Birokrasi Harus Bersifat Netral Dalam Mendukukung Visi Dan Misi Politik

Birokrasi harus bersifat netral dalam mendukukung visi dan misi politik dari bupati dan wakil bupati terpilih. Oleh karena itu dibutuhkan perencanaan politik yang matang dan kuat dalam merumuskan kebijakan-kebijakan politik yang tertuang dalam visi dan misi bupati dan wakil bupati terpilih.  Demikian dikatakan Guru besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) kampus Jatinangor,  Profesor Sadu Wasistiono, MS. Dalam orientasi lanjutan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD  dan rencana strategis (Renstra) OPD di aula paroki Sanjuan Lebao (27/09/2017)

Dalam materi dan pemaparannya profesor sadu mengkaji visi dan misi bupati  Flores Timur Terpilih dalam rangka penyusunan rancangan awal  RPJMD Kabupaten Flores Timur 2017 – 2022. Menurut Profesor sadu visi bupati dan wakil Bupati terpilih yaitu “ Flores Timur Sejahtera dalam bingkai desa membangun kota menata” sudah baik dilihat dari aspek Spesifik (specific); Sederhana (simple); Terikat Waktu (time-bound); Mungkin untuk dicapai (achieveable); Terukur (measurable). Namun dalam pradigma sejahtera dalam menyusun program pembangunan daerah lebih  menunjuk kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, secara ekonomi. Konsep tersebut sudah mulai ditinggalkan di barat.  Secara fakta, orang-orang Barat ternyata tidak bertambah bahagia dibandingkan 50 tahun yang lalu walaupun  telah terjadi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya beli.  Sementara konsep Bahagia diukur dari 9 ranah/domain yaitu (1) ketenangan psikologis, (2) kesehatan, (3) pendidikan, (4) penggunaan waktu, (5) ketahanan dan keragaman budaya, (6) tata kelola pemerintahan, (7) vitalitas komunikasi, (8) ketahanan dan keragaman lingkungan hidup, dan (9) standar hidup.

 

Profesor Sadu Wasistiono, MS

Dalam kaitan dengan penyusunan RPJMD, masih juga ditemukan problematika  yang terjadi di Organisasi Perangkat daerah OPD dalam menyusun perencanaan strategi antara lain visi unit organisasi yang satu dengan lainnya tidak saling berkaitan, padahal semuanya merupakan bagian dari sebuah sistem, serta Kurang adanya konsistensi antara visi, misi, tujuan, strategi, program dan kegiatan yang disusun oleh suatu unit organisasi. Oleh karena itu Profesor Sadu mengharapkan Instansi Pemerintah yang memberikan pelayanan publik dituntut untuk menjalankan manajemen stratejik,yang diawali dengan membuat perencanaan yang terukur dan terarah dengan memperhatikan visi dan misi bupati dan wakil bupati terpilih.

Dalam draf rancangan penyusunan rancangan awal  RPJMD Kabupaten Flores Timur 2017 – 2022 dirumuskan  5 misi yang diemban Pemerintah Kabupaten Flores Timur untuk periode 5 (lima) tahun kedepan yakni (1). Selamatkan orang muda Flores Timur, yang dimaksudkan orang muda dalam misi ini aadalah masyakat flores timur yang berusia antara 15 s/d 45 tahun , (2) selamatkan infrastruktur daerah, yang menjadi tujuan dari misi ini adalah pembangunan jalan (hot mix) dan jembatan sampai ke desa. ditambahkan profesor Sadu bahwa pembagunan infrastruktur internet juga tidak kalah pentingnya dalam membuka akses informasi dan komunikasi masyarakat. (3) selamatkan tanaman rakyat, (4) selamatkan laut Flores Timur. Dalam misi ini profsor Sadu mengingatkan bahwa selain bidang kehutanan bidangan perikanan menjadi kewenangan propinsi, kabupaten hanya mengembanngkan tugas perbantuan, hendaknya dalam penyususnan program dan kegiatan harus mendukung program dan kegiatan propinsi (5) Reformasi birokrasi yang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi / TIK (Information and Communication Technologies / ICT). Selain lima misi diatas terdapat tiga kegiatan yang merupakan pilot project dalam kepemimpin Bupati Anton Gege Hadjon dan Wakil Bupati Agustinus Payong Boli yakni pembangunan Gedung DPRD, pelabuan dan stadion olaraga.

 

Pendekatan Pelayanan Publik harus disederhanakan

Menanggapi pertanyaan dari salah seorang peserta rapat tentang kewenangan camat dalam menerbitkan peijinan usaha sehubungan pendekatan pelayanan publik. Profesor Sadu menjelaskan sejalan dengan misi ke lima Reformasi birokrasi hendaknya dibuatkan peraturan bupati yang mengatur tentantang pendelegasian kewenangan bupati kepada camat. Selain itu diikuti dengan surat keputusan tentang pendelegasian tersebut kepada masing-masing camat. Sudah tentu masing-masing camat mempunyai kewenangan yang berbeda tergantung pendelegasian tersebut dilimpahkan Bupati kepada masing-masing camat.

Disebutkan Profesor Sadu, bahwa kewenangan camat kota akan berbeda dengan camat lainnya misalanya dalam hal penataan kota, pengurusan sampah dan sebagainya. Sementara mengenai perijinan usaha sudah saatnya pendeketan pelayanan publik dengan mengedepankan Teknologi Informasi dan Komunikasi  demi melakukan efesiensi waktu dan biaya. Prinsipnya dalam hal reformasi birokrasi dalam hal pelayanan publik selain efisiesn juga diutamakan kesederhanaan dalam pelayanan.

Asisten administrasi pemerintahan dan kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Flores Timur Abdur Razak Jakra sebagai moderator dalam kesempatan itu memberikan apresiasi atas kunjungan profeser Sadu dalam memberikan pencerahan dan pembekalan kepada pemerintah daerah dalam menyusun RPJMD. Hadir pada kesempatan itu , Kepala BP4D,Theodorus L. Hadjon,  para pimpinan OPD, para camat sekabupaten Flores Timur dan Para Kepala Bagian Lingkup Setda kabupaten Flores Timur. (din)

Facebook Comments

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password