannya, kegagalan tersebut dikarenakan pelaksanaan tender proyek yang terlambat, serta kurangnya kesungguhan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam mengeksekusi program. ?Oleh karenanya, kedepan pemerintah bertekad merubah keadaan ini, agar tidak kembali terulang pada tahun berikutnya.

Pernyataan Viktor ini disampaikannya dalam kaitan dengan tugas pengawasan yang melekat dalam kapasitasnya sebagai Wakil Bupati Lembata, sebagaimana yang diatur dalam perundangan yang berlaku.

?Saya akui sebagai sebuah kegagalan di awal masa pemerintahan kami, dan hal ini sudah saya sampaikan secara terbuka dalam paripurna Perubahan Anggaran DPRD Lembata beberapa bulan lalu.? Kalau gagal harus diakui, kan perjalanan pemerintahan itu tak selamanya berhasil kan? Dan lebih baik pemerintah akui gagal dari pada orang lain yang menuding,? ungkap Viktor.

Viktor memintah agar Sekertaris Daerah, Petrus Toda Atawolo sebagai ketua tim eksekusi anggaran pun harus bisa menjelaskan secara transparan kepada publik Lembata terkait penyerapan dana dan alasan kegagalan ini.

Lebih lanjut Viktor membantah jika banyaknya kegiatan yang dilakukan pemerintah di akhir tahun ini sebagai upaya untuk mengurangi Silpa. Ia menjelaskan, kegiatan-kegiatan di akhir tahun ini merupakan kegiatan yang sudah terencana sebelumnya, dan baru bisa di laksanakan di akhir tahun. Tertundanya kegiatan itu, di karenakan berbagai alasan, salah satunya adalah alasan ke panitiaan yang tersebar di hampir semua SKPD.

?Tidak benar kalau kegiatan itu untuk mengurangi Silpa, Silpa itu harus ada, karena di dapat dari berbagai sumber, diantaranya dana sisa tender, juga dana kegiatan yang tidak jadi di laksanakan. Jadi kalau sampai silpa tidak ada itu, kita bohongi rakyat namanya, dan itu patut di pertanyakan, masa di tender ada penawaran turun koq tidak ada sisa dana, iya kan?.? ungkapnya.(Yogi Making)

Sumber : www.floresbangkit.com

Facebook Comments

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password