-Oleh Rahman Sabon Nama-

Delapan bulan duet Yosep Laga Doni Herin-Valens Tukan yang beken dengan tagline Sonata (Soga Naran Lewo Tanah) memimpin Flores Timur (Flotim), belum ada gebrakan yang bisa membangkitkan rasa percaya diri masyarakat Flotim atas pilihan politik mereka saat pemilu kada di daerah ini tahun lalu. Bunuh diri atau hidup selamat? Itulah tantangan Flotim di tangan Sonata.

Judul artikel ini saya sengaja mengadopsi judul sebuah buku yang diterbitkan Unesco 1978: Bunuh Diri Atau Hidup Selamat? Tantangan Tahun 2000. Judul aslinya adalah Suicide or Survival? The Challenge of the year 2000, yang merupakan kumpulan karya 31 pakar di bidangnya di seluruh dunia. Buku ini sengaja diterbitkan sebagai kampanye PBB guna menyelamatkan manusia dan bumi saat kita memasuki tahun 2000 silam. Saat itu, 25 tahun sebelum kita memasuki milenium ketiga, kekhawatiran para ahli di dunia melihat kerusakan bumi yang sulit dibendung sebagai akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama industri di segala bidang serta perubahan perilaku umat manusia seiring perubahan zaman di satu sisi. Sementara pada sisi lainnya, pertumbuhan penduduk yang tak terbendung membuat manusia menghalalkan segala cara mengeksploitasi bumi dan lingkungan guna mempertahankan kelangsungan hidupnya. Isu sentral tantangan tahun 2000 seperti dalam buku ini adalah bahaya kelaparan, kekurangan pangan, kemiskinan, pengangguran, kemunduran kebudayaan, ledakan penduduk, ketersediaan energi, polusi, konsumersisme di negara-negara yang sedang membangun, industri persenjataan, teknologi yang ‘menguasi’ manusia dan isu sentral lainnya yang masih relevan hingga sekarang ini.

Memang tidak elok membandingkan Flores Timur (Flotim) dengan dunia, tetapi setidaknya beberapa tantangan sebagaimana dikampanyekan buku itu-menurut saya-relevan dengan kondisi kekinian di Flotim, yakni bahaya kelaparan, kemiskinan, pengangguran, kemunduran kebudayaan dan kerusakan lingkungan. Padahal jika dilihat dari potensi daerah, Flotim sungguh sangat menggoda. Dua komoditas utama yakni hasil perikanan dan hasil bumi berlimpah, tetapi belum digarap secara prefesional mengakibatkan Flotim terus saja terbelenggu dalam kemiskinan. Beruntung, remitansi dari Sabah, Malaysia, mampu mengangkat harga diri dan martabat masyarakat Flotim. “Jikalau bukan remitansi, Flores Timur akan menjadi daerah yang sangat miskin, remitansi yang memampukan daerah tersebut mencatat kemajuan ekonomi dalam banyak hal,” kata Graeme Hugo (1998).

Dalam berbagai kesempatan diskusi maupun lewat artikel, saya selalu mengatakan-dengan sedikit sombong-sesungguhnya Flotim tidaklah miskin. Banyak potensi eknomi dan sosial yang belum diberdayakan membuat daerah ini miskin. Selama berkarir di jurnalistik, saya sudah mengunjungi beberapa daerah di Indonesia, antara lain Lampung, Gunung Kidul, Bantul, Kabupaten Malang, Blitar, Aceh, Tarakan, Bitung dan Minahasa. Dalam setiap kunjungan ini, saya selalu menyempatkan diri berbicara dengan tukang becak, petani, pedagang asongan atau para pekerja sektor informal lainnya; guna mendengar langsung pengakuan mereka soal tingkat pendapatannya per bulan. Setelah itu saya mencoba membandingkan dengan kondisi di daerah saya, Flotim. Kesimpulan saya, sesungguhnya Flotim tidak miskin asal semua potensi yang ada bisa dikelola dengan baik dan didukung dengan infrastruktur yang baik pula. Asal Jaliponam (jalan, listrik, telepoon , air minum), prasarana dan sarana kesehatan sudah beres, maka tidak ada kemiskinan di Flotim.

Selama hiruk pikuk pilkada Flotim sepanjang tahun 2009-2011, saya sudah mendatangi daerah terpencil di Flotim dan mendapati kondisi jalan yang sangat amburadul. Seperti di Kecamatan Adonara Barat, Adonara Tengah, Wotan Ulu Mado, Adonara, Witihama hingga sebagian Ile Boleng (di Pulau Adonara); sepanjang Pamakayo ke Menanga (di Solor-saya belum sampai di Solor Selatan tetapi konon lebih amburadul lagi). Dari Waiklibang hingga ke “ujung gambus”, sebagian Ile Bura dan Demon Pagong (di Flores Timur daratan). “Selama lima tahun ini bupati dan wakilnya ke mana? Kok bangun jalan aja gak becus,” kataku kepada seorang teman yang menemani perjalanan saya. Yang lebih mengherankan saya, justru Yosep Lagadoni Herin atau Yosni malah terpilih sebagi bupati bersama Valens Tukan sebagai wakil bupati. Padahal, Yosni sebagai wakil Simon Hayong sebelumnya, turut punya andil selama lima tahun menyengsarakan masyarakat di daerah yang saya kungjungi ini. Anehnya, empat bulan setelah duet Yonsi-Velen memimpin Flotim dan belum ada gaungnya, barulah masyarakat sadar. Masyarakat Adonara malah mengancam melakukan demo, menagih janji Yosni-Valens (KOMPAS.com, 20 Januari 2012). Berita ini kemudian di-share ke jejaring sosial, facebook sehingga mendapat komen semua warga Flores Timur yang total menghujat Yosni-Valens. Bebeda dengan saya, justru sebaliknya. Saya tertawa membaca semua komen itu dan balik bertanya, “siapa suruh memilih Yosni?”

Memang belum setahun Sonata memimpin Flotim, namun belum ada langkah awal yang sangggup membangkit rasa percaya diri masyarakat atas kepemimpinan mereka, itulah yang membuat sebagian besar masyarakat marah. Justru yang muncul adalah tercium aroma tak sedap dugaan KKN dalam tender proyek buku sekolah yang melibatkan Stanis Herin, kakak kandung Yosni. Tersebutlah beberapa nama lain seperti Yani Hurint yang kuat dugaan sebagai makelar proyek karena kedekatannya dengan bupati atau kalangan dewan. Begitu juga Yos Krowin yang dengan lantang mengklaim diri sebagai penjilat rasional Yosni Herin dan kini sedang sibuk-sibuknya mengurus tender proyek; sebagaimana terbaca jelas di akun facebook-nya. Peren Lamanepa, wartawan yang pernah mendekam di penjara (bersama Yos Krowin) karena dugaan penyalahgunaan keuangan daerah tetapi akhirnya dibebaskan MA, diangkat sebagai pengawas PDAM Flotim. Sementara Emanuel Lewar diangkat sebagai Kepala RSUD Larantuka yang menuai polemik karena background-nya yang bukan dokter. Banyak yang menduga Yosni berbuat begitu tak lebih dari politik balas jasa. Teranyar, terbetik kabar tak sedap soal rencana pungutan liar yang dilakukan Yosni sebesar Rp 1 juta per desa/kelurahan dengan alasan sebagai uang administrasi guna pengajuan proposal proyek ke Jakarta untuk mendapatkan dana Rp 2,5 miliar/desa; sebagaimana hasil pertemuan di kantor Camat Adonara Timur di Waiwerang beberapa waktu lain. Jika ada 247 desa/kelurahan di Flotim, terkumpullah duit senilai Rp 247 juta. Jika rencana itu direalisasikan, apakah logis duit segepok itu hanya untuk urusan administrasi? Bagaimana mungkin, tugas pemerintah untuk mendapatkan dana dari pusat, tetapi malah membebankan kepada desa/kelurahan?

Di era Reformasi ini, menjadi gubernur, bupati atau walikota ternyata amat sangat gampang. Bukan urusan kualitas calon pemimpin tersebut tetapi yang utama adalah faktor modal dan nasib. Banyak calon berkualitas dengan dukungan modal memadai tetapi bisa terjungkal. Ada yang bermodal sekalipun tidak berkualitas tetapi akhirnya terjungkal juga. Yang terakhir adalah sudah tidak berkualitas, bermodal pas-pasan tetapi bernasib baik. Menurut saya, Sonata masuk dalam katagori terakhir ini. Saya punya alasan kuat sehingga berani mengatakan demikian. Selama lima tahun mendampingi Simon Hayon, Yosni tak ubahanya sebagai pelengkap penderita. Tidak ada prestasi yang bisa dibanggakan selama Simon-Yosni memimpin Flores Timur. Terbukti memang, selama delapan bulan ini Yosni justru menuai hujatan. Di Adonara dicap sebagai pembohong karena berjanji sanggup memekarkan Adonara menjadi kabupaten tetapi begitu tahu Adonara tidak masuk dalam calon Daerah Otonomi Baru (DOB), Yosni melemparkan kesalahan itu kepada presiden SBY. Kata Yosni, Adonara gagal menjadi kabupaten karena kesalahan SBY yang melakukan moratorium DOB. Valens juga begitu. Mantan Kakan Satpol PP yang kemudian mengundurkan diri agar bertarung dalam pileg 2009 tetapi akhirnya tidak mendapat suara signifikan sehingga gagal menjadi anggota dewan. Tetapi nasib baik berpiihak kepada mereka. Hanya karena dukungan partai dan intervensi gubernur, Sonata terpilih memimpin Flotim.

Saya ingin membangun pemahaman kita semua mengenai ongkos politik menjadi bupati-wakil bupati. Dari sisi modal, berapa sih gaji bupati/wakil bupati? Lihat saja data berikut ini. Sesuai peraturan pemerintah tentang daftar gaji pejabat negara periode 2004-2011, gaji resmi seorang bupati/walikota per bulan adalah Rp 5.880.000 (Rp 2.100.000 gaji pokok + Rp 3.780.000 tunjangan jabatan). Sedangkan gaji wakil bupati per bulan sebesar Rp 5.040.000 (Rp 1.800.000 gaji pokok + Rp 3.240.000 tunjangan jabatan). Jika ditambah tunjangan kesehatan dan biaya operasional, maka gaji bupati/wakil bupati mungkin tak lebih dari Rp 10 juta/bulan untuk ukuran Flotim. Jika ditambah lagi dengan ceperan dari fee proyek ini itu atau sunat sana – sunat sini sehingga terkumpul Rp 20 juta/bulan, maka paling banter total penghasilan kotornya Rp 30 juta per bulan atau Rp 360 juta per tahun atau Rp 1,8 miliar per lima tahun. Nilai ini bisa saja habis hanya untuk membeli partai sebagai pintu masuk saat pilkada kali lalu. Angka ini belum termasuk biaya atribut, sosialiasi dan tetek bengek lainnya. Untuk daerah sekelas Flotim, ongkos pilkada paling murah sekitar Rp 5 miliar. Karena itu saya berkeyakinan, dalam satu atau dua tahun ke depan Sonata harus lebih banyak menciptakan proyek sekalipun tak sesuai dengan kebutuhan rakyat agar bisa mengembalikan duit para kontraktor yang sudah menjadi bemper selama pilkada kali lalu. Lalu pada tiga tahun terakhir kepemimpinan mereka, harus dimanfaatkan secara baik agar menjadi tabungan setelah tak lagi menjadi bupati-wakil bupati Flotim. Sebab, keduanya sudah sepakat-dan menjadi bahan kampanye mereka- untuk hanya sekali mencalonkan diri.

Saya tidak bisa membayangkan bagaimana Sonata bisa menggelontorkan duit senilai Rp 250 juta per tahun untuk 247 desa/kelurahan di Flores Timur seperti dijanjikan selama kampanye. Sebab jika ditotal, dalam setahun dana yang harus disiapkan senilai Rp 247 x Rp 250 juta = Rp 61.750.000.000 (enam puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupaiah). Atau bagaimana mendapatkan anggaran untuk menyekolahkan 40 orang guru ke jenjang S2 setiap tahun sesuai janji kampanye? Jika biaya pendidikan S2 sampai tamat per orang Rp 50 juta maka harus disediakan dana Rp 2 miliar pada tahun pertama, atau selama lima tahun senilai Rp 10 miliar guna menyekolahkan 200 orang guru. Kalau semua dana itu ternyata dikucurkan dari pusat atau sudah menjadi porgram nasional, maka siapapun menjadi pemimpin Flotim, pastilah mendapatkan dana tersebut. Artinya, bantuan Rp 250 juta/desa itu bukanlah karena kehebatan Sonata tetapi memang dari sononya sudah ada. Hanya saja, SonAta yang mampu memutarbalikan fakta seolah-olah dana itu hasil loby mereka. Kasus ini persis sama dengan hibah dua unit kapal motor dari Kementrian Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal untuk Kabupaten Flotim, yang kemudian diberi nama Sonta 1 dan Sonata 2. Kedua kapal senilai Rp 1,2 miliar itu telah disumbangakan untuk masyarakat Rita Eban, Solor Barat (Sonata 1); dan Sonata 2 untuk masyarakat Latonliwo, Tanjung Bung (Timor Express, 13 Maret 2012). Buat saya, secara etika, kapal itu lebih elok kalau ditulis dengan nama “KM Flotim 1” dan “KM Flotim 2” lalu masing-masingnya ada embel-embel “Bantuan Kementrian Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal”. Apakah etis, hibah itu diklaim sebagai karya Sonata? Toh, Yosni itu menjadi bupati Flotim, bukan bupati Sonata kan? Saya tak habis pikir, mengapa para pemimpin di era sekarang ini senang memutarbalikan fakta. Celakanya masyarakat seperti hanya terlena saja. Apakah ini gejala kemunduran kebudayaan? Entahlah.

Menakar kemampuan Yosni, saya teringat pengalaman dua tahun lalu di Solor. Di Podor (?), sebuah desa yang bersebelahan dengan Pamakayo, saya menyaksikan ibu-ibu sedang menimba air di sebuah sumur tua yang sangat dalam, sementara ibu-ibu lainnya sedang menapaki jalan mendaki sambil menjunjung ember berisi air yang ditimba dari sumur tadi. Iklan sebuah televisi swasta dengan taglinesumber air so dekat” rupanya tidak membuat Simon-Yosni trenyuh menyaksikan pemandangan yang kontras di daerahnya. Agak ke timur lagi, tepatnya di desa Lohayong, benteng peninggalan Portugis (Portugal) tinggal puing-puing, malah di areal dalam sudah berdiri rumah-rumah tinggal dari suku Lamarobak, suku ‘pewaris’ peninggalan Portugis tersebut. Masalahanya benteng yang luluhlantak oleh gempa bumi tahun 1987 itu tidak pernah diurus lagi oleh Pemkab Flotim bahkan hingga era Simon-Yosni. Dua contoh di Solor ini seharusnya tidak perlu terjadi asal saja seorang pemimpin mempunyai jaringan ke pusat kekuasaan dan sumber dana. Terutama soal air minum yang menjadi kebutuhan pokok. Begitu tega para pemimpin Flotim membiarkan masyarakat Solor menghadapi kesulitan air bersih hingga detik itu. “Setiap minggu saya beli air minum 10 dirijen dari Waiwerang,” kata Don Ratu, Kapolsek Solor Timur kepada saya, saat itu. “Sedangkan untuk MCK, kami menggunakan sumur,” lanjutnya, tanpa bermaksud mengeluh.

Menurut saya, masalah air bersih di Solor harus diselesaikan selama Sonata memimpin Flotim. Langkah awal harus segera dimulai dengan mengundang para pakar guna melakukan studi kelayakan. Kalau kandungan air dalam tanah Solor memang sangat tipis dan tidak memungkinkan untuk konsumsi 27.000 penduduk Solor, maka alternatif lainnya adalah mengambil dari Pulau Adonara mengunakan jaringan pipa bawah laut atau atas laut, tergantung mana yang lebih feasible dari sisi anggaran dan keamanan. Memang perlu studi pendahuluan yang matang dari semua aspek, bukan mendengarkan paparan seorang mantan TKI asal Witihama yang mengaku berpengalaman memasang pipa bawa laut di Sabah. Sekadar perbandingan, proyek pembangunan jaringan kabel bawah laut PLN dari Bali ke Pulau Lembongan di kabupaten Klungkung (juga di Bali) menghabisakn anggaran Rp 186 miliar. Lalu mengenai benteng peninggalan Portugal tadi, kalau Kementrian Budpar dan Ekonomi Kreatif masih berkelit soal anggaran, tidak ada salahnya kita ‘tembak langsung’ ke Portugal. Karena inilah salah satu sisa-sisa kejayaan Portugal di masa lalu. Untuk urusan air bersih dan peninggalan bersejarah seperti itu, banyak foundation di luar negeri yang siap mengucurkan duitnya asal saja kita mau datang melobi mereka. Di dalam negeri, banyak perusahaan nasional baik swasta maupun BUMN juga sangat royal melalui program Corporate Social Responsibiity (CSR) untuk membantu. Cuma, masalahnya siapa yang bisa melobi mereka? Jangan-jangan kita baru sampai di satpam, sudah ditolak karena penampilan kita yang kurang meyakinkan.

Dari sisi pendekatan pelayanan, saya kira Sonata sama saja dengan bupati sebelumnya. Padahal sebagai daerah kepulauan, seharusnya dibangun sistim pemerintahan yang lebih memihak rakyat agar memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu contohnya adalah UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang tersebar di semua kecamatan; peninggalan Simon – Yosni yang masih ada sampai sekrang. Dengan anggaran hanya Rp 800 ribu per triwulan (angka tahun 2011 sebelum pilkada), apa yang bisa dibuat seorang kepala UPT? Lebih parah lagi, hampir semua UPT tak punya kantor sendiri sehingga menumpang di kantor camat atau meminjam kantor lain. Pemandangan sangat miris terlihat di UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Keluba Golit. Kantornya nebeng di ex kantor KUD Keluba Golit yang sebenarnya lebih pantas disebut rumah hantu. Pada pilkada kali lalu, kantor KUD yang tidak terawat ini juga menjadi sekretariat panitia pemilihan kecamatan sehingga campur dengan UPT tadi. Bobroknya sistim warisan Simon-Yosni ini terlihat dari kaderisasi kepala UPT dan kewenangannya. UPT Keluba Golit misalnya. Setelah kepala sebelumnya pensiun, lama terjadi kevakuman. Jamil Demon yang sebenarnya seorang pengawas di Kecamatan Adonara, akhirnya ditunjuk sebagai pelaksana tugas kepala UPT. Celakanya, wewenang UPT ini terbatas. Seandainya saja UPT diberi wewenang yang lebih luas, minimal dapat mengambil kebijakan yang bukan bersifat strategis, maka akan sangat membantu para guru maupun tugas kepala UPT guna berimprovisasi memberdayakan para guru maupun nilai-nilai seni dan budaya di masyarakat. Seorang guru honor pernah mengeluh kepada saya, hampir seminggu bolak balik Kiwang Ona-Larantuka melalui Tanah Mean untuk meminta tandatangan Kadis P dan K Bernadus Beda guna melengkapai persyaratan melanjutkan kuliah keguruan, ternyata sulitnya minta ampun. Kalau urusan tanda tangan seperti itu, kenapa tidak didelegasikan seja ke kepala UPT masing-masing?

Sebuah lembaga lain yang menurut saya sangat bobrok dan perlu segera direformasi adalah Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Flotim. Pengalaman saya selama empat tahun belakangan ini, banyak CPNS, PNS maupun yang sudah pensiunan harus meminta bantuan saya guna membantu memperlancar segala urusan administrasi di Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional X Bali-Nusra di Denpasar. Keluhannya macam-macam. Bagi CPNS yang baru lulus, harus bolak balik ke Jawa (kampusnya) guna melengkapi persyaratan. Menurut Kakanreg X Bali Nusra, Djudjun Djuarma (kini sudah pensiun) hal-hal sepele ini bisa diselesaikan di Flotim jika staf BKD memahami aturan secara utuh. Lain lagi PNS yang seharusnya sudah naik pangkat tetapi prosesnya bisa enam bulan sampai setahun baru terealisasi, juga karena campur tangan saya. Lebih celaka lagi, ada yang sudah pensiun tetapi berbulan-bulan tidak pernah menerima gaji pensiun dan baru bisa kelar setelah saya gendor pintu Kanreg BKN di Bali bahkan mendatangi langsung Direktur Urusan Pensiunan dan Pejabat Negara BKN pusat di Jakarta. Saya berharap, kesalahan yang pernah dibuat mantan Kepala BKD Flotim Anton Lebih ini tidak perlu terjadi lagi di tangan Fidelis Larantukan sebagai kepala BKD yang baru.

Tantangan terberat lainnya Sonata adalah soal lapangan kerja menyusul kebijakan moratorium penerimaan PNS hingga tahun 2012. Artinya pengangguran terbuka lulusan perguruan tinggi bakal merepotkan Sonata. Masalahnya PNS adalah lahan andalan para pencari kerja. Artinya tumpukkan lulusan perguruan tinggi beberapa tahun terakhir dan belum tersalurkan berpotensi menjadi api penyulut runtuhnya Sonata. Sungguh, saya bukan anti anarkisme tetapi melihat situasi sekarang ini, potensi demikian bisa saja terjadi. Memang tidak adil menggantungkan harapan tenaga kerja terdidik ini hanya di sektor PNS. Banyak peluang yang bisa mereka lakukan asal Sonata sanggup merealisasikan janjinya saat kampanye untuk segera membuka lapangan kerja besar-besaran, atau memudahkan akses usaha sehingga mereka bisa menciptakan lapangan kerja sendiri. Yang terpenting adalah jangan sampai menciptakan proyek hanya untuk menghamburkan duit seperti yang dilakukan Simon Hayon – Yosni melalui proyek Luwu, Sulawesi Selatan, atau proyek arang, sabut, dan minyak kelapa yang akhirnya tidak jalan karena memang pasarnya tak ada. Banyak proyek gagal di era Simon -Yosni bukan hanya menjadi tanggung jawab Simon tetapi sebagai wakil bupati, Yosni juga seharusnya bertanggungjawab, terlepas dari perbedaan pendapat keduanya.

Jika tak bisa membuka lapangan kerja dalam jumlah banyak atau membuka peluang usaha bagi tenag kerja Flotim, maka solusi instan yang bisa dilakukan adalah membuka jalur resmi Larantuka – Sabah melalui kerja sama sister city agar memudahkan para pencari kerja bisa bebas masuk-keluar Sabah, Malaysia. Caranya dengan memudahkan prosedur pembuatan paspor dan visa kerja bagi meraka serta kepastian kontrak kerja dan perlindungan terhadap mereka di sana. Proses kerja sama sister city ini pastilah ruwet tetapi jika kita tahu caranya, tidaklah sulit. Tidak perlu mengajak DPRD Flotim untuk study banding karena hanya menghambur-hamburkan uang negara. Sering saya mengatakan, study banding itu sama saja dengan melegalkan kebodohan anggota dewan. Karena merasa masih bodoh makanya mereka perlu belajar supaya makin pintar. Tetapi ternyata pengalaman study banding selama ini kan gak ada apa-apanya tuh. Kembali ke soal sister city, jika ini bisa terlaksana, maka bagi TKI terdidik tidak tertarik lagi menjadi PNS melainkan bisa menjadi TKI di Sabah. Lebih dari itu, TKI tidak terdidik-yang selama ini mendominasi lapangan kerja di Sabah-akan semakin leluasa. Pada akhirnya remitansi dari Sabah mengalir semakin kencang. Sekedar perbandingan, lihat saja simpanan para TKI Sabah ini. BRI Unit Waiwerang dan Bank BNI 46 Waiwerang mencatat, jumlah simpanan TKI tahun 2011 di kedua bank pemerintah di kecamatan Adonara Timur ini mencapai Rp 30 miliar, sementara Bank BRI Unit Waiwadan (Adonara Barat) mencatat jumlah simpanan TKI mencapai Rp 7 miliar pada tahun yang sama. Angka ini belum termasuk nilai simpanan mereka di bank pemerintah lainnya di Larantuka maupun Lewo Leba (selengkapknya lihat artikel saya, Rahman Sabon Nama: Sabah, Halaman Belakang Rumah Warga Lamaholot, KOMPASIANA, 23 Februari 2012 atau Nasib TKI Asal Pulau Adonara di Sabah (1) dan (2), inilah.com, 21 Februari 2012).

Sanggupkah Sonata melakukan semua ini? Saya, termasuk anda yang berada di luar sistim hanya bisa memberi masukan, saran atau kritik pedas sekalipun. Tetapi itu semua terpulang kepada Yonsi dan Valens, dengan jiwa besar mau mendengar atau tidak. Lebih penting dari ini semua, apakah masyarakat Flotim akan semakin sejahtera di tangan Sonata atau justru seperti bunuh bunuh diri karena salah memilih pemimpinnya? Hanya waktulah yang akan membuktikan.

*Rahman Sabon Nama, wartawan, tinggal di Denpasar

Sumber : kompasiana